Dua Wajah Eifel dan Monas

Rezim demi rezim silih berganti sejak Bung Karno turun panggung kekuasaannya. Dari Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati –putri Bung Karno sendiri–, Pak Sby, dan Pak Jokowi yang sekarang sedang berkuasa, bangsa ini berjalan tak makin mandiri. Tak makin berdiri di atas kaki sendiri. Malah makin bergantung pada Tiongkok, Eropa, dan AS, bahkan ke tetangga kecil Singapura.

Bukan sebaliknya. Bukan makin berani mengulang retorika Bauntg Karno: ’go hell to your aid’, tetapi makin terjebak pada utang luar negeri yang sangat merisaukan.
Lihat ini bro. Kata Bank Indonesia (BI), per kwartal II – 2021 Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal II-2021 atau akhir Juni 2021 mencapai US$ 415,1 miliar.

Dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 14.300 ULN Indonesia cukup mewaswaskan kaum muda yang kelak bakal berkuasa memimpin negeri ini. Angkanya? Kata BI sekitar Rp 5.977 triliun. Utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
Negara mungil tetangga Indonesia, yaitu Singapura, masih menjadi negara pemberi utang terbesar. Jumlah utang luar negeri Indonesia yang diperoleh dari Singapura mencapai US$ 64,83 miliar per Juni 2021, atau lebih dari Rp 933 triliun.

*

Paris dengan Eifelnya dan Jakarta dengan Monasnya kini melambangkan kontras antara kemajuan, estetika peradaban, keterbelakangan, serta ketidak mandirian. Barat yang terus bergulat dengan postmodernisme dan Timur yang terus bergulat dengan keterbelakangan serta ketidakmandirian.
Paris bagi Jakarta bukan menjadi wahana empati dari cita-cita bangsa yang ingin mengejar kemajuan, tetapi menjadi harapan yang ibarat untuk menyambung hidup. Paris bagi Jakarta bukan tempat saling sharing untuk bermetamorfosis dengan peradaban, tetapi menjadi ibarat wahana pengemis tua yang renta untuk meminta-minta untuk bertahan hidup.

Lalu di mana duduk perkara dari kontras kemajuan dan keterbelakangan ini? Kata Raymond Aron, kekuasaan jenis apa pun dari sebuah rezim bukanlah perkara menakutkan atau smart. Bukan persoalan elitis atau populis, otoriter atau demokratis tetapi kontribusinya pada peradaban dan kemandirian.
Dengan kata lain, kekuasaan macam apa pun sesungguhnya tetap punya makna bagi kemanusiaan sejauh hanya dipakai sebagai alat. Bukan tujuan untuk berkuasa. (*)

Editor: Freddy Mutiara