KOTA BANDUNG-KEMPALAN: Pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh setiap tanggal 24 September, permasalahan ketimpangan tanah masih menjadi isu yang terus dibicarakan.
Hal tersebut di Indonesia hanya dapat diatasi lewat kebijakan politik, di mana kebijakan politik ini diatur oleh pemerintah pusat dengan cara me-remunerisasi tanah.
Demikian diutarakan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, saat beraudiensi dengan Massa aksi Gerakan Mahasiswa (GeMa) Petani Indonesia dalam peringatan HTN 2021 di depan Gedung DPRD Jabar, Jumat, (24/9/21).
Rafael mendorong eksekutif agar mengeluarkan kebijakan yang memang pro terhadap Reformasi Agraria. Menurutnya Reformasi Agraria tidak hanya sebatas bagi-bagi sertifikat atau formalitas dari perusahaan tanah.
“Kuncinya dari segi aset bagaimana buruh tani diberikan kepercayaan dengan memiliki lahan pertanian sendiri,” tandas Rafael.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini juga mengaku prihatin terhadap ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Sebab masih terdapat segelintir korporasi yang bisa menguasai banyak tanah di Bumi Pertiwi.
Maka dari itu, Rafael menegaskan akan mengawal pemerintah. Menurutnya hanya dengan dengan kebijakan politik seperti UU maupun PP dan lainnya, persoalan tersebut bisa selesai.
“Jadi saya sangat mendukung apapun yang bisa kita sinergikan agar Reforma Agraria segera terjadi. Saya yakin bahwa itu memang persoalan yang tidak mudah. Karena ada banyak kepentingan perusahaan yang memiliki modal besar,” ungkap Rafael. (iwa ahmad sugriwa)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi