Jumat, 17 April 2026, pukul : 18:57 WIB
Surabaya
--°C

Rakorda BSN Golkar Jatim, untuk Menang Pemilu 2024, DPD ll Partai Golkar Harus Lakukan Ini

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional (BSN) di Kantor DPD Partai Golkar Jalan A. Yani Surabaya, Minggu (29/8).

Rakorda BSN ini diikuti 38 Kepala BSN Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Tujuannya, sebagai persiapan menghadapi sekolah saksi menghadapi Pemilu 2024, baik Pemilu Presiden, Legislatif, Pilgub, dan Pemilukada.

Ketua DPD Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan, Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 memang masih panjang. Tapi harus disiapkan mulai sekarang agar 2024 Golkar menang.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan, pertama membangun persepsi positif kepada partai, menyiapkan calon legislatif yang berkualitas, dan terakhir menyiapkan saksi yang loyal dan militan,” kata Sarmuji.

Menurutnya, partai telah melakukan banyak kegiatan mulai dari lomba- lomba, sosialisasi melalui medsos, media cetak, online, elektronik serta vaksinasi.” Fraksi juga kita minta untuk terjun lapangan. Itu semua dalam kerangka membangun citra positif partai. Semakin baik citra positif, elektabilitas partai akan naik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi,” ungkapnya.

Dari kiri: Hery Sugihono (Kepala BSN Golkar Jatim), M.Sarmuji (Ketua DPD Golkar Jatiim, dan Syahmud B Ngabalin (Kepala BSM DPP Golkar).

Sarmuji minta tolong setelah ini agar disampaikan kepada semua ketua DPD, baik yang sudah melakukan atau yang akan melakukan, mulai sekarang harus mencari caleg yang berkualitas.

Yang ada di DPD, kata Sarmuji, juga hunting mencari yang caleg berkualitas. Apalagi kalau dipetakan, pengurus DPD Provinsi jika dijadikan fungsionaris, sumber dayanya tidak cukup. “Jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kuota caleg,” ujarnya.

Anggota DPR RI ini mengatakan, Golkar membutuhkan saksi TPS yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi. Dikatakan bahwa soal saksi di Pemilu ini tidak bisa hanya sekadar kita membayar orang yang nilainya hanya Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Diperlukan orang orang yang betul betul mau berjuang.

Sehingga, menurut Sarmuji, mulai sekarang harus dipetakan dan inventarisir. “Kalau masing-masing Dapil ada 4 caleg yang mau bekerja keras, Insya Allah kursi semua Dapil akan bertambah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur Hery Sugihono Toegas Utomo menjelaskan, Rakorda ini diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota/kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.

Menurutnya, hakekat pemenangan Pemilu maupun Pilkada itu adalah perebutan suara di setiap TPS. Untuk itu perolehan suara harus di jaga oleh saksi yang handal.

Di depan peserta Rakorda yang dihadiri oleh Kepala BSN Pusat Syahmud B Ngabalin dan Sekjen BSN Pusat Azhar Adam, Hery Sugihono mengatakan bahwa ia awalnya tidak ada bayangan tentang badan saksi ini. Namun karena terus didorong oleh ketua DPD dan ketua akan membackup 100 persen, tugas ini dilaksanakan.

“Terus terang saya awalnya khawatir akan terjadi benturan dengan Pak Kodrat Sunyoto sebagai kepala Bapilu. Itu karena saksi ini dulu menyatu dengan Bapilu. Oleh sebab itu kami mohon Pak Ketua DPD dan Pak Sslek untuk terus memberikan bimbingan kepada kami,” terang Heri Sugihono yang juga wakil ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jatim.

Sedang Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak menekankan agar DPD Golkar Kabupaten/Kota serius.

“Kami ini pada Pemilu 2019 menangani saksi. Saya minta DPD ll jujur. Kalau ditanya bagaimana saksi TPS, jawabnya selalu siap. Tapi ketika dicek lapangan saksi tidak ada. Ironisnya, ketua DPD ll rajin menanyakan uang saksi. Bahkan, ada ketua DPD mengatakan kalau Rp 100.000 , saksi tidak mau. Ini aneh, Ketua DPD kok ngomongnya seperti itu,” kata Sahat dengan nada tinggi.

Sahat yang juga wakil ketua DPRD Provinsi Jatim menjelaskan, nama-nama saksi yang diajukan oleh DPD ll setelah diverifikasi ternyata orangnya tidak ada. Kalaupun ada orangnya, ternyata dia bukan kader. Kasus semacam ini banyak sekali ditemukan.

Ada lagi kasus lain. Uang saksi sudah diberikan ke DPD, ternyata tidak sampai ke petugas saksi di TPS. “Hal begini, mana bisa Golkar menang. Ini harus disudahi. Kalau tidak mampu, DPD Golkar Provinsi akan mengevaluasi,” tandas Sahat. ( Dwi Arifin)

forum

Belum ada obrolan

Mulai obrolan pertama kamu di sini!

Berita Terbaru

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.