Krisis Covid-19 Indonesia

KEMPALAN: Pada puncak krisis dengan intensitas yang mendebarkan jantung, sangatlah susah untuk berpikir secara analitis. Tapi banyak orang Indonesia sendiri yang mempertanyakan pertanyaan yang jelas: bagaimana hal itu bisa menjadi sangat buruk?

Selama dua hingga tiga minggu terakhir, semua tanda-tanda suram yang telah kita hubungkan dengan sistem kesehatan yang runtuh telah muncul di Indonesia: Rumah sakit kewalahan, orang yang sakit dirawat di ruang tunggu, tempat parkir, atau tenda darurat; yang sekarat diisolasi di rumah mereka; Orang-orang putus asa berjuang untuk mendapatkan tangki oksigen untuk kerabatnya yang berjuang untuk bernafas. Bagi kita yang memiliki teman dan kolega di Indonesia, setiap hari kita membuka media sosial untuk mendoakan yang terbaik untuk sekelompok baru orang-orang yang telah terinfeksi atau sedang sakit, mengungkapkan belasungkawa kepada mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai, dan mengetahui kawan, kolega, dan kenalan kita sendiri sudah meninggal dunia.

Negara itu mencapai tonggak tragis di puncak dunia dalam kasus baru dan kematian pada beberapa hari yang lalu. Sejak itu, infeksi yang dilaporkan mulai melambat, meskipun para pakar kesehatan memperingatkan bahwa tingkat pengujian juga lebih rendah, sehingga gelombangnya mungkin belum memuncak. Ada laporan bahwa penyebaran telah terjadi di luar Jawa, mencapai bahkan masyarakat pedesaan yang terpencil.

Salah satu yang menjadi alasan keadaan semakin memburuk adalah, pastinya, penyebaran varian Delta, yang telah menyebar ke sebagian besar Asia Tenggara, tidak hanya Indonesia. Negara-negara yang pada tahun 2020 telah dilihat sebagai kisah keberhasilan (menghadapi-red) Covid-19, seperti Mayalsia dan Thailand, juga mengalami lonjakan. Situasinya sangat mengerikan di Myanmar, yang sudah berjuang keras di bawah permasalahan sosial yang mengendap karena kudeta Februari.

Sebagian dari alasan krisis Indonesia, yang juga harus kita ingat, adalah ketidaksetaraan global yang menopang peluncuran vaksin dunia. Sementara negara-negara seperti AS dan Inggris bergegas untuk memvaksinasi penduduk mereka sendiri, dan dengan demikian sekarang mengalami gelombang deltanya sendiri dengan tingkat kematian yang relatif rendah, tingkat vaksinasi Indonesia keseluruhan ialah enam persen, dengan sebagian besar orang Indonesia menerima vaksin Sinovac yang umumnya kurang efektif.

Tetapi juga dapat diartikan, setiap krisis Covid-19 dapat dilihat sebagai kegagalan pemerintah. Hal ini terutama untuk krisis yang terjadi pada akhir pandemi ini, ketika pelajaran penting harus dipelajari. Berbagai macam kegagalan pemerintah – peringatan yang tidak didengarkan, sistem kesehatan yang tidak siap, politisi berfokus pada hal-hal lain, pembuat kebijakan skeptis terhadap risiko – sekarang tampak akrab dengan krisis yang mereka sebabkan. Namun setiap negara gagal dengan cara yang berbeda.

Di Indonesia, kisah kegagalan dimulai dengan seorang presiden dan lingkaran penguasan yang, sejak awal, sangat fokus pada potensi dampak ekonomi dari krisis, daripada mengutamakan dimensi kesehatan. Alasan untuk pilihan ini dapat ditelusuri ke fokus pikiran presiden satu-satunya pada pembangunan ekonomi. Dari awal masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melihat keberuntungan politiknya terikat pada kemampuannya untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan standar hidup, setelah tampaknya mendapat banyak pelajaran dari sejarah Indonesia baru-baru ini. Pada tahun 1998, ia menyaksikan seluruh sistem pemerintahan – rezim Orde Baru Presiden Suharto – melesat jatuh pada awal krisis keuangan Asia tahun 1997. Fokus ini telah membantu membuat Jokowi menjadi populer, tetapi juga menghasilkan apa yang disebut Jakarta Post akhir-akhir ini sebagai “strategi pandemi secara keseluruhan, yang lebih berorientasi pada melindungi ekonomi daripada menyelamatkan nyawa.”

Melalui berbagai gelombang pandemi, pemerintah nasional Indonesia telah berulang kali menunjukkan keengganan untuk mengambil langkah-langkah pengendalian yang membahayakan perekonomian, terus-menerus tertinggal ketika membatasi pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonom. Pada bulan Juni, karena angka kasus harian mulai mendekati 10.000 dan laporan pertama datang mengenai rumah sakit yang menolak pasien, pemerintah memperketat pembatasan di “zona merah”. Tapi hal itu dilakukan dengan setengah hati, misalnya pada awalnya masih memperbolehkan kantor dan restoran untuk tetap buka dengan kapasitas 25 persen, dan menutup pusat perbelanjaan hanya setelah jam delapan malam. Pembatasan ini segera diperketat, dan setelah itu diperluas ke seluruh negeri. Pada saat itu, terlambat sudah.

Dan hal ini bukan karena kurangnya peringatan. Sepanjang pandemi, sekelompok aktivis dan pakar kesehatan masyarakat yang berpikir dengan jernih telah berulang kali membunyikan lonceng peringatan. Pada pertengahan Juni, para epidemiolog memperingatkan bahwa lonjakan Indonesia hanya akan memburuk, dan bahwa sistem kesehatan berada di ambang kehancuran. Indonesia adalah negara dengan tradisi yang sangat kuat berkaitan dengan kesuralewanan warga negaranya, jadi organisasi masyarakat dan para sukarelawan telah melangkah maju untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi sepanjang jalan, pemerintah nasional selalu tampak dua langkah di belakang.

Ketertinggalan ini muncul di atas permasalahan lain – seperti keterbelakangan pengujian dan sistem penelusuran kontrak – yang mencerminkan kapasitas buruk dan lemahnya investasi yang sudah berjalan lama dalam sistem jaminan kesehatan. Indonesia memiliki anggaran yang relatif rendah untuk kesehatan bahkan dibandingkan dengan tetangganya di Asia Tenggara, dan memiliki sistem politik yang mendorong politik patronase daripada persaingan untuk memberikan layanan pemerintah yang lebih baik. Hasilnya adalah sistem jaminan kesehatan yang – bahkan sebelum lonjakan yang terjadi sekarang telah memberikan tekanan yang besar pada tenaga kerjanya yang sebagian besar perempuan.

Untuk sebagian besar masa pandemi, Presiden Jokowi tampaknya selamat dari krisis secara politis. Jajak pendapat publik menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia berbagi keprihatinannya tentang dampak ekonomi dari krisis, dan kepuasan publik terhadap Presiden tetap tinggi. Dia bahkan memanfaatkan krisis untuk mencapai tujuan politik utama. Misalnya, tahun lalu, ia mendorong, melalui DPR, sebuah Omnibus Law yang berisi banyak ketentuan kontroversial seperti melemahnya perlindungan pekerjaan dan lingkungan. Pemerintah juga menjadi semakin intoleran terhadap kritik – misalnya, berusaha membersihkan kaum Islamis dari jabatan publik, dan mengusir banyak penyidik dari KPK yang sangat disegani – selaras dengan tren yang lebih luas mengenai penurunan demokrasi yang terjadi selama era Covid-19.

Di bawah dampak gelombang infeksi dan sistem jaminan kesehatan saat ini, sekarang tampaknya popularitas Jokowi mulai goyah. Sebuah jajak pendapat baru menunjukkan bahwa kepercayaan publik bahwa Presiden dapat menangani pandemi telah turun menjadi 43 persen, dari 56,5 persen pada Februari. Presiden itu telah, pada gilirannya, meningkatkan arah retorikanya sendiri, serta terlibat dalam acara publisitas, seperti ciri khasnya blusukan ke lingkungan kumuh, di mana ia memberikan paket bantuan dan obat-obatan. Dimaksudkan untuk menyoroti program bantuan pemerintah dan menunjukkan keprihatinannya sendiri, banyak orang Indonesia mengecam kunjungan ini sebagai tindakan sia-sia.

Kami belum tahu berapa lama situasi dahsyat di Indonesia ini akan bertahan. Pengalaman India menunjukkan bahwa suatu negara, begitu dilumpuhkan oleh rasa takut, dapat menarik diri dari puncak gelombang delta. Tetapi situasi India saat ini hampir tidak ideal – masih banyak laporan mengenai ratusan kematian sehari. Dalam beberapa minggu mendatang, diharapkan gelombang Indonesia juga akan surut, dan sementara itu para pemimpin politik akan mengambil pelajaran darinya. Pada saat ini, yang terlihat meragukan – pada 20 Juli Jokowi mengutip angka kasus yang jatuh, tanpa menyebutkan jumlah pengujian yang juga jatuh, ketika menandatangani pelonggaran pembatasan pada 26 Juli. Dan upaya untuk memvaksinasi dengan cukup penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta orang – lebih dari 170 juta orang dewasa – untuk membuat sebuah perbedaan akan menjadi tantangan besar pada tahun 2022. (*)

Diterjemahkan dari Indonesia’s Covid-19 Crisis di Australian Institute of International Affairs yang tayang pada 22 Juli 2021.