Satpol

KEMPALAN: Kalau Anda bertanya kepada orang Madura, siapa gubernur Jawa Timur? Dia akan jawab, ‘’Pak Noer’’. Kalau Imam Utomo? ‘’Itu penggantinya’’.

Pak Noer adalah Mohammad Noer (1918-2010), gubernur Jawa Timur periode 1967-1976, asli putra Madura. Imam Utomo adalah gubernur Jawa Timur era terakhir sebelum reformasi (1990-2000).

Cerita itu hanya joke atau guyonan. Tapi menjadi guyonan parikena yang evergreen, guyonan tapi serius, dan berlaku sepanjang masa. Pak Noer akan tetap dikenang sebagai salah satu gubernur paling membanggakan bagi warga Madura dan warga Jawa Timur. Pak Noer juga akan dikenang sebagai gubernur yang dekat dan mengabdi kepada wong cilik.

Ketika itu ‘’wong cilik’’ belum menjadi entitas sosial yang dipolitisasi. Istilah itu menggambarkan strata sosial rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk. Zaman sekarang, wong cilik dieksploitasi menjadi komoditas politik, dan parpol tertentu selalu mengklaim sebagai pembela wong cilik. Dalam kenyataannya klaim itu lebih banyak sebagai sekadar jargon.

Salah satu pernyataan Pak Noer yang paling terkenal, dan sampai sekarang masih sering dikutip adalah bahwa tujuan birokrasi adalah ‘’agawe wong cilik gemuyu’’, membuat orang kecil tertawa. Dan bahwa birokrat atau pegawai negeri adalah ‘’bature rakyat’’, pembantu rakyat. Batur adalah istilah bahasa Jawa untuk menyebut pembantu rumah tangga. Secara harfiah batur berarti teman.

Pak Noer lahir di Sampang, Madura. Ia keturunan ningrat Madura dengan gelar Raden Panji. Nama lengkapnya adalah Raden Panji Mohammad Noer. Ia berjasa meletakkan dasar-dasar filosofi pengabdian birokrasi kepada publi. Karena itu seharusnya Pak Noer diberi penghargaan sebagai Bapak Birokrasi Indonesia.

Karena lahir dari kalangan aristokrat Pak Noer paham betul bagaimana karakter kalangan priyayi di Indonesia. Mereka menjadi kelas sosial yang eksklusif dan selalu minta dilayani. Kelompok ini menjadi kelas elite yang berkuasa dan menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan.

Kelompok elite priyayi ini yang kemudian oleh penjajah Belanda dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Mereka dijadikan sebagai ambtenaar, pegawai pemerintah, untuk menjalankan kebijakan pemerintah penjajah. Karena kelas ini bentukan penjajah, maka mereka bertindak dan bersikap sebagaimana penjajah.

Tampilan fisik mereka pribumi tapi tingkah lakunya Belanda. Kelompok ini sering diledek sebagai ‘’Londo Blangkon’’, Belanda pakai blangkon, atau ‘’Londo Ireng’’, Belanda berkulit hitam.

Ketika Indonesia merdeka, kelompok ambtenaar ini melanjutkan tradisi menjadi pegawai negeri, dan menjadi tumpuan mesin birokrasi. Budaya lama warisan penjajah kolonial masih melekat pada mesin birokrasi baru ini. Pendekatan elitis dan main kuasa tetap menjadi tradisi. Alih-alih melayani, birokrasi malah minta dilayani.

Salah satu mesin birokrasi ciptaan Belanda untuk menertibkan keamanan adalah Polisi Pangreh Praja. Ketika itu organisasi kepolisian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Polisi Pangreh Praja (Bestuur Politie), Polisi Umum (Algemeene Politie), dan Polisi Bersenjata (Gewanpende Politie).

Polisi Pangreh Praja adalah satuan polisi yang diambil dari kalangan pribumi, dari perangkat desa sampai ke perangkat yang lebih tinggi di kawedanan dan kabupaten. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kolonial, Polisi Pangreh Praja lebih banyak mengabdi kepada penjajah daripada melayani rakyat.

Penertiban yang dilakukan Polisi Pangreh Praja adalah penertiban sipil, tapi sering juga melakukan penertiban politik terhadap orang-orang yang dianggap membangkang terhadap kekuasaan penjajah.

Pada masa kemerdekaan, Polisi Pangreh Praja berubah menjadi Polisi Pamong Praja. Sebagai bagian dari birokrasi, Pamong Praja menjalankan tugas penertiban sipil. Tapi, tradisi ambtenaar sejak zaman Belanda tidak mudah hilang begitu saja. Pendekatan kekuasaan yang berlebihan masih sering terjadi sampai sekarang. Nama boleh berubah, tapi karakter lama masih tetap lekat

Kasus terbaru yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, hanya satu saja di antara rentetan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap warga. Dalam kasus itu terlihat bagaimana pendekatan kekuasaan lebih dikedepankan daripada pendekatan persuasif.
Beberapa kasus penertiban oleh Satpol PP di beberapa daerah menimbulkan duka bagi pedagang kecil yang menjadi korban. Seorang ibu pedagang kaki lima, yang peralatan dagangnya disita, menjadi sangat sedih sampai akhirnya tergolek sakit tidak berdaya. Banyak pedagang yang menangis karena peralatannya disita dengan alasan penertiban.

Penerapan PPKM Darurat membuat ruang gerak rakyat semakin sempit. Pemberlakuan jam malam, dan pelarangan penjualan makanan secara langsung, membuat banyak pedagang kecil menjerit. Pengamanan yang ketat ini menimbulkan beberapa insiden di beberapa tempat. Di Surabaya dan Pasuruan terjadi insiden kekerasan antara Satpol PP dengan warga. Di beberapa daerah mahasiswa berdemo menolak penerapan PPKM Darurat.

Luhut Panjaitan sebagai komandan PPKM Darurat, mengakui bahwa hasil kerjanya belum optimal. Evaluasi yang dilakukan lebih banyak berfokus pada angka-angka penularan dan kesembuhan. Evaluasi terhadap dampak sosial yang dirasakan rakyat, terutama pedagang kaki lima, tampaknya masih terabaikan.

Pemerintah terlihat maju mundur memutuskan perpanjangan PPKM Darurat. Di satu sisi penularan virus masih tetap tinggi, tapi di sisi lain resistensi masyarakat semakin kuat terhadap pelaksanaan PPKM Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy menyebut kondisi sekarang sebagai darurat militer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan militer, bukan pendekatan sipil. Tertib yang diciptakan adalah tertib militer, bukan tertib sipil.

Meski secara formal kondisi darurat militer tidak dideklarasikan, tapi praktik yang terjadi sekarang adalah praktik darurat militer. Kondisi ini memengaruhi aparat dalam menjalankan tugasnya. Kasus di Gowa hanya satu saja dari insiden yang muncul karena aparat melakukan pendekatan darurat militer.

Birokrasi seharusnya menjadi mesin pelayan rakyat. Seperti yang diwasiatkan Pak Noer, birokrasi harus menjadi ‘’batur rakyat’’. Kebijakan birokrasi harus ‘’agawe wong cilik gemuyu’’ membuat rakyat kecil tertawa, bukan malah membuat rakyat kecil menangis. (*)