Haji Maskur dan Haji Simatupang

KEMPALAN: Ibadah haji selalu menjadi ritual yang sangat istimewa bagi umat Islam. Apalagi di Indonesia, haji telah menjadi ritual religi dan ritual sosial yang bukan hanya menunjukkan tingkat kesalehan seseorang, tapi juga menjadi indikator status sosial seseorang.

Karena itu, gelar haji di depan nama seseorang menjadi sangat penting untuk selalu dicantumkan karena hal itu menjadi simbol status sosial yang penting. Lupa menyebut gelar haji, atau tidak mencantumkan gelar haji di depan nama seseorang akan menjadi persoalan serius karena menyangkut sensitifitas tinggi yang menyangkut harga diri dan kehormatan sosial.

Mungkin hanya di Indonesia gelar haji menjadi sangat penting. Di beberapa negara seperti Malaysia maupun negara-negara Islam di Afrika Utara pencantuman gelar haji menjadi tradisi sosial. Tapi, di Indonesia implikasi gelar haji bukan hanya memengaruhi status sosial, tapi juga politik.

Calon kepala daerah, mulai dari kabupaten-kota sampai ke level presiden akan mendapatkan legitimasi religius yang besar kalau punya gelar haji. Demikian pula dengan calon anggota legislatif, pasti akan mendapat legitimasi yang lebih besar dengan gelar haji.

Gelar haji akan menjadi semacam garansi bahwa penyandangnya adalah manusia salih nan religious, dan punya posisi terpandang dalam struktur sosial masyarakat. Karena itu, nama presiden RI sering ditulis lengkap dengan gelar H. Joko Widodo.

Penempelan gelar itu penting, terutama ketika ada hajatan-hajatan hari nasional keagamaan, seperti Idul Fitri, Maulud Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzulul Quran, dan even-even Islam lainnya. Pada hajatan-hajatan itu rasanya kurang afdol kalau gelar haji presiden tidak dicantumkan.

Salah satu kebanggaan bagi para haji adalah ketika mereka mendapatkan nama baru sepulang dari haji. Biasanya, nama-nama yang ‘’kurang islami’’ lantas diganti dengan nama yang lebih islami. Maka nama-nama Jawa yang tidak lazim seperti ‘’Dugel’’ akan ganti menjadi ‘’Haji Abdul Karim’’ sepulang dari haji.

Tapi, jangan keliru. Ada nama-nama haji yang tidak didapat dari otoritas resmi pemerintah Arab Saudi, melainkan julukan sosial dari masyarakat yang bersifat joke atau candaan. Nama Haji Abidin, misalnya, sudah kondang untuk menyebut haji yang dibiayai kantor, karena ‘’abidin’’ adalah akronim dari ‘’atas biaya dinas’’.

Ada lagi haji yang biayanya dikasih orang lain dan bisa berangkat gratis. Haji ini dijuluki sebagai ‘’Haji Kosasih’’ alias ongkos dikasih. Mungkin karena di Jawa Barat maka namanya disesuaikan dengan nama Sunda. Tapi di Jawa Timur, ada biaya haji hasil patungan jemaah masjid. Haji seperti ini dijuluki sebagai ‘’Haji Sokeh’’ alias disangga wong akeh, biaya dipikul banyak orang.

Ada lagi haji yang beruntung karena orangtua meninggalkan warisan yang cukup untuk berangkat haji. Haji seperti ini di kampung dijuluki sebagai ‘’Haji Hasan’’ haji hasil warisan. Ada juga ‘’Haji Dolah’’, berangkat haji setelah ‘’ngedol sawah’’, jual sawah.

Ada lagi haji yang diberangkatkan oleh partai politik. Biasalah, partai politik perlu pencitraan supaya dianggap sebagai partai pro-Islam. Karena itu parpol membiayai anggotanya untuk berangkat haji. Sepulang dari Mekah haji ini dapat gelar ‘’Haji Abubakar’’ alias ‘’haji atas budi baik Golkar’’.

Tapi, ada juga yang kasihan karena gagal berangkat haji gegara ditipu travel penyelenggara haji yang curang. Haji gagal ini lalu dijuluki ‘’Haji Holik’’ dari hotel langsung balik. Atau di Jawa disebut ‘’Haji Abdul Rasid’’, arep budal ora sida, mau berangkat tapi gagal.

Saking kepinginnya berangkat haji tapi tidak punya biaya, ada sementara orang yang percaya bahwa berziarah naik ke puncak gunung tertentu sama saja dengan berhaji. Maka masyarakat Sulawesi Selatan ada yang melakukan ritual haji dengan naik ke puncak Gunung Bawakaraeng lalu Salat Idul Adha dan menyembelih kurban. Dengan begitu mereka percaya sudah mendapat pahala sama dengan haji.

Kepercayaan mistis semacam itu hidup juga di sebagian masyarakat Jawa yang percaya bahwa mengunjungi Masjid Demak, di Jawa Tengah, selama tujuh kali sama saja dengan beribadah haji ke Mekah.

Begitu pentingnya ibadah Haji dalam sistem sosio-religi di Indonesia, sehingga ibadah ini menjadi salah satu urusan yang paling mendapatkan sorotan masyarakat setiap tahun. Kali ini, pemerintah resmi mengumumkan bahwa tahun ini tidak akan ada pengiriman jemaah haji ke Mekah.

Keputusan ini mengagetkan banyak pihak, dan sudah pasti mengecewakan calon jemaah haji yang mestinya tahun ini dijadwalkan berangkat. Banyak di antara mereka yang sudah menunggu antrean bertahun-tahun sampai belasan tahun. Tapi ketika giliran berangkat tiba terjadi pembatalan.

Banyak calon jemaah yang menangis karena sudah tiga tahun gagal berangkat. Ini juga menjadi bukti bahwa ibadah Haji bukan sekadar piknik, tapi panggilan Allah. Kalau belum waktunya mendapat panggilan, persiapan sebagus apapun tidak akan bisa berangkat. Alasan ini, mungkin, bisa dipakai pemerintah untuk menenteramkan calon jemaah yang galau.

Cara yang sama sering dipakai oleh penyelenggara atau petugas haji yang culas dan seenaknya dalam memberikan pelayanan. Kalau ada jemaah yang protes dijawab bahwa dalam ibadah haji jemaah yang harus sabar, tidak boleh berdebat, dan tidak boleh berkata kasar. Semua kesulitan dalam pelaksanaan haji adalah cobaan. Sambil tidak lupa menguti ayat Alquran, selesailah urusan

Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas beralasan bahwa kondisi dunia yang masih belum aman dari pandemic Covid 19 menjadi alasan utama untuk tidak mengirim jemaah haji. Tetapi kemudian muncul berbagai spekulasi yang meragukan alasan yang dikemukakan Menag Yaqut.

Spekulasi yang paling santer menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mendapatkan kuota dari Arab Saudi. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia kegagalan mendapatkan kuota ini tentu memantik perdebatan keras. Ada yang menganggap pemerintah gagal melakukan diplomasi haji, padahal negara lain telah mendapatkan kuota.

Alasan yang paling santer disebut adalah pemerintah Indonesia masih punya tunggakan komitmen pembayaran yang belum diselesaikan. Spekulasi lain menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menunggak komitmen itu karena dana haji telanjur dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur.
Pemerintah belum memberi penjelasan resmi mengenai hal ini. Tetapi ada jaminan bahwa dana haji triliunan sementara ini aman disimpan di bank syariah. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) meminta ada audit investigatif independen untuk memastikan keamanan dana haji. Agar tidak ada dusta di antara kita. Begitu pernyataan IPHI.

Dugaan pemakaian dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi kontroversi panas beberapa tahun terakhir. Pemerintah beralasan bahwa sudah ada izin untuk menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Tetapi pemerintah tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme izin itu diberikan.

Pemerintah Arab Saudi dikabarkan menolak calon jemaah Indonesia yang memakai vaksin Sinovac buatan China karena belum mendapat sertifikasi dari Badan Kesehatan Dunia, WHO. Tetapi sekarang WHO sudah mengeluarkan sertifikat darurat, tapi ternyata pemerintah Indonesia malah membatalkan pemberangkatan.
Ini merupakan pembatalan kedua setelah tahun lalu pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah. Tentu para calon jemaah sangat kecewa, karena mereka sudah mengantre bertahun-tahun. Penundaan ini juga membuat atrean kedepan semakin panjang.

Karena antrean yang panjang berpuluh tahun dan para calon jemaah siang dan malam harap-harap cemas menunggu panggilan, muncul julukan ‘’Haji Simatupang’’, siang malam tunggu panggilan.

Kalau benar penundaan ini karena uang haji dipakai untuk biaya pembangunan infrastruktur, nanti akan muncul sebutan ‘’Haji Maskur’’, masih dipakai untuk infrastruktur. (*)