Anies vs Prabowo, Milenial vs Kolonial

KEMPALAN: Di kalangan pemilih milenial nama Anies Baswedan cukup populer untuk menjadi calon presiden pada 2024. Lalu ada nama Ganjar Pranowo yang mengintip, dan ada nama AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang membayangi.

Kalau Anies dan AHY bertemu seperti yang terjadi Kamis (6/5) maka ada kemungkinan keduanya berkoalisi menjadi pasangan capres  yang potensial mendapat dukungan suara milenial.

Tapi di kalangan pemilih umum nama Prabowo Subianto masih lebih unggul dibanding Anies. Itu tercermin dari hasil banyak survei yang dilakukan beberapa waktu belakangan ini. Karena itu anak buah Prabowo di Gerindra sudah memintanya untuk maju sebagai capres lagi pada pilpres 2024 mendatang. Prabowo mengaku masih belum mengambil keputusan. Tapi, kalau melihat proses pencalonan pada pilpres 2019 yang lalu kemungkinan Prabowo akan maju lagi. Waktu itu Prabowo maju mundur, tapi kemudian memutuskan untuk maju. Pada 2024 nanti posisi Prabowo lebih baik dari 2019 karena, katanya, mendapat garansi janji politik dari PDIP sebagai kompensasi masuknya Prabowo dalam gerbong kabinet Jokowi.

Anies dan Prabowo mewakili dua generasi berbeda. Anies bisa disebut merepresentasikan generasi baru anak-anak milenial, sedangkan Prabowo bisa disebut sebagi representasi kekuatan lama, the old establishment.

Prabowo yang lahir pada 1951 akan berusia 72 tahun pada 2024. Kalau nasib mujur dan usia panjang Prabowo akan menyelesaikan periode pertama kepresidenan pada usia 77 tahun. Dalam undang-undang memang tidak ada batas atas usia calon presiden. Yang ada hanya batas usia minimal, yaitu 40 tahun. Dengan usia yang sudah kepala tujuh Prabowo adalah bagian dari Ancien Règime, rezim lama sisa-sisa Orde Baru. Pantaran Prabowo sudah pada pensiun semua, atau setidaknya sudah pada lengser keprabon dan madeg pandita. SBY sudah menyiapkan AHY dan Ibas. Megawati sudah menyiapkan Puan Maharani dan Prananda Prabowo, Surya Paloh sudah menyiapkan generasi baru, begitu pula teman-teman seangkatan Prabowo dari old establishment Orde Baru, semuanya sudah memasuki parade senja dan menyiapkan generasi kedua, anak atau mantu.

Ancien Règime adalah sebutan untuk rezim Prancis sebelum revolusi. Rezim ini adalah suatu sistem aristokratik di Prancis di bawah pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon pada abad ke-14 sampai abad ke-18. Rezim ini digulingkan oleh Revolusi Prancis 1789.
Rezim Ancien menguasai wilayah seluas 200,000 mil persegi pada tahun 1700, dan memerintah sekitar 20 juta orang dengan empat perlimanya adalah petani. Belum ada sensus penduduk sebelum Revolusi 1789 sehingga jumlah ini merupakan perkiraan. Prancis memiliki jumlah penduduk kedua terbanyak di Eropa pada  1700. Kekuasaan di Rezim Ancien didasarkan pada tiga pilar, yaitu monarki, kependetaan, dan aristokrasi. Masyarakat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendeta Katolik, bangsawan, dan rakyat jelata.

Rezim Ancien menerapkan banyak aspek feodalisme, khususnya hak-hak istimewa untuk kalangan pendeta dan bangsawan, dan didukung oleh doktrin Kuasa Raja dari Tuhan. Pada Rezim Ancien kekuasan politik banyak terpusat pada monarki absolut. Ancien règime akhirnya jatuh oleh revolusi rakyat dan para elite politik dipancung lehernya dengan guillotine. Revolusi Prancis membawa perubahan mendasar pada sistem politik Eropa karena rezim monarki lama benar-benar dijebol sampai ke akar-akarnya.

Perubahan politik di Indonesia melalui reformasi 1998 bukan sebuah revolusi tapi evolusi, perubahan gradual. Ancien règime tidak dijebol dan dihabisi dengan paksa, tapi diubah dengan pelan-pelan. Soeharto sebagai pemimpin tertinggi ancien règime tidak diadili, apalagi dihukum dengan guillotine. Soeharto tetap dibiarkan bebas meskipun kekuasaannya sudah dipreteli. Para anggota ancien règime bermetamorfosa dengan cepat dan dengan sigap naik ke gerbong reformasi dan membajaknya. Sisa-sisa ancien règime masih bertahan sampai sekarang.

Rezim tua yang kolonial terlihat masih cukup kuat untuk menghadapi calon-calon dari kalangan milenial.
Pilpres Amerika  pada 2014 dan 2019 memberi contoh buruk bagi para calon pemimpin milenial dengan munculnya dua capres generasi kolonial dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat. Donald Trump yang mewakili Partai Republik sudah berkepala tujuh ketika menggantikan Barack Obama yang pensiun pada usia 55 tahun setelah delapan tahun menjadi presiden.
Sekarang ini Presiden Joe Biden sudah berusia 78 tahun dan akan mengakhiri periode pertama dalam usia 82 tahun. Trump yang sekarang 74 tahun sudah menegaskan ambisinya untuk maju lagi pada pilpres 2024 ketika usianya 78 tahun.

Bill Clinton menjadi presiden umur 47 tahun sama dengan Obama, dan pensiun pada usia 55 tahun. Kemunculan Obama diikuti dengan munculnya Justin Tredeu sebagai perdana menteri Kanada pada usia 47 tahun.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia anak-anak muda memegang kendali pergerakan. Mereka masih berusia likuran dan masih menjadi pelajar atau mahasiswa ketika terjun ke kancah politik. Ketika diangkat menjadi presiden RI Sukarno masih berusia 44 tahun, dan Sjahrir masih berumur 36 tahun saat diangkat menjadi perdana menteri. Ketika itu Sjahrir tercatat sebagai perdana menteri paling muda di dunia.

Ben Anderson menggambarkan peran pemuda dalam menggerakkan revolusi kemerdekaan dalam buku “Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946” (1988).

Anderson menyimpulkan bahwa inti daya dorong kekuatan revolusi pada tahap pertama perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu terletak di tangan pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia pada saat itu tiba-tiba menjadi militan, karena faktor-faktor kebudayaan tradisional dan hakikat pendudukan Jepang yang telah mempengaruhi kesadaran politik mereka. Anak-anak muda itu kemudian menjadi kekuatan utama ketika Indonesia merdeka pada 1945.

Dalam perkembangan mutakhir akhir-akhir ini tokoh-tokoh politik senior masih bertahan di panggung politik sampai tua. Di Malaysia Mahathir memecahkan rekor sebagai perdana menteri tertua ketika terpilih lagi sebagai perdana menteri pada usia 93 tahun pada 2019 yang lalu. Dibandingkan dengan Mahathir, Prabowo mungkin masih merasa seperti ABG, karena itu ia masih ingin maju lagi.

Sosiolog Inggris Salvatore Babones menyebut munculnya fenomena politik baru yaitu otoritarianisme baru. Dalam “The New Authoritarianism: Trump, Populism, and Tyranny of Experts” (2018), Babones menyebut munculnya fenomena baru yang mengandalkan kekuasaan  pada populisme dan mayoritasisme, dan kemudian mendapatkan dukungan dari para ekspert di bidangnya masing-masing. Populisme ala Trump ini dipraktikkan di Hongaria oleh Viktor Orban, Boris Johnson di Inggris, dan juga Joko Widodo di Indonesia.

Di zaman Prabowo masih menjadi mantu kesayangan Pak Harto, otoritarianisme Orde Baru berbentuk totalitarianisme, kekuasaan yang mutlak. Oposisi diserap menjadi bagian dari korporatisme negara sehingga menyatu dengan negara. Partai oposisi ada tapi menjadi bagian dari rezim. Organisasi profesi hanya diizinkan satu, tunggal, dan menjadi bagian yang mendukung rezim. Karena itu tidak ada oposisi dalam rezim Orde Baru karena otoritarianisme adalah totalitarianisme.

Itu adalah model otoritarianisme kuno. Sekarang sudah tidak laku lagi, dan bermetamorfosa menjadi otoritatianisme baru tanpa totalitarianisme. Boleh ada oposisi tapi tidak akan didengar. Boleh ada demokrasi, tapi yang paling penting adalah suara mayoritas. Tidak ada opini yang didengar dari oposisi dan tidak ada second opinion atau opini kedua, yang ada hanya opini tunggal dari para ekspert.

Opini para ahli inilah yang menjadi dasar keputusan rezim otoritarianisme baru. Jadi, Sri Mulyani adalah ekspert di bidang keuangan, Tito Karnavian adalah ekspert di bidang penanggulangan terorisme, Nadiem Makarim adalah ekspert di bidang pendidikan, riset, dan teknologi. Para ekspert inilah yang didengar pendapatnya dan kemudian dirumuskan menjadi kebijakan. Soal utang luar negeri, liberalisasi pasar, dan swastanisasi perusahaan negara cukup diserahkan kepada ekspertise Sri Mulyani dan geng Mafia Berkeley. Urusan deradikalisasi dan pemberantasan terorisme serahkan kepada polisi sebagai ahlinya. Soal kebijakan pendidikan liberal yang tidak perlu memberi tempat agama pada kurikulum, serahkan kepada ahlinya.

Otoritarianisme baru adalah kekuasaan yang berdasarkan pada rezim, bukan perorangan. Demokrasi menjadi sebuah prosedur formal tanpa makna substansial.

Gabungan suara partai koalisi sekarang menguasai 70 persen suara parlemen, lebih dari cukup untuk menjadi stempel keputusan strategis apa saja. Koalisi mayoritas ini bisa menentukan apakah Jokowi akan menambah periode ketiga, ataukah pasangan Prabowo-Puan Maharani akan menjadi calon tunggal pada pilpres 2024. (*)