Turki: Presiden AS Tidak Berwenang Menilai Sejarah Kami

ANKARA-KEMPALAN: Pemerintah Turki memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk negara itu, mengecam pengakuan Presiden Joe Biden atas Genosida Armenia sebagai ancaman bagi perdamaian regional yang goyah sementara menolak hak moral AS untuk “menilai masalah sejarah.”

Pemerintah Turki mempermasalahkan keputusan Biden untuk mengakui Genosida Armenia pada hari Sabtu (24/4). Kementerian Luar Negeri Turki berpendapat bahwa langkah tersebut hanya akan mengobarkan ketegangan yang membara di wilayah tersebut.

“Setelah lebih dari 100 tahun penderitaan masa lalu ini, alih-alih mengerahkan upaya tulus untuk sepenuhnya menyembuhkan luka masa lalu dan membangun masa depan bersama di kawasan kita, pernyataan presiden AS tidak akan membuahkan hasil apa pun selain memolarisasi bangsa dan menghambat perdamaian. dan stabilitas di wilayah kami,” kata kementerian itu seperti yang dikutip Kempalan dari Russia Today.

Selanjutnya mereka berpendapat bahwa AS tidak perlu berkomentar pada masalah regional, sembari mengutip proposalnya kepada Armenia untuk membuat komisi sejarah bersama untuk menelisik kejadian tersebut.

“Dalam hal ini, pernyataan yang dibuat oleh presiden AS, yang tidak berwenang secara hukum maupun moral untuk menilai masalah sejarah, tidak memiliki nilai,” tambah Kementerian itu. Selagi menuding Biden “mendistorsi fakta sejarah” dalam pernyataannya, Turki mengatakan bahwa tindakan itu akan membuka “luka yang mendalam yang membahayakan kepercayaan dan perkawanan kami” dengan AS.

Kementerian itu menuduh bahwa presiden AS bertindak “di bawah tekanan dari kalangan radikal Armenia dan kelompok anti-Turki.” Adapun melalui cuitannya di Twitter, Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Turki mengecam langkah tersebut sebagai “oportunisme politik” dan “pengkhianatan terbesar terhadap perdamaian dan keadilan.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tidak secara khusus membahas pengakuan Biden atas genosida pada hari Sabtu. Namun, dalam suratnya kepada patriark Armenia di Istanbul, dia menunjukkan bahwa “tidak ada yang diuntungkan” ketika peristiwa tahun 1915 “dipolitisasi oleh pihak ketiga dan menjadi alat campur tangan di negara kita”.

“Saya memperingati dengan hormat orang-orang Armenia Utsmaniyah, yang telah kehilangan nyawa mereka dalam kondisi sulit Perang Dunia I, dan saya menyampaikan belasungkawa kepada cucu mereka,” tulis Erdogan.

Sekutu dan kawan Turki, Azerbaijan, melalui presidennya, Ilham Aliyev juga memperkuat retorika Turki dengan menyebut tindakan Biden sebagai “kesalahan sejarah.” Keputusan yang “tidak dapat diterima” ini akan menghambat dan memperumit kecenderungan kerja sama di kawasan itu, kata Aliyev kepada Erdogan melalui telepon, menurut layanan persnya.

“Sangat disayangkan bahwa pernyataan Presiden AS Joe Biden pada Hari Peringatan Armenia, memutarbalikkan fakta sejarah tentang peristiwa 1915. Mereka yang mempolitisasi apa yang disebut “genosida Armenia” diam atas pembantaian lebih dari 500.000 orang oleh kelompok bersenjata Armenia pada saat itu,” ujar Kementerian Luar Negeri Azerbaijan seperti yang dikutip Kempalan dari Reuters.

Pastinya, reaksi dari Pemerintah Armenia berbeda dengan Turki dan Azerbaijan. Melalui Perdana Menteri Nikol Pashinian, Armenia memuji Biden karena membuat “langkah kuat di jalan untuk mengakui kebenaran, keadilan historis.”

Pandangan Para Pakar

Irina Zuckerman, pakar dan analis dari AS mengatakan kepada Trend, jika Biden benar-benar ingin membuat dampak internasional dan dianggap sebagai pendukung hak asasi manusia, dia akan menyerukan penyelidikan sejarah internasional dan terbuka serta meminta para sarjana dan komite untuk mempelajari semua kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap semua kelompok yang mengalami ketidakadilan selama Perang Dunia Pertama.

“Sejarah tidak boleh direduksi menjadi masalah pengaruh atas pemerintahan atau negara tertentu, melainkan harus dipelajari dan dipahami untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dan mengurangi peluang untuk mempolarisasi tokoh dan demagog untuk menciptakan dan melanggengkan perpecahan,” tutur Zuckerman seperti yang dikutip Kempalan dari Azer News.

Eli Nacht, pengacara dan figur publik dari Israel menyatakan bahwa pengakuan atas apa yang disebut sebagai “Genosida Armenia” akan menjadi langkah simbolik yang tidak produktif untuk AS sendiri dan Biden mengabaikan Turki sebagai sekutu penting di bagian timur NATO.

“Menurut pendapat saya, pengakuan atas apa yang disebut” genosida Armenia “hanyalah keinginan pemerintahan Biden untuk membalas dendam pada Presiden Erdogan atas keteguhan hatinya pada banyak masalah (dan bukan keinginan untuk keadilan), termasuk Suriah, proyek pipa gas South Stream, akuisisi sistem pertahanan rudal S400 Rusia dan banyak topik lainnya,” ujarnya seperti yang dikutip dari Azer News.

Direktur Institute for Political Studies di Rusia, Sergei Markov mengatakan bahwa pengakuan Biden terhadap “Genosida Armenia” akan mengarah kepada rusaknya hubungan antara AS dan Turki, sembari menyampaikan bahwa sang presiden AS ingin membuat alat untuk terus-menerus menekan Turki.

“Di satu sisi, Biden mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan hubungan dengan Turki, di sisi lain, dia memperburuknya secara drastis. Bagaimana memahami ini, tidak ada yang bisa mengatakan sekarang, karena ada masalah yang sama terkait dengan Rusia. Saya pikir Ankara melihat pemerintahan Biden dengan sedikit keheranan dan tidak dapat memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan,” ujar ilmuwan politik itu berkaitan dengan tindakan Biden yang kontradiktif.

Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Negara-Negara Berbahasa Turki (Dewan Turki) Baghdad Amreyev mengutuk pernyataan Presiden AS Joe Biden, di mana ia menggunakan kata “genosida” sehubungan dengan peristiwa tahun 1915 di Kekaisaran Utsmani, laporan Trend mengutip Dewan Turki.

“Saya sangat sedih dengan pernyataan Presiden AS tentang peristiwa 1915, yang jelas mengandung motivasi politik dengan mengorbankan fakta sejarah dan merusak harapan kerja sama dan stabilitas di kawasan,” ujarnya.

Dampak Langsung

Menurut Chris Robertson dari Sky News, media Young Turks yang dibentuk di London pada 2006 akan mengganti namanya menjadi Young untuk menghindari hubungan dengan genosida Armenia yang dilakukan oleh organisasi dengan nama yang sama pada tahun 1915.

Berbicara di media sosial, pendirinya, Caius Pawson berkata: “Kami awalnya menamai Young Turks setelah lagu Rod Stewart dengan nama yang sama. Ketika saya pertama kali mendengar lagu itu, butuh seminggu pencarian internet era 2005 untuk mencari tahu apa itu dan lebih lama lagi untuk memahami artinya.”

Ia menambahkan bahwa nama tersebut membuatnya tertarik dan membangkitkan solidaritas kaum muda karena menyimpulkan siapa kelompoknya: remaja, ingin dan menunggu untuk melakukan apa saja, namun ia tidak tahu sejarah yang lebih dalam dari istilah tersebut bahwa Young Turk adalah kelompok yang melakukan “genosida Armenia” pada tahun 1915. (RT/Azer News/Reuters/Sky News, reza m hikam)