Bukan Friksi, tapi PAN Pertanyakan Prabowo-Sandi “Ghosting”

JAKARTA-KEMPALAN: Tidak ada friksi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Gerindra, tetapi PAN mempertanyakan mengapa Prabowo-Sandi melakukan “ghosting” memutuskan hubungan dengan cara menghilang, tanpa ada komunikasi. “Tidak ada friksi, kami cuma menyayangkan tidak ada komunikasi sampai sekarang,” kata Sekjen PAN, Eddy Soeparno kepada kempalan.com (27/3).

Dalam pidato politik internal yang disampaikan kepasa kader partai (24/3)
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara soal demokrasi culas hingga menyinggung capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019 kini menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu kemudian ditanggapi oleh Waketum DPP Gerindra Habiburokhman bahwa Prabowo-Sandi bergabung dalam kabinet Jokowi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. “Dan kinerja Pak Prabowo dan Mas Sandi termasuk yang paling baik di kabinet,” kata Habiburokhman.

Dihubungi terpisah, Eddy Soeparno mengatakan bahwa tidak ada friksi antara PAN dan Gerindra. Menurutnya pernyataan Zulhas itu sifatnya masukan dan otokritik terhadap semua stakeholder politik Indonesia.

Meski begitu, Eddy menyayangkan putusnya hubungan Prabowo-Sandi dengan partai-partai pengusung pada pilpres 2019. “Kami menyayangkan tidak ada komunikasi lagi pasca pilpres 2019,” kata Eddy.

Dalam pidato yang ditayangkan YouTube Rabu (24/3) Zulhas awalnya bicara tentang kebijakan ekonomi yang cenderung liberal dan pro terhadap asing. “Di sisi lain, lobi-lobi kelompok kanan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan politik juga sangat terasa. Pemberlakuan omnibus law undang-undang penanaman modal asing, dan skema ekonomi nasional yang terlalu pro pada investasi asing serta utang luar negeri juga terus mengancam kita. Dengan mendorong perubahan kultur sosial politik kita yang juga menjadi cenderung liberal,” kata Zulhas.

Dia kemudian bicara soal demokrasi yang dianggapnya jauh dari musyawarah mufakat. Zulhas menyebut Pilkada hingga Pilpres menunjukkan demokrasi culas alias curang dan hanya berpikir menang.

“Termasuk cara kita dalam menyelenggarakan demokrasi yang kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila ke-4 dalam Pancasila. Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan,” ujarnya.

“Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka, berebut lobi, dan pengaruh dengan agenda berbeda-beda. Tak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat, bahkan muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial budayanya sangat tinggi,” lanjut Zulhas.

Wakil Ketua MPR ini menilai apa yang terjadi di Indonesia saat ini menyedihkan. Dia menyebut ada polarisasi politik yang berujung menimbulkan kebencian di masyarakat.

“Begitu menyedihkan melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini, polarisasi politik yang menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian, ‘cebong vs kampret’, ‘buzzer vs kadrun’, bisa terus tereskalasi menjadi pikiran ‘us vs them’. Kami melawan mereka, yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung capres-cawapres yang
bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan Presiden yang terpilih. Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu. Sementara konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu telanjur terjadi,” ucapnya.

Sebagai informasi, ada dua paslon dalam Pilpres 2019, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma’ruf kemudian menang dan dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden. PAN sendiri mengusung Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, Prabowo bergabung dengan pemerintah dan menjadi Menteri Pertahanan. Belakangan, Sandiaga Uno turut bergabung menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Zulhas mengatakan dampak kubu-kubuan di masyarakat tidak bisa dibiarkan. Dia menilai harus ada rekonsiliasi nasional dan para elite menurutnya harus meminta maaf.

“Pertama, rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara. Para elite harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, politik agama, politik SARA, untuk menyelenggarakan sukses kekuasaan. Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menggunakan lagi spirit sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia,” tuturnya. (eti/dad)