Sugiri: Bukan Sidak, tapi Cari Solusi
PONOROGO-KEMPALAN: Hari pertama masuk kantor, Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita langsung melakukan tinjauan di sejumlah kantor SKPD. Kunjungan pertama yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilanjutkan dengan meninjau kantor Perijinan Terpadu Satu Pintu, Senin (1/3).
Selain bertemu kepala dinas, dalam kunjungannya tersebut, Bupati Sugiri dan Wabup Lisdyarita menyempatkan untuk berkomunikasi dan berbincang dengan masyarakat yang sedang mengantri di kantor layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Retno, salah satu warga yang kebetulan sedang mengantre sempat ditanya kedatangannya. Hal tersebut dimanfaatkanya untuk menyampaikan keluhannya, yang dari pagi antre hingga siang belum terlayani.
“Saya antre untuk legalisir, sudah dari pagi sampai sekarang belum dilayani,” ucap Retno kepada Bupati dan Wabup.

Pun demikian, Sugiri enggan menyatakan kunjungannya tersebut sebagai inspeksi mendadak alias sidak atau pemeriksaan. Kunjungan tersebut untuk mencari spirit solusi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan masyarakat.
Dengan temuan seperti itu, Bupati Sugiri menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengevaluasi dan mencarikan solusi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan dana untuk mengakses pelayanan yang diinginkan.
“Kita ini tidak sedang Sidak lho, tidak juga melakukan pemeriksaan. Hanya mencari spirit untuk mencari solusi. Seperti diperizinan, kesan birokrasi harus ditinggalkan biar masyarakat nyaman. Kita juga akan berusaha untuk memangkas sistem pelayanan dengan mengurangi pertemuan fisik,” ucap Sugiri.
Sugiri juga melakukan kunjungan ke sejumlah OPD dalam rangka untuk mengetahui pelayanan secara keseluruhan. Untuk efisiensi kemungkinan pelayanan di perizinan dan Dukcapil dijadikan satu tempat. Begitu pula terkait banyaknya usaha izin yang dikeluarkan terkait usaha waralaba bertaraf nasional juga akan dikurangi agar tidak menggeser warung-warung kelontong dan usaha milik warga lokal. “Prinsipnya harus ada keseimbangan, kita juga harus melindungi usaha putra daerah dan memberdayakan putra daerah ,”pungkasnya. (wa)
