Buntut Ricuh Myanmar, Jepang Didesak Kenakan Sanksi

TOKYO-KEMPALAN: Pemerintahan Jepang merespon kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada rapat kabinet di Tokyo pada Kamis (24/2).

Dalam rapat kabinet tersebut turut hadir Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Perdana Menteri Yoshihide Suga, dan Menteri Keuangan Taro Aso. Jepang menargetkan Myanmar untuk masuk dalam sanksi ekonomi dan sanksi penjualan senjata api secara global.

Selama beberapa dekade, Jepang telah menjadi donor utama bagi Myanmar. Jepang telah memberikan lebih dari total 1 triliun yen (US $ 9,5 miliar) bantuan pinjaman, dan lebih dari 300 miliar yen (US $ 2,8 juta) dalam bantuan hibah, dan 88 miliar yen (US $ 834.000) dalam bantuan teknis.

Melansir dari hrw.org, beberapa organisasi HAM seperti, Human Rights Now, Human Rights Watch, Japan International Volunteer Center, Justice For Myanmar, and Japan NGO Action Network for Civic mendesak pemerintahan Jepang harus segera mengambil tindakan untuk menekan para pemimpin kudeta militer di Myanmar untuk memulihkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan menghormati hak asasi manusia

Dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada 25 Februari 2021, organisasi tersebut mendesak pemerintah Jepang untuk mengambil tindakan bersama dengan negara lain, termasuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang ditargetkan terhadap militer Myanmar dan perusahaan yang dikendalikannya, mendukung embargo senjata global, dan persyaratan berbasis hak asasi manusia yang diabadikan dalam program dan piagam Bantuan Pembangunan Resmi Jepang.

Organisasi tersebut juga mengatakan dalam surat mereka bahwa Jepang harus bergabung dengan pemerintah terkait lainnya dalam memberlakukan sanksi ekonomi yang ditargetkan terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan militer, termasuk Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), sambil membantu perusahaan Jepang dengan langsung atau tidak langsung mengakhiri hubungan militer dengan hubungan bisnis mereka secara bertanggung jawab.

“Pemerintah dan bisnis Jepang harus menjunjung tinggi tanggung jawab hak asasi manusia mereka dan memutuskan hubungan dengan militer Myanmar.” Kata Yanadar Maung, juru bicara Justice For Myanmar.

“Pemerintah Jepang sekarang harus menyadari bahwa upayanya untuk memungkinkan perusahaan Jepang berinvestasi di Myanmar telah menjadi bumerang karena mereka tidak mempertimbangkan secara memadai risiko yang terkait dengan melakukan bisnis dengan militer,” kata Akiko Sato, wakil sekretaris jenderal di Human Rights Now.

“Ke depan, pemerintah harus mempromosikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB serta uji tuntas hak asasi manusia di antara sektor swasta di Jepang sesuai dengan rencana aksi nasional Oktober 2020 tentang bisnis dan hak asasi manusia.”

Bantuan kemanusiaan harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan bila perlu. Namun, bantuan pembangunan harus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa itu tidak diberikan melalui pemerintah Myanmar. Bantuan Jepang harus diarahkan hanya untuk kebutuhan dasar manusia dan jika memungkinkan diberikan melalui organisasi masyarakat sipil yang independen. (abdul manaf farid/hrw)