Garis Perjuangan atau Kehilangan Arah ?

Menguji Narasi Umat dalam Pusaran Perebutan Kekuatan Global

Oleh : Slamet Sugianto

SURABAYA-KEMPALAN: Perbincangan tentang arah perjuangan umat Islam Indonesia sebagaimana ditulis oleh ARS menghadirkan refleksi yang tampak moderat, normatif, dan menenangkan. Namun justru di situlah problem utamanya: tulisan tersebut gagal membaca realitas dunia yang sesungguhnya tengah bergerak bukan dalam logika moralitas, melainkan dalam logika kekuatan (power) yang sangat terukur secara kuantitatif.

Di tengah dunia yang semakin keras dan kompetitif, pendekatan yang hanya bertumpu pada dikotomi “domestik versus global” bukan saja simplistik, tetapi juga berpotensi menyesatkan arah strategis umat.

Dunia dalam Krisis : Angka yang Tidak Bisa Diabaikan

Realitas global hari ini ditandai oleh tekanan sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data mutakhir menunjukkan total utang global telah mencapai US$110,9 triliun, dengan Amerika Serikat sendiri menyumbang US$38,3 triliun (±34,5%), diikuti China US$18,7 triliun (±16,9%), dan Jepang US$9,8 triliun (±8,8%) .

Artinya, hanya tiga negara menguasai sekitar 60% beban utang dunia, mencerminkan sistem ekonomi global yang rapuh dan overleveraged. Dalam konteks ini, tidak cukup berbicara tentang “solidaritas global” tanpa memahami bahwa dunia sedang menuju fase restrukturisasi kekuatan ekonomi dan moneter, terlebih setelah berakhirnya rezim petrodolar yang selama lima dekade menopang dominasi Amerika Serikat.

Tulisan ARS sama sekali tidak menyentuh dimensi ini. Padahal, tanpa membaca struktur krisis global secara kuantitatif, setiap gagasan tentang arah perjuangan akan kehilangan pijakan realitas.

Indonesia : Raksasa dengan Basis Matematis Kekuatan

Lebih problematis lagi, tulisan tersebut gagal menangkap skala potensi Indonesia yang secara objektif dapat diukur dan diverifikasi.

Indonesia saat ini berada pada puncak bonus demografi, dengan sekitar 70% populasi berada pada usia produktif (15–64 tahun) dalam rentang 2025–2035 . Dengan total populasi sekitar 280 juta jiwa, ini berarti terdapat ±190 juta tenaga kerja potensial—sebuah angka yang hanya dimiliki segelintir negara di dunia.

Namun momentum ini bersifat temporer, dengan jendela waktu sekitar 10 tahun sebelum struktur demografi mulai menua. Anehnya, ARS hanya menyebut “penguatan SDM” tanpa menyertakan indikator kuantitatif seperti produktivitas tenaga kerja, transformasi industri, atau target peningkatan nilai tambah ekonomi.

Padahal dalam ekonomi modern, bukan jumlah tenaga kerja yang menentukan kekuatan, melainkan produktivitas per tenaga kerja.

Energi dan Mineral: Basis Nyata Kekuasaan Abad ke-21

Lebih jauh, dunia saat ini tengah memasuki era di mana kekuatan tidak lagi ditentukan oleh minyak semata, tetapi oleh critical minerals dan energi masa depan.

Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 21–25 juta ton, setara dengan 22–25% cadangan dunia . Dengan harga rata-rata global sekitar US$18.000 per ton, nilai bruto nikel Indonesia berada pada kisaran US$378–450 miliar.

Namun yang jauh lebih revolusioner adalah potensi thorium. Dengan cadangan sekitar 130.000–140.000 ton, dan konversi energi di mana 1 ton thorium setara dengan 3,5 juta ton batu bara, maka Indonesia secara teoritis memiliki ekuivalensi energi mencapai ±455 miliar ton batu bara.

Jika dikonversi lebih lanjut, potensi ini setara dengan sekitar 1,09 triliun MWh listrik, sementara konsumsi listrik nasional saat ini hanya sekitar 300.000 GWh per tahun. Dengan demikian, cadangan thorium Indonesia secara matematis mampu menopang kebutuhan listrik nasional hingga lebih dari 3.000 tahun.

Ini bukan sekadar potensi; ini adalah fondasi objektif untuk menjadi energy superpower global.

Namun seluruh dimensi ini sama sekali absen dalam tulisan ARS. Penguatan ekonomi dibicarakan, tetapi tanpa menyentuh sektor yang justru menjadi penentu kekuasaan global.

Geopolitik : Menguasai Jalur Dunia, Menguasai Perdagangan

Dari sisi geopolitik, posisi Indonesia bahkan lebih strategis. Negara ini berada di jantung Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menguasai Selat Malaka, yang dilalui sekitar 40% perdagangan dunia .

Dengan nilai perdagangan global sekitar US$25 triliun per tahun, maka sekitar US$10 triliun melewati jalur ini. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu chokepoint ekonomi paling krusial di planet ini.

Namun ARS tidak menyentuh sama sekali potensi ini, apalagi strategi untuk mengonversinya menjadi leverage ekonomi dan politik global. Padahal dalam logika geopolitik klasik, siapa yang menguasai jalur perdagangan, dialah yang mengendalikan arus kekayaan dunia.

Militer dan Deterrence : Dimensi yang Dihindari

Dalam aspek kekuatan keras, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-13 dunia dalam Global Firepower 2026 , menjadikannya kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara.

Posisi ini menempatkan Indonesia dalam 10% negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Namun ARS justru menegaskan bahwa perjuangan bukanlah garis konfrontasi, melainkan pembangunan.

Pernyataan ini problematik. Dalam realitas global, pembangunan tanpa kekuatan deterrence hanya akan menghasilkan ketergantungan. Sejarah menunjukkan bahwa stabilitas dan kedaulatan selalu ditopang oleh kombinasi soft power dan hard power.

Energi, Industrialisasi, dan Skala Ekonomi

Keterkaitan antara energi dan kekuatan ekonomi juga diabaikan. Secara sederhana, 1 gigawatt (GW) listrik dapat melayani antara 769.000 hingga 1,1 juta rumah tangga .

Jika Indonesia mampu menambah kapasitas 100 GW, maka potensi layanan mencapai ±77–111 juta rumah tangga, yang berarti membuka ruang bagi industrialisasi besar-besaran.

Tanpa energi murah dan melimpah, tidak mungkin terjadi lonjakan GDP secara signifikan. Namun relasi fundamental ini tidak muncul dalam kerangka berpikir ARS.

Pangan : Variabel Dasar yang Terlupakan

Dalam konteks ketahanan nasional, kebutuhan beras Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa mencapai sekitar 28 juta ton per tahun. Bahkan ketergantungan impor sebesar 10% saja berarti 2,8 juta ton per tahun—angka yang cukup untuk menciptakan kerentanan strategis.

Dokumen secara tegas menyebut bahwa pangan adalah senjata geopolitik paling mendasar . Namun lagi-lagi, dimensi ini tidak hadir dalam tulisan ARS.

Islam : Antara Moralitas dan Kekuasaan Peradaban

Kelemahan mendasar tulisan ARS terletak pada reduksi Islam menjadi sekadar kerangka etika sosial. Padahal dalam sejarahnya, Islam adalah peradaban yang dibangun di atas integrasi moralitas dan kekuasaan struktural.

Tanpa kekuatan ekonomi, energi, militer, dan geopolitik, solidaritas global hanya akan menjadi simbolisme tanpa daya.

Penutup: Dari Narasi Moral ke Grand Strategy

Jika ditarik secara keseluruhan, Indonesia memiliki:

• Potensi nikel senilai hingga US$450 miliar
• Cadangan energi thorium setara >1 triliun MWh
• Sekitar 190 juta tenaga kerja produktif
• Kontrol atas jalur perdagangan senilai ±US$10 triliun per tahun
• Kekuatan militer peringkat #13 dunia

Namun dalam tulisan ARS, seluruh kekuatan kuantitatif ini direduksi menjadi narasi umum tentang “penguatan SDM, ekonomi, dan tata kelola”.

Di sinilah letak persoalannya. Ini bukan sekadar penyederhanaan, melainkan kehilangan dimensi strategis dalam skala eksponensial.

Pada akhirnya, dunia tidak bergerak oleh niat baik semata, tetapi oleh kapasitas yang terukur dan kekuatan yang terorganisasi.

Tanpa keberanian membaca realitas angka—energi, sumber daya, demografi, dan geopolitik—
gagasan tentang “garis perjuangan” akan berhenti sebagai wacana moral,
bukan peta jalan menuju peradaban yang berdaulat.[]