Iran dan Masa Depan Khilafah

Dalam konteks itulah, Hizbut Tahrir (HT) dapat berkolaborasi dengan Iran, di mana HT menjadi pihak Muhajirin yang selama ini mencari dukungan untuk menegakkan Khilafah.

Oleh: Ahmad Khozinudin

KEMPALAN: Pasca Iran melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel, umat seperti mendapatkan petunjuk yang lebih presisi tentang wilayah mana yang akan menjadi titik awal penegakan Khilafah, sebagai realisasi atas Bisyaroh (kabar gembira) nubuwah Khilafah.

Asy Syaikh Taqiyudin An Nabhani selaku Mu’asis Hizbut Tahrir (di Indonesia yang dikenal HTI), juga tak menyebutkan titik kembalinya Khilafah, melainkan hanya menjelaskan potensi jazirah Arab menjadi titik tolak tegaknya Khilafah.

Namun, jika kita kembali pada pandangan dan pemikiran politik Hizbut Tahrir (HT), khususnya yang dirumuskan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, tegaknya wilayah Khilafah didasarkan pada kewajiban syar’i untuk menyatukan seluruh negara Muslim ke dalam satu negara Islam, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, Khilafah yang didirikan harus dipimpin seorang Khalifah yang Memenuhi Syarat In’iqad:seorang khalifah harus memenuhi tujuh syarat legal (in’iqad), yaitu: laki-laki, Muslim, merdeka, baligh, berakal, adil (bukan orang fasik), dan mampu mengemban jabatan.

Kedua, Khilafah yang didirikan wajib menjalankan penerapan Syariat Islam Secara Total/Kaffah. Swmua wilayah Khilafah ini harus menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan, peradilan, ekonomi, dan sosial, serta menolak sistem demokrasi yang dianggap bertentangan dengan Islam.

Ketiga, Keamanan dan Kekuasaan (Shaukah) Wilayah tersebut harus memiliki kekuatan riil (keamanan dan kekuasaan/shaukah) untuk melindungi diri dan menerapkan hukum Islam.

Keempat, satu Khilafah (Unifikasi) untuk seluruh kaum muslimin. Artinya, sejak Khilafah didirikan haram bagi kaum muslimin mendirikan Khilafah lainnya. Sebaliknya, negeri-negeri Islam wajib melakukan unifikasi dengan Khilafah yang telah ditegakkan.

Hizbut Tahrir menekankan bahwa Khilafah wajib satu dalam satu masa, sehingga haram hukumnya jika ada dua khilafah atau lebih, yang berarti wilayah-wilayah Islam yang terpecah harus disatukan.

Kelima, Bai’at dari Umat yakni tegaknya khilafah didasarkan pada bai’at dari kaum Muslimin atau wakil-wakil mereka kepada khalifah yang dipilih, yang dianggap sebagai fardhu kifayah.

Iran, memiliki kekuatan militer yang dapat menjamin wilayahnya steril dari pengaruh asing, baik Amerika, barat maupun NATO. Kondisi ini memungkinkan Khilafah tegak di Iran. Apalagi, jika berkolaborasi dengan Yaman menjadi entitas kesatuan Khilafah.

Khilafah sulit – atau bahkan mustahil – berdiri di Arab Saudi, Bahrain, UEA, Irak, Kuwait, Lebanon, dll, bahkan di Indonesia. Negara Arab tersebut menjadi proksi Amerika dan menyediakan tanah kedaulatan mereka untuk pangkalan militer Amerika. Itu artinya, wilayah tersebut keamanannya tidak mandiri melainkan di bawah kendali Amerika.

Adapun Indonesia, jangankan melawan Amerika dengan senjata seperti Iran. Digertak Donald Trump saja, nyali Indonesia ciut untuk keluar BoP. Indonesia, tidak memiliki potensi untuk tegaknya Khilafah, namun pasca Khilafah berdiri Indonesia paling cepat dan mudah untuk diunifikasi menjadi wilayah satu kesatuan dengan Khilafah.

Untuk syarat in’ikad, rasanya Ulama Iran tidak berbeda pandangan. Kecuali soal syarat afdhalliyah.

Hanya saja, untuk penerapan syariah Islam secara kaffah, Iran memang butuh pemikiran politik yang diadopsi agar Khilafah yang didirikan syari’.

Dalam konteks itulah, Hizbut Tahrir (HT) dapat berkolaborasi dengan Iran, di mana HT menjadi pihak Muhajirin yang selama ini mencari dukungan untuk menegakkan Khilafah.

Adapun Iran – bersama Yaman – bisa menjadi kaum Anshor yang menolong untuk tegaknya Khilafah.

Sekali lagi, berdasarkan analisa fakta tersebut, Iran sangat potensial menjadi titik tolak tegaknya Khilafah. Semoga, peristiwa ini segera hadir ditengah umat Islam yang akan segera mengakhiri kezaliman terhadap umat Islam dan peradaban manusia dari kejahatan ideologi kapitalisme yang merusak.

*) Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik