Dilema Konflik Negara Timur Tengah dan Autoimunitas AS

Kumara Adji Kusuma

(Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memperlihatkan paradoks lama dalam hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Kebijakan militer Washington yang agresif sering kali diklaim sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan. Namun bagi banyak pihak di kawasan Teluk, kebijakan tersebut justru menimbulkan kegelisahan baru: pelindung yang selama ini diandalkan justru berpotensi menjadi sumber bahaya.

Banyak pengamat di kawasan melihat langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai sebuah “pengkhianatan ganda”. Pertama, keputusan untuk meluncurkan konflik dilakukan tanpa konsultasi memadai dengan negara-negara Teluk yang secara geografis akan menanggung dampak paling langsung. Kawasan mereka tiba-tiba berubah menjadi medan konflik yang tidak mereka pilih. Kedua, setelah konflik dimulai, negara-negara Teluk justru didorong untuk ikut terlibat lebih jauh, seolah-olah mereka harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang tidak mereka ambil.

Ironi ini semakin terasa ketika melihat keberadaan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Selama ini, pangkalan-pangkalan tersebut dibangun dengan narasi perlindungan keamanan regional. Fasilitas-fasilitas itu bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan instalasi militer raksasa yang menampung ribuan tentara, pesawat tempur, pusat komando, hingga sistem pertahanan rudal.

Namun dalam situasi konflik, keberadaan pangkalan tersebut justru menjadikan negara tuan rumah sebagai target strategis. Negara yang semula merasa dilindungi tiba-tiba berada di garis depan potensi serangan balasan. Dalam logika perang modern, setiap fasilitas militer aktif akan menjadi sasaran prioritas. Dengan demikian, keberadaan pangkalan yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan justru berpotensi menyeret kawasan Teluk langsung ke dalam pusaran konflik.

Kondisi tersebut menggambarkan ironi ini bahwa orang mengira Amerika sedang membela sekutunya negara-negara Timur Tengah, tetapi hari ini justru mereka yang harus membela Amerika.  Ini mencerminkan kegelisahan yang semakin terbuka di ruang publik kawasan.

Kritik serupa juga muncul dari kalangan elit bisnis di Uni Emirat Arab. Mereka mempertanyakan legitimasi moral dan politik keputusan Washington. Pertanyaan yang diajukan sebenarnya sederhana namun mendasar: siapa yang memberi otoritas kepada kekuatan eksternal untuk menyeret sebuah kawasan ke dalam perang dengan Iran? Dan apakah dampak kerusakan yang mungkin terjadi sudah benar-benar diperhitungkan?

Kegelisahan itu semakin kuat ketika beberapa politisi Amerika secara terbuka mendorong negara-negara Teluk untuk terlibat langsung dalam konflik. Dorongan semacam ini menimbulkan kesan bahwa perang yang terjadi bukan lagi sekadar konflik geopolitik, melainkan permainan strategi kekuatan besar yang berlangsung di wilayah orang lain.

Untuk memahami paradoks ini secara lebih mendalam, pemikiran filsuf Prancis Jacques Derrida menawarkan sebuah kerangka yang menarik. Derrida pernah menggunakan konsep autoimmunity atau autoimunitas untuk menjelaskan fenomena dalam politik global. Dalam sistem biologis, autoimunitas terjadi ketika antibodi yang seharusnya melindungi tubuh justru menyerang tubuh itu sendiri. Dalam konteks politik, mekanisme keamanan yang dirancang untuk melindungi suatu sistem kadang justru menghasilkan konsekuensi yang melemahkan sistem tersebut.

Jika konsep ini diterapkan pada dinamika geopolitik Timur Tengah, muncul sebuah analogi yang cukup kuat. Amerika Serikat selama ini diposisikan sebagai semacam “antibodi” yang menjaga keamanan negara-negara sekutunya di kawasan. Namun ketika kebijakan militernya justru menyeret kawasan tersebut ke dalam konflik yang lebih luas, mekanisme perlindungan itu tampak berubah menjadi gejala autoimunitas geopolitik—pelindung yang tanpa sadar melukai tubuh yang hendak ia jaga.

Situasi ini semakin kompleks ketika sebagian politisi Amerika mendorong negara-negara Teluk untuk ikut terlibat langsung dalam konflik. Dorongan semacam ini menimbulkan kesan bahwa perang yang terjadi bukan hanya konflik geopolitik biasa, melainkan permainan strategi kekuatan besar yang berlangsung di wilayah orang lain.

Lebih jauh lagi, sejumlah pemikir geopolitik bahkan mulai membicarakan kemungkinan perubahan besar pada peta politik Timur Tengah. Dalam skenario paling ekstrem, negara-negara nasional modern yang selama ini menjadi kerangka politik kawasan dapat melemah atau bahkan runtuh, digantikan oleh struktur politik berbasis suku dan klan. Konflik berkepanjangan berpotensi menghancurkan struktur negara yang ada dan membangun kembali tatanan baru dari puing-puing perang.

Bagi sebagian aktor geopolitik, perubahan semacam itu mungkin terlihat sebagai peluang strategis. Namun bagi masyarakat Timur Tengah sendiri, skenario tersebut justru menimbulkan kekhawatiran mendalam. Kawasan yang sudah lama bergulat dengan konflik berisiko kembali terperangkap dalam lingkaran ketidakstabilan yang semakin sulit diakhiri.

Dalam konteks inilah strategi geopolitik yang selama ini dimainkan oleh Israel dan Amerika Serikat mulai mendapat sorotan baru. Selama bertahun-tahun kedua negara tersebut tampak piawai mengelola konflik, membangun aliansi, dan memengaruhi arah politik kawasan. Namun perkembangan konflik terbaru menunjukkan bahwa strategi yang tampak rapi di atas kertas tidak selalu mampu mengendalikan realitas yang berkembang di lapangan.

Kebijaksanaan masyarakat sering kali merangkum pengalaman panjang sejarah melalui ungkapan sederhana. Dalam tradisi pepatah Nusantara dikenal sebuah ungkapan: sepandai-pandai tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Pepatah ini menggambarkan bahwa kecerdikan dan kelicahan, betapapun hebatnya, tidak selamanya mampu menghindarkan seseorang dari konsekuensi atas tindakan yang diambil.

Pepatah tersebut terasa relevan ketika melihat bagaimana konflik di Timur Tengah terus berkembang di luar kendali berbagai perhitungan strategis. Ketika perang semakin meluas dan dampaknya dirasakan oleh semakin banyak negara, narasi lama tentang stabilitas dan keamanan yang dijanjikan oleh kekuatan besar mulai dipertanyakan.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari dinamika ini adalah bahwa stabilitas kawasan tidak dapat dibangun semata-mata melalui dominasi militer atau permainan strategi kekuatan besar. Keamanan yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai melalui dialog regional yang jujur, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan kesediaan semua pihak untuk menempatkan perdamaian di atas kepentingan geopolitik jangka pendek.

Tanpa itu semua, Timur Tengah berisiko terus menjadi panggung konflik berkepanjangan—sebuah panggung di mana banyak pihak mungkin merasa sedang melompat dengan lincah, tetapi lupa bahwa suatu saat tanah tempat berpijak bisa saja runtuh di bawah kaki mereka.

Negara-negara Teluk kini berada di persimpangan yang rumit. Di satu sisi, mereka memiliki hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka tidak ingin wilayahnya berubah menjadi medan pertempuran dalam konflik kekuatan besar. Dilema ini menunjukkan bahwa dalam geopolitik modern, sekutu sekalipun dapat menjadi sumber kerentanan.