Dewan Pelanggan Tagih Janji Wali Kota Surabaya, Desak PDAM Diaudit Menyeluruh

SURABAYA-KEMPALAN: Dewan Pelanggan Kota Surabaya mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memenuhi janjinya seperti yang diucapkan pada waktu pertemuan dengan Dewan Pelanggan saat kampanye Pilkada 2020, yakni mengaudit PDAM Surya Sembada Surabaya secara menyeluruh.

“Waktu itu Eri Cahyadi berjanji akan mengaudit PDAM secara menyeluruh, supaya PDAM lebih sehat. Tapi, sampai sekarang janji itu belum terwujud. Karena itu, sekarang janji itu kita tagih,” kata Ketua Dewan Pelanggan Kota Surabaya Ali Musyafak, Kamis (21/7).

Audit menyeluruh tersebut, menurut Ali Musyafak, mencakup kualitas air produksi, distribusi, meter air baik meter induk di IPAM maupun di pelanggan, tekanan debit air, manajemen, keuangan, penjualan, dan lain-lain. Termasuk audit kinerja Direksi PDAM diakhir masa jabatan.

“IPAM Karangpilang I hingga III, IPAM Ngagel I hingga III, sumur air Pandaan, dan sumber air Umbulan di Pasuruan beserta distribusinya juga perlu diaudit”, ujarnya.

Janji tersebut, kata. Ali, perlu ditagih lantaran sampai sekarang banyak pelanggan yang mengeluh lantaran air yang diterima masih kotor hingga debit air yang keluar seringkali kecil. Terutama di kawasan Surabaya Barat dan Surabaya Utara.

“Tidak hanya itu. Hingga kini masih banyak rumah warga yang belum teraliri air PDAM, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, mandi, atau mencuci mereka terpaksa harus membeli atau menggunakan air sumur yang kualitasnya rendah,” terang Ali.

Diakui, belakangan ini PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberi kesempatan kepada warga untuk menjadi pelanggan baru dengan pemberian diskon. Program ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Mei 2022 lalu

Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan, diskon tersebut diberikan guna mempercepat realisasi pemanfaatan air bagi seluruh masyarakat Surabaya. Selain itu, juga untuk memperingati Hari Air Sedunia yang biasa diperingati pada 22 Maret.

Namun, menurut Ali Musyafak, program tersebut kurang mengenai sasaran. Pasalnya, salah satu syaratnya warga harus mengumpulkan foto kopi surat kepemilikan tanah. Padahal, banyak rumah warga di kawasan Surabaya Barat maupun Utara yang menempati lahan tidak resmi.

Mereka, kata Ali, sudah sejak lama tidak bisa mengajukan pasang baru karena terkendala lahan. Mestinya dalam kasus ini PDAM meniru PLN, yang tidak terkendala dalam memberikan pelayanan meskipun berkaitan dengan lahan.

“Siapapun yang butuh air mestinya harus dilayani, karena air bersih kebutuhan primer, sama seperti listrik. Kalau PLN bisa nyala kenapa PDAM tidak bisa masuk. Ini kan aneh,” tandas Ali dengan nada heran.

Apalagi, lanjut Ali, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar tahun 2023 semua warga harus terlayani air PDAM. Selain itu, pada 2022 ini, BUMD milik Pemkot Surabaya tersebut wajib meningkatkan pendapatan. Sehingga, PDAM kemudian menargetkan dapat meraih Rp 950 miliar selama setahun atau naik dari target Rp 850 miliar pada 2021.

Dari data terakhir yang didapatkan, diketahui ada sebanyak 794 ribu sekian rumah warga yang berdiri namun yang teraliri baru sekitar 600 ribu. Artinya, masih ada hampir 200 ribu rumah warga yang belum terlayani.

Masalah air Umbulan juga mendapat sorotan dari Ali Musyafak. Sebab, air bersih yang didapat Pemkot Surabaya dari Kabupaten Pasuruan itu sudah habis untuk melayani warga Sidoarjo sampai Waru. Warga Surabaya sendiri tidak dapat bagian.

Pertengahan tahun 2022 ini, PDAM Surya Sembada Surabaya menargetkan mampu menyerap 750 liter per detik air dari jatah 1.000 liter per detik yang didapat dari pemerintah lewat program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
Sebab, sebelumnya yang terserap baru 500 liter per detik.

Untuk penambahan serapan air ini, tentunya perlu adanya penambahan jaringan pipa baru yang biayanya tentu tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan audit oleh auditor independen.

Ali juga mempertanyakan pernyataan Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya Arief Wisnu Cahyono yang menyebut panjang pipa PDAM di Kota Surabaya mencapai 6.000 kilometer atau lebih panjang dari jarak Sabang hingga Merauke.

Menurut Ali Musyafak, pernyataan itu harus bisa dibuktikan di atas peta. Tidak asal ngomong. “Dan lagi, itu data tahun berapa? Makanya, PDAM harus diaudit secara menyeluruh. Agar semuanya transparan dan dirutnya bisa tidur dengan nyenyak,” katanya.

Ali juga mempertanyakan kinerja Dewan Pengawas PDAM Surabaya. Pasalnya, mereka dibayar mahal tetapi tidak jelas kontribusinya.  (Dwi Arifin)