Menu

Mode Gelap

kempalanews · 30 Des 2021 17:35 WIB ·

Ketua DPD RI Minta Pemprov Jateng Respons Keluhan Petani Soal Pembangunan Pabrik Semen


					Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merespon keluhan petani terkait pembangunan pabrik semen di sekitar Gunung Kendeng, Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Perbesar

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merespon keluhan petani terkait pembangunan pabrik semen di sekitar Gunung Kendeng, Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

SURABAYA -KEMPALAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merespon keluhan petani terkait pembangunan pabrik semen di sekitar Gunung Kendeng, Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Selain merusak alam, para petani juga sangat terganggu dengan suara alat berat dari pabrik semen. Akibatnya, burung-burung yang membantu petani secara alami menjaga sawah dari serangan hama kini tak ada lagi.

“Saya meminta Pemprov Jateng segera merespon keluhan warga, khususnya dari kalangan petani,” kata LaNyalla di sela-sela kegiatan reses di Jawa Timur, Kamis (30/12/2021).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat merasa dirugikan dengan pendirian pabrik semen yang tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

“Pabrik semen yang beroperasi membuat debu di area tambang berwarna putih merusak hasil panen. Tanaman jagung para petani rusak tak laik dipetik, apalagi dijual. Hal ini terjadi sejak tahun 2018, bahkan tak bisa berbuah selama setahun,” ujar LaNyalla.

Selain hasil ladang yang rusak, LaNyalla juga mendapat laporan jika pendirian pabrik berpengaruh terhadap pasokan air juga jauh berkurang. Padahal, air merupakan kebutuhan vital tak hanya untuk irigasi pertanian, tetapi juga untuk hajat hidup masyarakat sehari-hari.

“Saya meminta Pemprov untuk segera merespon permasalahan tersebut dengan memberikan rasa adil kepada petani yang dirugikan dengan beroperasinya pabrik semen tersebut. Hajat hidup warga harus diperhatikan dan tidak boleh dirugikan oleh salah satu pihak,” tegas LaNyalla.

Dalam kasus ini, LaNyalla menilai keputusan pemerintah keputusan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat sekitar. Pada titik inilah keberpihakan pemerintah akan dinilai oleh masyarakat.

“Masyarakat butuh rasa keadilan. Dalam kasus ini, keberpihakan pemerintah menentukan kehadirannya untuk rakyat atau pemilik modal,” tutur LaNyalla. (*)

Editor: Freddy Mutiara

Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Reaksi Kapolda Jabar ke GMBI, Begini Respon Sahabat Polisi Indonesia

28 Januari 2022 - 22:33 WIB

Ketum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh

UMSIDA Siapkan 1392 Mahasiswa Sukseskan Konsep Desa Wisata Melalui KKN Pencerahan 2022

28 Januari 2022 - 22:14 WIB

Pemkot Surabaya Gelar Kerja Bakti Massal, Kerahkan 34 Unit Dump Truk dan 2000 Karung

28 Januari 2022 - 20:19 WIB

Ketua DPC PKB Sidoarjo H Subandi Beri Pesan Khusus di Agenda Musancab

28 Januari 2022 - 20:04 WIB

Waspada Covid-19 Varian Omicron, Pemkot Surabaya Terbitkan SE Wali Kota

28 Januari 2022 - 19:48 WIB

RSUD Sidoarjo Tambah Layanan Instalasi Pelayanan Kanker Terpadu

28 Januari 2022 - 19:43 WIB

Trending di kempalanews