Yang Tercecer di Antara Upah Minimum dan Demo

Catatan Ekonomi Bambang Budiarto

KEMPALAN: Beberapa ritual ekonomi menjelang akhir tahun seperti saat sekarang ini dapat disebut di antaranya adalah pengukuran inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengendalian kecukupan bahan pokok, juga penetapan upah minimum propinsi dan upah minimum kota/kabupaten yang biasanya selalu diiringi demo upah minimum oleh serikat buruh.

Semua bekerja keras sesuai tupoksinya masing-masing menjelang pergantian tahun, termasuk pak polisi yang harus rela mengurangi jatah tidurnya karena harus beribaku melakukan pengamanan demi keamanan demo yang memang cukup beragam di Bulan Desember.

Dilema, inilah yang dapat dikatakan. Dalam setiap kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, mulai dari presiden sampai pejabat kementerian di kabinet biasanya selalu disisipi rayuan agar   para investor asing berkenan untuk berinvestasi di tanah air. Dengan iming-iming ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia yang cukup sebagai faktor produksi.

Selanjutnya, setelah operasional investasi sektor riil dalam berbagai bentuknya ini mulai dapat dijalankan, ternyata perjalanan pengelolaannya tak seindah rencana awalnya. Kebanyakan investor terkaget-kaget dengan semangat tempur para buruh dalam memperjuangkan upah minimum. Dan lebih kaget lagi atas keberadaan dan  keragaman upah minimum juga hak-hak kekaryawanan lainnya. Pelan tapi pasti mereka mulai berpikir.

Tawaran kemudahan perizinan dan tawaran kesempurnaan infrastrukur seakan terkubur oleh kemeriahan demo. Di balik hingar bingar demo buruh terkait upah minimum, biasanya yang seru adalah besaran upah minimum tersebut, termasuk didalamnya adalah besaran prosentase kenaikannya yang terkadang dianggap tidak signifikan dengan besaran kebutuhan hidup layak minimum. Mencermati beberapa hal tersebut, dalam setiap obrolan tuntutan upah  sering kali meninggalkan beberapa informasi yang terlewatkan didiskusikan.