Marxisme ala Amerika dan Kebangkitan Totalitarianisme via Teknologi Informasi

Judul buku: American Marxism

Penulis: Mark R. Levin

Penerbit: Simon and Schuster

Terbit: 13 Juli 2021

Tebal: 320 halaman

Peresensi: Kumara Adji Kusuma

KEMAPALAN: Di bulan ini, tepatnya tanggal 13 Juli, akan diterbitkan sebuah buku berjudul American Marxism. Penulisnya adalah Mark R. Levin.

Mark R. Levin, merupakan sosok pembawa acara radio bicara sindikasi nasional Amerika Serikat, pembawa acara LevinTV, ketua Landmark Legal Foundation, dan pembawa acara FOX News Life, Liberty, & Levin, adalah penulis dari enam buku terlaris # 1 New York Times berturut-turut: Liberty and Tyranny, Ameritopia, The Liberty Amendments, Plunder and Deceit, Rediscovering Americanism, dan Unfreedom of the Press.

Buku Liberty and Tyranny bertengger selama tiga bulan di peringat teratas dan terjual lebih dari 1,5 juta kopi. Buku-bukunya Men in Black dan Rescuing Sprite juga menjadi buku terlaris New York Times. Levin adalah orang yang dilantik dari National Radio Hall of Fame dan merupakan penasihat utama beberapa anggota kabinet Presiden Ronald Reagan. Dia meraih gelar BA dari Temple University dan JD dari Temple University Law School.

Dalam buku terbaru Levin yang akan terbit, dari judulnya, orang banyak menduga bahwa bahasa “American” tak ubahnya adalah Amerikanisasi, yang dalam konteks ini adalah Amerikanisasi sebuah ideologi: Marxisme. Seperti kita ketahui bahwa banyak hal telah di-Amerika-kan. Tidak hanya dalam film seperti “American Ninja” atau Ameican apa saja, termasuk Marxisme yang di-Amerika-kan.

Berbagai penerbit dan tokobuku online telah memberikan ringkasan yang ditulis Hansel John yang diklaim memberikan ulasan yang komprehensif dan ringkas sebagai “teaser” dari buku tersebut.

Hansel John menulis, bahwa pada tahun 2009, Mark R. Levin menggembleng kaum konservatif dengan manifestonya yang tak terlupakan Liberty and Tyranny, dengan memberikan kerangka filosofis, historis, dan praktis untuk menghentikan serangan liberal terhadap nilai-nilai berbasis Konstitusi. Buku itu tentang berdiri di jurang ancaman progresivisme terhadap kebebasan kita dan sekarang, lebih dari satu dekade kemudian, kita sepenuhnya melewati jurang itu dan menanggung akibatnya.

Di era kini, Komunisme pun masih dirasakan pengaruhnya. Dalam American Marxism, Levin menjelaskan bagaimana elemen inti ideologi Marxis sekarang meresap dalam masyarakat dan budaya Amerika—dari sekolah kita, pers, dan perusahaan, hingga Hollywood, Partai Demokrat, dan kepresidenan Biden—dan bagaimana hal itu sering kali terselubung dalam label yang menipu seperti “progresivisme”, “sosialisme demokratik”, “aktivisme sosial”, dan banyak lagi.

Dengan analisis tajamnya yang khas, Levin menggali ke dalam psikologi dan taktik gerakan-gerakan ini, pencucian otak siswa yang meluas, tujuan Teori Ras Kritis dan Green New Deal yang anti-Amerika, dan eskalasi represi dan sensor untuk membungkam suara-suara yang berlawanan dan menegakkan kesesuaian. Levin memaparkan banyak institusi, intelektual, cendekiawan, dan aktivis yang memimpin revolusi ini, dan memberi kita beberapa jawaban dan ide tentang bagaimana menghadapi mereka.

Seperti yang ditulis Levin: “Kontra-revolusi terhadap Revolusi Amerika sedang dalam kekuatan penuh. Dan itu tidak bisa lagi diabaikan karena itu melahap masyarakat dan budaya kita, berputar-putar di sekitar kehidupan kita sehari-hari, dan ada di mana-mana dalam politik, sekolah, media, dan hiburan kita.” Dan, seperti sebelumnya, Levin berusaha menggalang rakyat Amerika untuk mempertahankan kebebasan mereka.

Kebangkitan Totalitarianisme di Era Teknologi Informasi

Diskusi tentang kapitalisme dan marxisme (komunisme), salah hal yang mencolok adalah pada aspek otoritas. Pada kapitalisme otoritas dominan adalah pada kebebasan individu untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Amerika Serikat (AS), negara yang disematkan padanya ideologi ekonomi kapitalisme, menegaskan bahwa negara tidak memiliki otoritas atas apa yang menjadi pilihan warga negaranya secara ekonomi. Sehingga kapitalisme identik dengan liberalism. Pemerintah hanya berhak membuat regulasi tentang kewajiban membayar pajak kepada para pengembang ekonomi.

Sedangkan pada komunisme/sosialisme dominansi negara berada di atas individu, meski individu diberi kebebasan cukup besar. Komunisme identik denggan totalitarianism dimana campur tangan pemerintah sangat dominan. Dalam sistem sosialis/komunis, semua bidang usaha dimiliki dan dikendalikan oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya presediaan (supply) dan permintaan (demand), karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan  masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

Salah satu problem yang dialami oleh negara-negara komunis/sosialis yang membawa pada kehancurannya adalah pada kebutuhan pemenuhan informasi. Informasi tentang warga negara secara detail per individu dan bagaimana bisa memnipulasi pemikiran mereka.

Di era informasi dengan teknlogi yang sangat canggih sangat memungkinkan bagi ideologi ini untuk bangkit kembali dengan wajah baru. Teknologi baru yang bisa menggali informasi lebih dalam, mungkin akan memberikan keseimbangan baru hanya dengan melakukan pemrosesan data terpusat yang lebih efisien. Ini akan bisa memberikan dorongan kuat bagi rezim totalitarian semacam komunisme/sosialisme untuk bisa mengetahui secara detail individu yang berada dalam kekuasaanya dan kontrol atas mereka.

Bisa dibayangkan bagaimana jika rezim komunis/sosialis menggunakan teknologi informasi terkini untuk mengumpulkan data dan memprosesnya secara efektif dan efisien. Tentu rezim komunis/sosalis akan benar-benar bisa mengontrol warga negaranya untuk pemenuhan kepentingan ideologinya.

Untuk kapitalisme, kita sudah melihatnya bagaimana informasi tentang individu kemudian dikelola sedemikian rupa untuk kepentingan penguasa informasi yakni para kapitalis, para pengusaha. Lalu, bagaimana jika teknologi ini dikuasai oleh kaum totalitarian?

Teknologi di tangan kaum liberal pun tak ubanya membentuk totalitarianisme baru. Kaum liberal tak ubahnya seperti kaum totalitarian sebenarnya. Mereka menggunakan teknologi informasi untuk kemudian memaksakan apa yang menjadi kehendaknya dengan memanfaatkan informasi para pengguna teknologi dengan menguasai data mereka dan memanipulasi mereka. Para penguasaha kemudian menjadi otoritas sentral atas masyarakat, yang dalam konteks ini bisa dikata secara keseluruhan telah melek teknologi informasi. Bahkan negara selevel Amerika Serikat pun bisa dikendalikan hasil pemilunya oleh Rusia pada saat terpilihnya Donald Trump.

Dalam konteks tersebut teknologi baru Juga akan memberikan keseimbangan dari rezim komuns/sosialis antara pusat dan individu yang mana jika dilihat sejarah tentang otoritas sentral (Komunisme/Sosialisme) bahwa mereka belum mengetahui sepenuhnya secara personal individu dalam kekuasaannya hanya karena ketidakmampuan untuk mengumpulkan dan memproses informasi.

Sebagai ilustrasi, orang yang paling tahu tentang diri seseorang secara personal dan memiliki kepentingan yang segaris adalah ibunya, sehinga ibu adalah orang yang paling bisa dipercaya. Namun kini kita mencapai satu titik dimana beberapa system yang berada jauh di sana bisa mengetahui diri seseorang lebih bak dari ibunya dan bahkan kepentingannya tidak selalunya harus segaris. Poin di sini, ini adalah ada semacam kekuatan/kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya dan ia bisa memperkuat rezim totalitarianisme untuk melakukan hal-hal yang tampaknya secara teknis tidak mungkin bisa dilakukan, namun tidak pada hari ini.

Teknologi bisa memanipulasi niat seserang dan juga tujuan hidupnya untuk memikirikan ini adalah yang diinginkannya. Untuk kali pertama dalam sejarah orang bisa melakukanya dalam skala yang sangat massif. Orang yang paling mudah dimanipulasi adalah mereka yang mempercayai kehendak bebas. Hasrat tidak kemudian berasal dari kehendak bebas namun dari intervensi eksternal. Teknologinya telah dikembangkan. Beberapa dikembangkan unuk niatan baik untuk menjual produk ke masyarakat. Kini penggunaan yang sama digunakan untuk menjual sesuatu yang tidak kita butuhkan kini bisa digunakan untuk menjual politisi yang tidak kita butuhkan atau sebuah ideologi yang tidak kita butuhkan. Hal yang sama bisa memanipulasi hal yang ada dalam diri seseorang.

Lalu bagaimana di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi di indoensia masih jauh panggang daripada api. Pemeritah Indonesia dengan Ideologi Pancasila sepatutnya bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendedahkan Pancasila dalam dada warga negara Indonesia. Namun apa yang diakukan malah membuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi. Malah pemerintah banyak  menggunakan buzzer, yang telah diakui pemerintah sendiri, untuk memasukkan kepentingan pemerintah terlihat tidak penting kepada masyarakat.

Pemerintah sepatutnya bisa memanfaatkan teknologi infromasi untuk memperkuat ideologi Pancasila. (*)

(Penulis adalah Redaktur kempalan.com dan Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)