DPR RI Ubah Mitra Kerja pada Beberapa Kementerian, Apa Saja?

JAKARTA – KEMPALAN: Sebagai salah satu variabel terpenting dalam sektor legislatif tanah air, maka perlu untuk DPR RI dan pihak Kementerian saling bersinergi. Hal ini tentu penting, karena kedua elemen vital ini akan saling bahu-membahu dalam mengejawantahkan tupoksi yang sifatnya fungsional.

Dalam rapat paripurna, Selasa (22/6), DPR RI secara kontekstual melakukan pengubahan terkait mitra kerja dari alat kelengkapan dewan (AKD). Dimana dalam forum resmi ini disepakati perihal penetapan mitra kerja dari tiga komisi DPR RI, yakni Komisi X, Komisi VI, dan Komisi VII.

“Jumlah lingkup tugas dan mitra kerja di Komisi ditetapkan dengan keputusan DPR. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 17 Juni 2021 memutuskan penetapan mitra kerja,” ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Forum ini menghasilkan bahwa Komisi X DPR RI akan menjalin kemitraan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menangani persoalan pendidikan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Kementerian Riset dan Teknologi sebelum dilebur merupakan mitra dari Komisi VII.

Selanjutnya, Kementerian Investasi yang dikomandoi oleh Bahlil Lahadalia dan memiliki tugas untuk mensinergikan investasi-investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, baik di pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah ini, akan menjalin kemitraan di Komisi VI DPR RI.

“Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI. Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI,” tambah Puan Maharani.

Lalu tidak ketinggalan ada Kementerian Perindustrian yang akan bermitra dengan Komisi VII DPR RI. Sebelumnya Kementerian ini menjalin kemitraan dengan Komisi VI, namun atas dasar mempertimbangkan terkait pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan, maka digeser ke Komisi VII. (Rafi Aufa Mawardi)