Kebijakan

Republik Dorong UU Baru, Larang Penggunaan Bendera BLM & LGBTQ di Dubes AS

  • Whatsapp
Spanduk Black Lives Matter di bawah bendera kebanggaan LGBT di kedutaan AS di Seoul, Korea Selatan. (REUTERS / Kim Hong-Ji)

WASHINGTON-KEMPALAN: Sebuah RUU yang diperkenalkan oleh Nicole Malliotakis (Anggota DPRS AS dari New York) akan mencegah kedutaan besar AS di seluruh dunia menggantungkan “bendera politik” untuk mendukung gerakan seperti Black Lives Matter.

“Bendera Amerika adalah suar kebebasan dan harapan bagi orang-orang yang tertindas di seluruh dunia; itu harus menjadi bendera utama yang dikibarkan di atas kedutaan kami dan itulah yang ingin dicapai oleh undang-undang saya,” kata Malliotakis tentang RUU tersebut seperti yang dikutip Kempalan dari Russia Today.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas reaksi keras dari kaum konservatif di AS atas gambar bendera LGBTQ dan BLM yang digantung di sebelah bendera AS yang berkibar di lembaga-lembaga pemerintah.

Pemerintahan Presiden Joe Biden baru-baru ini mengizinkan pengibaran bendera LGBTQ “Pride” di tiang yang sama dengan bendera AS untuk menghormati Bulan Pride di bulan Juni. Bendera BLM mulai dikibarkan bulan ini untuk menghormati peringatan kematian George Floyd saat berada dalam tahanan polisi.

Gambar bendera BLM telah menjadi penyebab utama keprihatinan sejumlah pakar pemikiran sayap kanan. RUU baru itu bahkan secara khusus menyerukan agar organisasi BLM tidak didukung karena banyak pendukungnya telah menyerukan untuk “pengurangan dana untuk polisi” dan “menghukum dan melarang” mantan Presiden Donald Trump memegang jabatan politik lagi.

“Arahan pemerintah adalah penghinaan bagi mereka yang melakukan pengorbanan tertinggi untuk bendera dan bangsa kita – terutama saat kita menuju akhir pekan Memorial Day – dan benar-benar konyol bahwa undang-undang diperlukan untuk memperbaiki masalah ini,” kata Malliotakis.

Bahkan dengan dukungan Stefanik (anggota DPR dari New York), yang baru-baru ini dipindahkan ke posisi ketua konferensi Partai Republik, sangat kecil kemungkinan RUU tersebut akan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan di DPR yang dikendalikan Demokrat untuk benar-benar menjadi undang-undang. (Russia Today, reza hikam)

Berita Terkait