Vaksin Gotong Royong dan Mafia Impor

KEMPALAN: What is in the name, apa arti sebuah nama. Banyak orang yang mengutip ungkapan itu meskipun tidak tahu bahwa ungkapan itu berasal dari karya pujangga Inggris abad ke-16 William Shakespeare dalam lakon klasik ‘’Rome and Juliet’’. Mawar akan tetap harum meskipun pakai nama apa pun. That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Begitu kata Shakespeare.

Tapi, bagi kita di Indonesia nama tidak sekadar nama. Dalam tradisi Islam nama mengandung doa. Begitu pula dalam tradisi Jawa, ‘’nama kinarya japa’’, nama membawa doa. Seorang anak yang tidak kuat menyangga nama tertentu akan mengalami sakit berkepanjangan, dan karena itu kemudian namanya diganti menjadi Waras, Slamet, atau Bejo. Ajaib, ternyata sang anak sembuh dari penyakit dan tumbuh menjadi orang yang sehat, selamat, dan beruntung.

Beberapa waktu yang lalu kita heboh mengenai Vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin itu mempunyai keunggulan dibanding vaksin-vaksin lain yang sekarang beredar, karena vaksin itu diambil dan dikembagkan dari sel dendritik masing-masing orang dan kemudian disuntikkan kembali  ke dalam tubuh kembali. Sel itu akan memicu sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap SARS-CoV-2. Kelebihan lain dari vaksin ini adalah lebih aman terhadap penyakit komorbid bawaan masing-masing pasien.

Tapi sayang, proyek Vaksin Nusantara itu terhalang prosedur birokrasi oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Uji klinis tahap kedua yang seharusnya dilakukan langsung terhadap pasien tidak mendapat izin karena tahapan uji klinis sebelumnya dianggap belum memenuhi syarat.

Pro dan kontra menjadi heboh. Sejumlah anggota DPR dan sejumlah tokoh mendukung Vaksin Nusantara. Tapi pemerintah keukeuh dengan keputusan untuk tidak memberi lampu hijau. Alasannya yang muncul kemudia lebih politis dibanding teknis. Malah penamaan Vaksin Nusantara pun dipertanyakan, karena ternyata semua komponen dan teknologi yang dipakai adalah made in America, dan Indonesia hanya kebagian assemblingnya saja. Karena itu pemakaian nama Vaksin Nusantara pun dipertanyakan dan digugat.

Perdebatannya melebar menjadi soal nasionalisme melawan produk impor. Vaksin Nusantara yang buatan anak negeri dipersulit izinnya sementara produk impor seperti Astra Zenica buatan Inggris dipersilakan masuk dengan lancar. Bahkan, meskipun sudah diketahui bahwa vaksin ini haram tapi MUI langsung mengeluarkan fatwa boleh dipergunakan karena alasan darurat.

Pemakaian vaksin Astra Zenica di Eropa banyak dihentikan setelah terdapat kasus pengentalan darah pada sejumlah pemakai di Norwegia. Pemerintah Indonesia cuek saja dan mengatakan tetap memakai vaksin itu. Baru setelah ada kasus kematian pemakai vaksin Astra Zenica di Jakarta pemerintah menghentikan pemakaiannya. Mengapa harus menunggu korban tewas dulu sebelum mengambil langkah penghentian, itulah yang menjadi pertanyaan publik. Belum lagi, pemerintah masih tetap ngeles bahwa kasus kematian itu belum terbukti akibat vaksinasi, meskipun bukti medis sudah memastikan bahwa kematian disebabkan oleh pengentalan darah setelah vaksinasi.

Kalau soal haram dan halal saja bisa di-by pass dengan alasan darurat, mengapa Vaksin Nusantara tidak dicarikan alasan darurat supaya bisa melaksanakan ujicoba klinis tahap kedua dan segera dipakai untuk masyarakat.

Standar ganda itulah yang dipertanyakan. Sekarang muncul lagi nama baru, yaitu Vaksin Gotong Royong. Mulai Senin (17/5) pemerintah sudah memulai program vaksinasi gotong royong. Tapi tidak usah tanya apa itu vaksin gotong royong dan buatan mana. Itu hanya istilah tempelan dari pemerintah yang tidak punya arti apa-apa kecuali mencari pembenaran bagi proyek impor vaksin asing. Vaksinasi gotong royong adalah proyek vaksinasi untuk karyawan swasta yang diberikan secara gratis karena biayanya ditanggung oleh perusahaan swasta.

Disebut gotong royong karena swasta nasional ikut menggotong dan meroyong. Tapi vaksin yang dipakai full buatan China, yaitu vaksin Sinopharm dan CanSino. Jadi, pemerintah dan swasta nasional bergotong royong, patungan, untuk bayar vaksin impor buatan China.

Vaksin CanSino adalah vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi, CanSino Biologics yang berasal dari China. Vaksin China ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi gotong royong dan pemerintah telah menyiapkan sebanyak lima juta dosis vaksin CanSino. Menurut BioFarma, produsen vaksin CanSino akan mengirim tiga juta dosis vaksin virus corona ini, antara bulan Juli hingga September 2021. Sedangkan sisanya dua juta dosis akan dikirim menyusul  pada kuartal keempat tahun ini.

Berbeda dari vaksin China lainnya, Vaksin CanSino hanya memerlukan satu suntikan atau satu dosis saja. Meski demikian, efikasi vaksin atau kemanjuran vaksin CanSino disebut hanya dapat memberikan perlindungan sekitar 65-69 persen, dalam satu suntikan dan tingkat kemanjuran untuk dapat menurun seiring waktu.

Efikasi dan kemanjuran vaksin ini masih belum sepenuhnya teruji, apalagi sekarang varian Covid 19 yang baru mulai muncul juga di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa varian baru yang labih ganas dan ditemukan di Afrika dan India dipastikan sudah masuk ke Indonesia. Para ahli epidemiologi menyatakan bahwa varian baru yang lebih ganas ini belum tentu bisa sepenuhnya diatasi dengan vaksin-vaksin baru dari China yang tingkat kemanjurannya bisa disebut meragukan.

Di Jawa Timur sendiri varian baru virus Covid 19 dipastikan sudah mulai masuk. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dua orang pekerja migran Jawa Timur yang baru  balik dari luar negeri terjangkit virus varian baru itu. Keduanya sudah diisolasi, tetapi tidak berarti bahwa Jawa Timur benar-benar aman dari serangan varian baru. Masuknya pekerja asing dari China dan India pantas diwaspadai. India sedang dilanda krisis tsunami Covid 19 karena terjadinya kerumunan pada festival keagamaan Kumb Mela mandi masal di Sungai Gangga yang diikuti jutaan orang. Varian virus baru juga ditemukan di India yang menyebabkan penularannya makin cepat dan penanganannya makin sulit.

Jawa Timur sudah punya proyek pengembangan vaksin yang disebut sebagai Vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga dan didukung oleh institusi TNI dan pemerintah. Apapun nama vaksinnya, publik menunggu realisasi yang kongkret dari proyek ini.

What is in the name. Masyarakat tidak peduli apa namanya, mau dinamai ‘’Vaksin Waras’’, ‘’Vaksin Slamet’’, atau ‘’Vaksin Bejo’’ monggo kerso, yang penting bermanfaat dan efektif melawan varian baru yang makin ganas itu.

Ada suara kecurigaan  mengenai mafia yang bermain di balik impor vaksin luar negeri ini. Bukan orang lain yang melempar tuduhan adanya bau busuk mafia impor vaksin itu, dia adalah Ribka Tjiptaning, politisi PDIP anggota DPR RI yang selama ini dikenal militan.
Ribka terang-terangan menolak program vaksinasi dan lebih memilih bayar denda. Di depan Menkes Budi Gunadi Sadikin Ribka mengingatkan jangan sampai  ada mafia importir atau pemburu rente yang bermain, dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Karena sikap kritisnya ini Ribka langsung kena kartu kuning dari partainya.

DPR yang mengendus bau busuk mafia impor ini berencana akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki, tapi sampai sekarang belum ada tindakan kongkret.

Beberapa hari belakangan heboh soal mafia alat-alat tes antigen bekas. Tidak tanggung-tanggung ternyata mafianya ada di BUMN. Erick Thohir malu dan ngamuk. Dia memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD) yang dicurigai terlibat mafia pemalsuan itu.

Kasusnya bermula di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, ketika ditemukan alat tes antigen bekas yang dipakai untuk mengetes calon penumpang.
Erick Thohir turun langsung dalam menangani kasus ini dan mengeluarkan surat pemecatan kepada seluruh direksi KFD. Erick menegaskan, kasus ini
mesti direspons secara profesional dan serius.
Langkah berani Erick patut diacungi jempol karena gercep mengurai kasus dan menindak keras mereka yang bertanggung jawab.

Publik masih menunggu apakah pemerintah berani menindak tegas pelaku mafia impor vaksin seperti yang ditudingkan Ribka Tjiptaning. (*)