Cegah Kebobolan Lagi, Biden Luncurkan Aturan Baru Keamanan Siber

WASHINGTON-KEMPALAN: Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif setebal 34 halaman, Rabu (12/5). Perintah itu guna menopang pertahanan digital pemerintah federal. Langkah ini ditempuh saat pemerintahan Biden juga bergulat melawan krisis keamanan siber, termasuk serangan virus ransomware pada pipa bahan bakar utama yang menyebabkan kekurangan gas di sejumlah daerah di AS beberapa hari ini.

Perintah eksekutif Biden itu tidak secara khusus tertuju pada infrastruktur penting seperti jaringan pipa minyak dan gas. Tapi, lebih mengarah ke Departemen Perdagangan agar menyusun standar keamanan dunia maya untuk perusahaan yang menjual layanan perangkat lunak kepada pemerintah federal. Pejbat setempat menyebut, langkah ini akan mempengaruhi sektor swasta secara nasional dan global dan juga meningkatkan keamanan siber untuk sistem kritis.

Dilansir dari The Washington Post, Kamis (13/5), kurang dari empat bulan masa jabatannya, Biden harus menghadapi berbagai operasi spionase dunia maya Rusia. Operasi ini sudah mempengaruhi sembilan kantor federal dan sekitar 100 perusahaan Amerika. Selain juga munculnya upaya peretasan siber China yang membahayakan puluhan ribu perusahaan kecil dan menengah yang menggunakan server email Microsoft Exchange.

Pada hari Sabtu (9/5), Colonial Pipeline mengakui bahwa mereka telah menjadi korban serangan virus ransomware. Serangan virus ini diketahui merupakan yang terbesar di sektor energi AS. Akibatnya, terjadi antrean panjang di pompa bensin di beberapa negara bagian tenggara Amerika Serikat. Namun, pada hari Rabu (12/5), perusahaan tersebut telah mengumumkan berhasil mengatasi persoalan tersebut dan mulai kembali beroperasi.

Perintah Biden tersebut juga mengarahkan otoritas keamanan AS agar beralih ke pendekatan keamanan digital yang menekankan pada autentikasi pengguna berdasarkan perilaku. Bukan hanya berdasar kata sandi atau lokasi pengguna internet. Sehingga diperlukan berbagai cara guna mengkonfirmasi identitas dan mendeteksi ancaman dunia maya melalui perilaku anomali daripada cuma bergantung terutama pada firewall untuk mencegah peretas.

”Ini merupakan upaya pengamanan siber paling ambisius sejak beberapa dekade belakangan,” ujar Ari Schwartz, pejabat keamanan siber Gedung Putih masa pemerintahan Presiden Obama.

Aturan baru dari Biden ini mendorong kontraktor manapun yang menjual produknya ke pemerintah federal agar wajib segera melaporkan begitu terjadi insiden siber. Laporan ditujukan ke otoritas keamanan federal. Selain juga berkewajiban lapor ke kantor manajemen dan pengelolaan anggaran. Dan wajib pula lapor ke bagian keamanan siber dan keamanan infrastruktur yang bernaung di bawah Departemen Keamanan Nasional. (The Washington Post/reza m hikam)