KEMPALAN: Pergantian tahun selalu dipenuhi gemerlap harapan dan resolusi yang kita bagikan satu sama lain di linimasa media sosial: janji untuk meraih kesuksesan, memperbaiki hubungan, atau mencapai tujuan pribadi yang lebih tinggi.
Namun di tengah riuhnya sorak-sorai itu, ada dialog yang terlalu sering diabaikan, dialog yang lebih dalam, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi dengan Sang Pencipta yang kita akui keberadaan-Nya.
Barangkali keengganan kita untuk berdialog lebih jujur bukanlah karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena kita takut akan jawaban yang mungkin datang—jawaban yang menuntut pertanggungjawaban sejati atas cara kita hidup dan berpikir.
Ketakutan itu tampak paling nyata dalam segala duka yang menyelimuti Pulau Sumatera sepanjang tahun 2025. Kawasan ini dilanda serangkaian bencana yang begitu masif sehingga tidak bisa lagi disebut sekadar “dua atau tiga kejadian alam biasa”, tetapi sebuah protes keras dari alam yang menjerit di tengah praktik pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan manusia.
Pada pertengahan tahun, Provinsi Bengkulu diguncang gempa kuat berkekuatan sekitar 6,0 sampai 6,3 magnitudo, yang menyebabkan kerusakan serius terhadap ratusan rumah tinggal dan fasilitas publik meskipun tidak menelan korban jiwa besar dalam peristiwa itu.
Rumah-rumah roboh, sekolah, masjid, dan kantor desa rusak parah; ribuan warga terpaksa mengungsi dan menatap masa depan yang tak lagi pasti sambil membersihkan puing-puing yang tersisa dari kehidupan mereka sehari-hari.
Namun gempa bukan satu-satunya musibah yang menimpa pulau panjang itu. Memasuki akhir tahun, monsun tropis dan pola cuaca ekstrem bercampur dengan dampak perubahan iklim memperparah situasi di berbagai wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras hari demi hari menerjang desa-desa di lereng pegunungan dan sepanjang aliran sungai.
Luapan air yang tak terkendali menyapu rumah dan lahan pertanian, memutus akses jalan, dan membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
Peringatan cuaca ekstrem dari lembaga-lembaga meteorologi harus disampaikan terus-menerus karena sistem peringatan dini yang selama ini tidak terintegrasi dengan baik di tingkat komunitas akar rumput.
Bencana ini bukan sekadar banjir biasa—angka kematian yang dilaporkan dari berbagai sumber berita terus meningkat tajam.
Korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor hampir mencapai orang meninggal dan orang hilang cukup banyak serta ribuan lainnya terluka dan terpaksa mengungsi, hanya dalam beberapa minggu terakhir peristiwa ini berlangsung.
Ratusan rumah rusak parah, jembatan runtuh, jaring telekomunikasi dan jaringan listrik putus, serta jalur logistik yang terputus membuat upaya pencarian dan pertolongan menjadi jauh lebih sulit.
Ada keluarga yang tidak hanya kehilangan rumah mereka, tetapi seluruh sumber penghidupan mereka yang selama ini bergantung pada sawah, kebun, atau perdagangan lokal yang hancur dalam sekejap.
Hingga kondisi terakhir yang dilaporkan, korban jiwa terus bertambah sementara para relawan dan tim SAR terus bekerja tanpa henti di medan yang penuh lumpur, puing, dan hambatan alam yang lebih keras dari apa pun yang bisa dibayangkan.
Dalam kepanikan dan duka itu, seruan “Di mana Tuhan?” atau “Mengapa ini harus terjadi?” sering kali terdengar.
Namun, jika kita jujur, pertanyaan yang lebih mendalam mungkin bukanlah soal keberadaan Tuhan di tengah bencana, tetapi soal di mana nurani kita sendiri ketika semua itu dimulai.
Kita lupa bahwa alam bukanlah sebuah entitas pasif yang menunggu perintah kita. Alam bereaksi terhadap setiap keputusan yang mengabaikan keseimbangan ekologis.
Hutan ditebang untuk membuka lahan sawit dan perkebunan monokultur lainnya demi penghasilan cepat dan pertumbuhan ekonomi semu, kawasan resapan air ditimbun tanpa pertimbangan mitigasi bencana, dan suara ahli yang memperingatkan kerentanan lingkungan seringkali kalah oleh deru mesin investasi skala besar.
Ahli ekologi politik seperti Dr. Elara Vance dari University of Cambridge pernah menegaskan bahwa fenomena seperti yang terjadi di Sumatera bukan sekadar bencana alam biasa, tetapi manifestasi dari apa yang disebut “ecological debt”—hutang ekologis yang dibebankan pada masyarakat lokal dan ekosistem.
Ketika model pembangunan ekstraktif dirancang untuk memuaskan permintaan pasar global tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan komunitas.
Ini adalah cermin retak dari cara kita berpikir tentang Bumi dan peran kita di dalamnya.
Kita sering menyebut keserakahan sebagai pertumbuhan, perusakan sebagai pembangunan, dan dominasi atas alam sebagai kemajuan.
Ketika tanah itu retak, ketika sungai meluap dan menyapu rumah, dan ketika udara yang kita hirup berubah tak bersahabat, kita terkejut dan mencari kambing hitam eksternal—Tuhan, takdir, atau “alam yang marah”—ketimbang melihat diri sendiri.
Seharusnya, bencana besar seperti ini menjadi pengingat tajam bahwa cara berpikir kita yang selama ini terlalu antroposentris—menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa mutlak alam—adalah sebuah jebakan peradaban.
Paradigma itu telah mendorong kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan holistik terhadap dampaknya terhadap keseluruhan sistem kehidupan, termasuk hak masyarakat lokal untuk hidup aman dan sejahtera.
Tahun 2026 haruslah menjadi titik balik untuk memperbaiki diri dan memperbaiki cara kita berpikir. Bukan hanya sekadar resolusi personal tentang karier atau hubungan sosial, tetapi sebuah refleksi kolektif tentang bagaimana kita melihat pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peran manusia dalam jaringan kehidupan yang jauh lebih besar.
Kita perlu beralih dari paradigma antroposentris ke paradigma yang lebih inklusif seperti ekosentrisme atau biosentrisme—yakni pandangan yang menempatkan keberlangsungan seluruh kehidupan di muka bumi sebagai fokus utama.
Pertumbuhan ekonomi harus diukur tidak hanya dari angka produk domestik bruto, tetapi juga dari indeks keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kebahagiaan masyarakat.
Teknologi bukan lagi semata alat untuk mempercepat eksploitasi, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi: teknologi untuk mitigasi bencana, energi terbarukan, restorasi lahan yang rusak, serta sistem peringatan dini yang partisipatif dan inklusif.
Bencana di Sumatera adalah pengingat pahit bahwa krisis terbesar umat manusia bukan semata krisis iklim atau teknologi—kedua hal itu hanyalah gejala.
Akar penyakitnya adalah krisis kesadaran: kesadaran yang terfragmentasi, individualistik, dan terpisah dari alam serta antar-sesama manusia.
Kita memiliki teknologi untuk memantau deforestasi secara real time, tetapi tak memiliki komitmen politik dan moral untuk menghentikannya.
Kita punya kemampuan untuk membangun infrastruktur tahan gempa, tetapi tidak memiliki keadilan sosial untuk memprioritaskan wilayah yang paling rentan.
Jika 2026 harus datang dengan pelajaran yang lebih keras, biarlah pelajaran itu bukan karena murka ilahi, tetapi karena kita sebagai peradaban masih keras kepala dan lamban belajar dari tangis yang tertinggal di Sumatera—dari reruntuhan rumah, dari hilangnya nyawa, dan dari kehancuran lingkungan yang telah lama dipendam oleh kebisingan kemajuan kita sendiri.
Di balik resolusi pribadi yang biasa kita buat setiap awal tahun, marilah kita tanamkan satu komitmen kolektif yang lebih besar: untuk berdialog lebih jujur bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan suara Bumi yang selama ini kita tekan, dan untuk memperbaiki cara kita berpikir tentang hidup bersama di planet yang rapuh ini.
Oleh Bambang Eko Mei
********
