KOLOM

Habib Rizieq vs Hendropriyono

  • Whatsapp
HRS divonis delapan bulan penjara dan Juli 2021 akan bebas

KEMPALAN: Ada dua Hendropriyono yang berkaitan dengan Habib Rizieq Shihab (HRS). Hendropriyono pertama adalah Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono, mantan kepala BIN (Badan Intelijen Negara), dan satunya adalah Diaz Faisal Malik Hendropriyono yang tidak lain adalah anak kandung dari AM Hendropriyono. Sebut sajalah Hendropriyono Senior dan Junior.

Hendropriyono Senior tidak ada hubungan langsung dengan HRS, yang kemungkinan akan bebas Juli mendatang setelah kasusnya divonis oleh PN Jakarta Timur (27/5). HRS divonis relatif ringan dari yang diperkirakan semula. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, HRS divonis delapan bulan penjara, dan dalam kasus kerumunan di Megamendung Habib tidak divonis penjara dan hanya diputus untuk membayar denda Rp 20 juta.

Meski tidak ada hubungan langsung dengan vonis ini, tapi kiprah Hendro senior sebagai pendukung rezim yang berkuasa saat ini ada hubungan dengan HRS, setidaknya cara pandang dan sikap rezim terhadap HRS bisa dipastikan mendapat dukungan penuh dari Hendro senior. Sikap Hendro senior selama ini sangat kritis terhadap Islam politik, sehingga sekalangan aktivis Islam menyebutnya kejangkitan Islamophobia, atau terjangkit halusinasi berlebihan terhadap Islam.

Hendro senior membuat masygul kalangan Islam di Indonesia dengan pernyataan bahwa masalalah Palestina bukan urusan Indonesia. Hendro mengaitkan pernyataannya ini dengan fonomena maraknya ideologi khilafah dan gerakan Islam kanan yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap Pancasila. Gerakan dukungan terhadap Palestina yang antusias dari kalangan aktivis Islam Indonesia beberapa waktu belakangan ini rupanya mengkhawatirkan Hendro karena melihatnya sebagai bagian dari kebangkitan politik Islam yang semakin sulit dibendung.

Pernyataan ini menyulut reaksi keras dari kalangan Islam yang menganggap Hendro berpikiran sempit dan menunjukkan gejala Islamophobia kut. Andai saja HRS dalam posisi bebas, hampir bisa dipastikan pernyataan itu akan dilalap dengan respons keras khas HRS.

Akan halnya Hendro junior, Si Diaz, dia berhubungan langsung dengan kasus HRS. Postingannya di medsos saat HRS ditangkap akhir tahun lalu memunculkan dugaan bahwa HRS sudah menjadi TO (target operasi) rezim dan akan dicari rekayasa untuk menghentikannya.

Melihat proses persidangan yang berlangsung beberapa bulan terakhir, sempat muncul perkiraan bahwa persidangan ini akan menjadi persidangan politik. Bahkan, di awal-awal HRS ditangkap polisi muncul postingan dari Diaz Hendropriyono yang mengindikasikan HRS akan masuk kerangkeng penjara sampai seusai pemilu dan pilpres 2024.

Diaz, yang juga staf khusus presiden itu mengunggah foto HRS di Polda Metro sedang tersenyum. Lewat akun Instagramnya, @diaz.hendropriyono. Alhamdulillah masih bisa tersenyum,” tulis Diaz, Sabtu, 12 Desember 2020.

Hendropriyono dan Diaz, harus putar otak menghadapi HRS

Diaz kemudian menuliskan ucapan agar Habib Rizieq selalu sehat-sehat dan baik-baik saja. Diaz yang pernah menjadi ketua umum PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) yang didirikan bapaknya, juga mengunggah tulisan ‘’sampai ketemu di tahun 2026’’.
Unggahan Diaz ini memunculkan spekulasi bahwa peradilan terhadap HRS akan menjadi peradilan politik untuk memenjarakan HRS sampai 2026. Tujuannya adalah supaya HRS tidak mengerecoki pemilu dan pilpres 2024. Sebagai staf khusus presiden Diaz bisa disebut sebagai suara resmi resmi rezim. Unggahannya itu bisa ditafsirkan sebagai cara pandang resmi rezim terhadap HRS.

Tuduhan berlapis yang ditimpakan kepada HRS, dan jalannya persidangan serta perdebatan panas yang terjadi selama sidang, membuat kecurigaan itu membesar di kalangan pendukung HRS. Apalagi beberapa saksi yang dimunculkan juga dinilai punya kepentingan politik, atau setidaknya punya tendensi politik.

Salah satunya adalah Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang memberi kesaksian soal dakwaan manipulasi hasil tes PCR di RS Ummi, Bogor. HRS terlibat debat panas dengan Bima Arya ketika dikonfrontasikan di persidangan. Bima mengatakan HRS berusaha menyembunyikan kondisi kesehatannya dengan menolak membeberkan hasil tes PCR. Dan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Bima menyatakan HRS berbohong karena kondisinya tidak sesuai dengan hasil tes. HRS bereaksi keras merespons kesaksian Bima Arya. Ia mempermasalahkan pernyataan Bima yang menuduhnya berbohong. HRS pun balik menuduh Bima berbohong.

Di awal-awal persidangan beberapa kali HRS terlibat insiden dengan majelis hakim yang berikukuh melaksanakan persidangan secara daring alias online. HRS tidak setuju dengan keingnan majelis hakim karena merasa persidangan online merugikan dirinya. Salah satunya, karena koneksi internet yang tidak sempurna membuat HRS tidak bisa mendengar seluruh pembicaraan dengan jelas.

Pada sebuah persidangan HRS terlibat debat sengit di koridor ruang pengadilan virtual. Tim pengacara HRS juga terlibat debat sengit dengan majelis hakim, sampai akhirnya HRS dan tim penasihat hukum walk out meninggalkan sidang. Setelah melakukan negosiasi akhirnya hakim sepakat sidang dilaksanakan secara luring atau tatap muka.

Karena sikap kritisnya selama sidang, muncul wacana agar HRS dikenai pasal contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan. Sikap kritis itu bisa saja menjadi faktor yang memberatkan bagi HRS. Majelis hakim bisa saja memakai pasal geregetan untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada HRS.

Di tengah-tengah perjalanan persidangan maraton ini HRS masih sempat menyelesaikan program doktoral dari Universitas Sains Islam Malaysia (USIM). Ujian disertasi Rizieq dilaksanakan secara online atau daring dari balik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Kamis (15/4). Dengan disertasi berjudul “Metodologi Pemilahan Antara Usul dan Furu’ Dalam Aqidah dan Syari’ah Serta Akhlaq.

Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah”, HRS dinyatakan dalam sidang tersebut.
Tetapi, di tengah perjalanan persidangan itu penasihat hukum HRS, Munarman yang selama ini menjadi orang kepercayaan HRS di FPI (Front Pembela Islam), ditangkap Densus 88 dengan tuduhan terlibat terorisme. Pemerintah sudah membubarkan FPI menyusul penangkapan HRS. Penangkapan Munarman dianggap sebagai crack down, pembersihan, terhadap FPI melalui upaya pengkaitannya dengan gerakan teror di Indonesia. Sampai sekarang Munarman masih ditahan dan belum menjalani persidangan.

Munarman ditangkap Densus 88, obsesi meneroriskan FPI

Pengamat terorisme dari Australia, Sidney Jones berpendapat bahwa ada upaya dari pihak kepolisian untuk mengait-ngaitkan FPI dengan gerakan terorisme di Indonesia. Upaya itu begitu serius sampai Sidney Jones menyebut polisi telah terobsesi meneroriskan FPI.
Munarman dituduh ikut terlibat dalam sejumlah acara baiat oleh organisasi teror di Indonesia. Munarman sudah membantah dengan mengatakan bahwa ia datang ke acara itu karena diundang untuk memberi materi dalam diskusi mengenai kebijakan politik Barat terhadap Islam. Bersamaan dengan acara diskusi itu ternyata ada acara baiat oleh sekelompok angota organisasi teror.

Munarman pun ditangkap pada 27 April 2021. Ia digelandang ke Polda Metro Jaya dengan mata tertutup dan tanpa alas kaki.
Sebelum penangkapan Munarman, terjadi beberapa insiden yang dikaitkan dengan terorisme, yaitu peledakan gereja katedral Makassar dan penyerangan Mabes Polri oleh ‘’lone wolf’’ Zakiah Aini. Dari pengeboman di Makassar polisi menangkap beberapa anggota yang diduga terkait dengan organisasi teror JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Dari mereka inilah muncul kesaksian bahwa Munarman hadir pada acara baiat di beberapa kota.

Dari rangkaian peristiwa itu cukup beralasan jika muncul kekhawatiran akan terjadi politisasi terhadap sidang HRS. Apalagi tuntutan jaksa juga cukup keras, termasuk tuntutan agar HRS dicabut hak berorganisasinya selama tiga tahun.

Tetapi, Majelis hakim yang dipimpin Suparman Nyompa tidak melihat relevansi tuntutan jaksa itu dengan dakwaan pelanggaran protokol kesehatan terhadap HRS. Tuntutan itu pun didrop oleh majelis hakim. HRS divonis delapan bulan penjara. Berarti HRS sudah bisa bebas pada Juli 2021.
Selama memimpin sidang Suparman Nyompa cukup simpatetik terhadap HRS. Bahkan dalam beberapa kesempatan Suparman memanggil HRS dengan ‘’Habib’’ dan bukan ‘’terdakwa’’.

HRS masih mengatakan pikir-pikir atas keputusan itu. Tetapi tim penasihat hukum mengisyarakatkan akan menerima keputusan itu.
Sebulan kedepan HRS akan bebas, dan kebebasan ini akan langsung memengaruhi lanskap politik Indonesia. Lawan-lawan politik HRS tentu harus memikir ulang strategi menghadapi HRS. FPI sudah tidak ada, tapi Munarman sudah membentuk FPI baru yaitu Front Persatuan Islam.

Bagi HRS, organisasi tidaklah terlalu penting. Ia akan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Ia akan menjadi simbol oposisi yang sekarang letoy kehilangan kepemimpinan. Beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini nyaris tidak mendapat respons yang memadai dari oposisi.

Dugaan pelemahan KPK yang berpuncak pada pemecatan Novel Baswedan dan kawan-kawan berjalan mulus meski ditentang oleh banyak aktivis anti-korupsi. Serangan opini yang dilakukan aktivis LSM anti-korupsi dianggap sebagai angina lalu karena para aktivis LSM itu tidak mempunyai dukungan massa yang riel. Di sinilah peran penting HRS untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dari kalangan oposisi.
Tentu HRS sudah belajar banyak dari kasus penangkapannya. Ia sudah hafal berbagai jebakan lubang tikus yang ada di sekilingnya, dan ia tentu sudah semakin waspada dan bijaksana. Gerakan oposisi yang kosong kepemimpinan akan segera terisi dengan bebasnya HRS.

Bukan itu saja, lanskap politik menjelang pilpres 2024 juga akan sangat berubah dengan bebasnya HRS. Lawan-lawan politik HRS harus memutar otak untuk menahan laju pengaruh HRS yang, harus diakui, masih punya potensi besar memengaruhi hasil kontestasi pilpres 2024.
Ahlan wa Sahlan wa Marhaban! (*)

Berita Terkait