Perdana Menteri Anggap Negosiasi dengan Oposisi Sia-sia

TBILISI-KEMPALAN: Pemerintahan yang dikuasai oleh partai Georgian Dream (GD) berselisih dengan oposisi berkenaan dengan perundingan setelah Perdana Menteri Irakli Garibashvili mengatakan “kami tidak mau menghabiskan waktu pada perundingan yang tidak berujung dan sangat tidak produktif ini.”

Garibashvili mengecam oposisi karena “keras kepala” atas tuntutan utama mereka pada pemilihan awal, yang menurutnya tidak akan dibahas lagi oleh partai yang berkuasa. Pernyataan Perdana Menteri datang ketika pemerintah dan oposisi gagal lagi pada malam 30-31 Maret untuk menandatangani dokumen konsensus yang dimediasi oleh Uni Eropa untuk mengakhiri kebuntuan politik selama berbulan-bulan.

“Tidak ada keraguan tentang keabsahan hasil” pemilihan parlemen 31 Oktober, PM Georgia menekankan seraya menuduh pihak oposisi tidak memiliki “keberanian dan rasionalitas” untuk menandatangani perjanjian yang diusulkan oleh Utusan Khusus Presiden Majelis Eropa, Christian Danielsson, karena tidak memasukkan ketentuan berkenaan dengan permintaan akan pemilu awal.

Adapun Salome Samadashvili dari partai oposisi, United National Movement (UNM) mengatakan bahwa pernyataan sang perdana menteri “membenarkan” bahwa Georgian Dream tidak ingin perundingan membuahkan hasil. Sementara Gigi Tsereteli dari partai European Georgia menekankan bahwa permintaan oposisi untuk mencabut “keadilan yang dipolitisasi”, juga untuk menyelesaikan krisis melalui pemilu tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang keras kepala.

“Pemerintah melanjutkan tradisi menyalahkan orang lain, ketika sudah sangat jelas mereka bisa membuat kompromi tertentu untuk tidak merusak negosiasi,” katanya seperti yang dikutip Kempalan dari Civil.ge serta menambahkan bahwa pernyataan partai yang berkuasa untuk menolak berbicara dengan kelompok oposisi hanya akan “memperdalam krisis.”

Dia mencatat bahwa semua anggota oposisi menyetujui poin-poin tentang reformasi pemilihan dan peradilan, dan pembagian kekuasaan parlemen, meskipun tidak dapat mencapai kompromi dengan GD atas pemilihan cepat dan pembebasan “tahanan politik”. Samadashvili mengatakan bahwa oposisi akan menyetujui undang-undang amnesti seandainya mereka mempertimbangkan untuk melepaskan pemegang saham Mtavari Arkhi TV yang condong ke arah oposisi, Giorgi Rurua, bersama dengan Nika Melia, pemimpin UNM.

Kubu pemerintah maupun oposisi saling tuding-menuding akibat dari kegagalan perundingan yang ditengahi oleh Uni Eropa. Danielsson mengatakan pada 31 Maret bahwa tidak ada partai politik yang dapat sepenuhnya menyepakati solusinya.

Irakli Kobakhidze, ketua partai yang berkuasa mengatakan bahwa menggagalkan perjanjian itu sendiri merupakan tujuan akhir bagi “oposisi radikal,” dan “pemimpin sebenarnya”, mantan Presiden Mikheil Saakashvili. Anggota parlemen Kobakhidze mengklaim GD menyatakan kesediaannya untuk melakukan reformasi pemilu dan peradilan yang ambisius, memastikan pembagian kekuasaan di parlemen, dan memulai undang-undang amnesti terkait protes Juni 2019, mencabut dakwaan terhadap Ketua UNM, Nika Melia.

“Sebagai imbalan atas semua ini, oposisi harus memenuhi satu janji – oposisi seharusnya menolak sabotase lembaga negara dan memasuki Parlemen,” tutur ketua Georgian Dream itu, menambahkan bahwa partai yang berkuasa masih bersumpah untuk melaksanakan amandemen terkait pemilu dan reformasi peradilan bahkan tanpa kesepakatan.

Pemimpin partai Strategy Agmashenebeli, Giorgi Vashazde mengatakan bahwa pemerintah GD memilih untuk tetap “menyandera” Giorgi Rurua, sementara juga akan kembali pada janji yang dibuat kepada Presiden Dewan Eropa Charles Michel untuk memasukkan pemilihan cepat sebagai bagian dari perjanjian. Selain itu, Vashadze menegaskan bahwa dia bersedia untuk menyetujui reformasi peradilan dan pemilu dan poin pembagian kekuasaan, meskipun sifatnya “dangkal”.

“Para negosiator, seperti sebelumnya, tidak dapat menyimpulkan teks yang akan ditandatangani oleh Georgian Dream,” kata Zurab Japaridze, pemimpin liberal-kanan partai Girchi – More Freedom. Japaridze menegaskan kembali bahwa oposisi mempertahankan posisi utamanya terkait pemilihan cepat dan pembebasan tersangka tahanan politik. Dia juga mengatakan meskipun dia tidak percaya reformasi peradilan, reformasi elektoral dan poin pembagian kekuasaan akan “benar-benar mengubah sesuatu”, dia siap untuk menandatanganinya.

Karena kebuntuan dari perudingan tanggal 31 Maret ini, masih belum diketahui kelanjutan dari krisis politik Georgia. Kedua belah pihak dari pemerintah maupun oposisi sama-sama mempertahankan pandangannya masing-masing dan tidak bisa berkompromi satu sama lain. (Civil.ge, reza m hikam)