Asma Al-Assad dan Tudingan Kejahatan Kemanusiaan di Suriah
LONDON-KEMPALAN: Kepolisian Metropolitan Inggris telah membuka penyelidikan awal terhadap Asma Al-Assad, istri Bashar Al-Assad sekaligus Ibu Negara Suriah atas tuduhan kejahatan kemanusiaan dan mendorong tindak terorisme di negaranya.
Asma memegang dua kewarganegaraan, Inggris dan Suriah. Ia diduga berperan aktif dalam perang Suriah dan memiliki peran politis dalam rezim Suriah di bawah Bashar. Hal ini memungkinkan Asma kehilangan kewarganegaraan Inggrisnya.
Firma hukum HAM, Guernica 37 International Justice Chamber mengajukan dua arsip rahasia kepada Komando Penanggulangan Terorisme, Layanan Kepolisian Metropolitan guna membuka penyelidikan akan peranan sang ibu negara dalam peperangan di Suriah. Kepolisian Metropolitan membenarkan bahwa mereka menerima dokumen itu pada Juli 2020 lalu dan sedang ditinjau oleh Unit Kejahatan Perang yang bertugas melihat tindakan yang terjadi di luar Inggris.
“Ini adalah peran yang sangat penting yang [Asma al Assad] telah ambil [dalam perang], memungkinkan dan mendukung, jika ada, mesin propaganda yang luar biasa yang telah memberdayakan rezim untuk melakukan pelanggaran HAM yang kejam, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang,” jelas Yaser Tabbara, Penasihat Hukum dan Strategi dan salah satu pendiri Forum Suriah.
Ia menambahkan Asma adalah orang mendadak menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan di dalam istana kepresidenan. Yaser juga menyampaikan bahwa ada banyak dokumen bukti yang mengaitkan orang lapangan dengan pemimpin Suriah, Bashar Al-Assad. Asma bisa bersalah karena ia berada di dalam rantai komando itu dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Kami berharap ini akan berlanjut ke tuntutan, dan berpotensi memanggil ibu negara untuk diinterogasi, atau berpotensi, jika mereka menolak untuk bekerja sama, mencari ekstradisinya,” ujar Toby Cadman, salah satu pendiri dan kepala Guernica 37 mengatakan kepada TRT World yang dikutip oleh Kempalan. Ia juga menambahkan bahwa perannya tidak sekadar sebagai ibu negara.
“Meski kami masih jauh dari tahap [tuduhan formal], itu adalah langkah yang sangat penting untuk diambil, karena seluruh pertanyaan tentang pertanggungjawaban dalam konflik Suriah belum diprioritaskan dengan baik,” tambah Tabbara.
Guernica 37 menambahkan dalam pernyataan tertulis bahwa penting bahwa Asma harus menghadapi persidangan sebelum pencabutan kewarganegaraan untuk “kepentingan ratusan ribu korban sipil dalam konflik sepuluh tahun”.
Tabbara juga menambahkan bahwa ia sering muncul di publik sekarang dan sering membuat pernyataan yang semakin memperkuat rumor bahwa Asma dipersiapkan untuk menggantikan Bashar.
“Apakah ini terbukti adalah dugaan siapa pun, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa dia telah tumbuh menjadi lebih berpengaruh daripada sebelumnya selama 10 tahun terakhir, dan dengan demikian, kesalahannya dan tanggung jawab hukum langsungnya terhadap kekejaman oleh rezim Suriah terhadap rakyat Suriah … diperkuat,” tutur Tabbara. (TRT World, Reza Maulana Hikam)
