Revolusi Senyap Rakyat Jateng Tunda Bayar Pajak

Ini bukan soal pelit bayar pajak. Ini adalah soal keadilan rasa. Pajak boleh, tapi transparansi harus lebih gurih dari tahu gimbal, lebih jujur dari soto bangkong, lebih kokoh dari bandeng presto.

Oleh: Sutoyo Abadi

KEMPALAN: Sekian hari pada akhir-akhir ini di musim penghujan muncul foto dari rakyat mengeluh jalan-jalan rusak parah dan sangat membahayakan pengendara karena tertutup air. Tampaknya pihak-pihak terkait mengabaikan.

Demo berkali-kali juga tampak tidak ada gunanya karena pihak terkait sudah imun terhadap demo, yang dianggap sebagai rutinitas belaka.

Rasa kesal dan marah menyadari harus melawan dengan cara lain, semula hanya tampak di beberapa Kantor Samsat di Semarang tiba-tiba sepi. Persamaan muncul perlawanan rakyat Sementara Tunda Bayar Pajak, bisa meluas pada pajak lainnya yang telah menjadi teror rakyat kecil.

Perlawanan sunyi rakyat Jawa Tengah meluas, di beberapa daerah Kantor Samsat sepi pengunjung yang biasa cukup ramai saat untuk bayar pajak kendaraannya.

Mereka tidak demo lagi tapi cukup menyepikan Kantor Samsat alias menunda bayar pajak. Rakyat menyadari perlawanan tidak harus berisik dengan demo- demo yang melelahkan ternyata tidak berdampak.

Jawa Tengah, negeri lumpia. Siapa bilang perlawanan harus berisik. Di kota yang melahirkan tahu gimbal dan soto bangkong, revolusi justru dimasak pelan-pelan, pakai api kecil, tapi bikin dapur birokrasi gosong.

Caranya: “Jangan datang ke Samsat. Biarkan kursi tunggu kosong seperti piring setelah diserbu penggemar kuliner Soto Bangkong”.

Awal revolusi yang cantik “Tunda Bayar Pajak” viral. Biasanya pada pukul 10 siang antrian sudah seperti ular naga panjangnya, kini lengang seperti warung gudeg koyor yang kehabisan santan.

Samsat Semarang II di Banyumanik pun sunyi. Bahkan Samsat di Jalan Hanoman pun ikut terasa dampaknya, warga yang juga sempat datang terkejut sepi seraya bergumam “setuju, setuju”, seperti barusan melahap wingko digigit cabai rawit, lalu pulang tanpa bayar.

Semua sudah lama terjadi kenaikan terasa 48 – 66%. Motor naik ratusan ribu, dan mobil yang tadinya Rp 3 jutaan bisa naik jadi Rp 6 jutaan. Pemilik kendaraan yang dari sebelumnya bayar Rp 3 jutaan, dikejutkan harus bayar Rp 4,37 juta. Ini bukan sekadar naik, ini melompat seperti udang dalam tahu gimbal yang terlalu lama digoreng, meletup dan bikin kaget.

Pemerintah bilang ada diskon dikemas, ini relaksasi, tetapi saat bayar tetap naik, persis seperti beli “Soto Bangkong tanpa daging”, lalu dikasih sejumput bawang goreng dan disebut “kado manis” sebagai relaksasi. Rakyat disuruh tersenyum merasakan soto hanya rasa bawang goreng.

Tiba-tiba saja sang Gubernur Ahmad Luthfi cuap-cuap menegaskan lonjakan itu dampak regulasi nasional, yakni Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Opsen 16,6% PKB dan 32% BBNKB sudah sejak 2025. Bukan keputusan sepihak, katanya.

Pajak adalah sumber utama PAD, katanya lagi. Target PKB 2025 Rp 4,15 triliun, realisasi Rp 3,96 triliun. Triliunan rupiah berputar seperti adonan lumpia yang digulung rapi, tapi rakyat tetap bertanya, kenapa jalan masih berlubang seperti tahu gimbal yang kebanyakan kol.

Semua tertutup rapat informasi ke mana selama ini pajak digunakan, sementara jalan-jalan rusak parah. Rakyat selama ini hanya diam dipaksa menahan marah, uang pajak dibagi-bagi untuk insentif para pejabat berdalih undang-undang atau Peraturan Gubernur (Pergub).

Korupsi pajak bergulir seperti bandeng presto yang tulangnya juga bisa dimakan. Di sinilah rakyat menemukan resep rahasia. Tidak perlu demo besar. Tidak perlu bakar ban. Cukup masak perlawanan seperti gudeg koyor, pelan, sabar, meresap. Tunda bayar Pajak!

Gubernur panik membayangkan ketika loket kosong, grafik penerimaan pasti juga turun, target bergetar. Di luar kesadarannya, ia menyatakan jika tidak mau bayar di Kantor Samsat akan di tgih ke rumah-rumah.

Gubernur mungkin tidak membayangkan rakyat akan jawab “Tunda Bayar Pajak karena sedang digunakan iuran warga untuk menutup jalan yang berlubang”, dan petugas pasti langsung akan diusir dengan kalimat “silakan laporkan ke Gubernur dan nanti akan dikasih undangan kerja bakti tutup lubang jalan”.

Ini bukan makar, bukan anarki, ini strategi kuliner, kalau rasa tidak cocok, jangan habiskan. Kalau harga tidak masuk akal, simpan uangnya. Rakyat Jateng sedang belajar, kedaulatan rakyat ada di keputusan rakyat.

Tunda bayar pajak telah meluas di beberapa daerah, sepinya Samsat menyebar seperti aroma lumpia goreng di Pasar Johar. Bayangkan jika kursi-kursi kosong itu menjadi metafora bahwa rakyat tak lagi mau jadi lauk pendamping dalam pesta anggaran.

Ini bukan soal pelit bayar pajak. Ini adalah soal keadilan rasa. Pajak boleh, tapi transparansi harus lebih gurih dari tahu gimbal, lebih jujur dari soto bangkong, lebih kokoh dari bandeng presto.

Karena kadang, revolusi paling kejam bukan yang berteriak paling keras, tetapi yang membuat dapur kekuasaan kehilangan selera.

*) Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih