AS Ajukan Pemerintah Transisi Afghanistan, Taliban Ragu

KABUL-KEMPALAN: Seorang juru bicara Taliban/Emirat Islam Afghanistan menyampaikan keraguannya atas usul yang diajukan Amerika Serikat untuk pembentukan sebuah pemerintahan transisi di Afghanistan dan mengatakan bahwa pemerintahan semacam itu terbukti tidak efektif, sementara Taliban sendiri memiliki pandangan bahwa pemerintahan yang dibutuhkan negaranya adalah pemerintah pusat yang kuat yang mampu menegakkan Syariat Islam.

Menurut Aljazeera, proposal ini diajukan AS pada awal Maret 2021 untuk menggantikan pemerintah Afghanistan yang sekarang hingga Konstitusi yang baru telah disepakati dan pemilu dilaksanakan, sementara komisi bersama mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Proposal itu menyarankan bahwa parlemen yang sekarang diperluas hingga mencakup perwakilan Taliban juga atau dibekukan hingga terlaksana pemilu.

Mohammed Naeem, juru bicara Emirat Islam Afghanistan menyampaikan kepada Aljazeera pada Minggu (14/3) bahwa pihaknya tidak percaya pemerintahan transisi bisa membawa penyelesaian terhadap permasalahan di Afghanistan.

“Orang hanya perlu melihat pengalaman masa lalu negara kita selama 40 tahun terakhir dan perang yang disaksikannya. Pemerintah transisi dibentuk setelah pendudukan Amerika, beberapa di antaranya transisi, yang lain partisipatif, tetapi tidak ada yang menyelesaikan masalah negara,” kata Naim kepada Aljazeera.

Ia menambahkan Emirat Islam Afghanistan menginginkan sistem Islam yang kuat dan independen guna menyelesaikan permasalahan negara itu. Sementara ia juga memperkuat pentingnya penarikan pasukan asing dari Afghanistan seperti yang tertera dalam Perjanjian Doha 2020.

Hal ini ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Massoud Andarabi, bahwa pasukan pemerintahnya bisa bertahan meskipun pasukan AS ditarik dari wilayah tersebut.

“Pasukan keamanan Afghanistan sepenuhnya mampu mempertahankan ibu kota dan kota-kota serta wilayah tempat kami berada sekarang,” kata Andarabi kepada The Associated Press pada Minggu (14/3).

Dia mengatakan hampir 70% dari pasukan polisi Afghanistan sedang memerangi Taliban, mengikis upaya untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Setiap hari, polisi menghadapi lebih dari 100 serangan Taliban di seluruh negeri, tambahnya.

Meskipun keduanya sudah bertemu di meja perundingan di Doha, Qatar dan akan menghadiri konferensi damai di Turki dan Rusia, namun di medan Afghanistan, pasukan baik dari Republik Islam Afghanistan maupun Emirat Islam Afghanistan masih bertempur untuk memperebutkan maupun mempertahankan wilayahnya. (Aljazeera, Reza Maulana Hikam)