Surat Itu Jelas Memperlihatkan Pola Kontrol yang Tidak Lazim untuk Negara Demokratis
Oleh: Ponang Aji
KEMPALAN: Surat resmi dari Polrestabes Surabaya ini memerintahkan sekolah-sekolah SMA/SMK se-Surabaya agar memastikan siswa tetap berada di lingkungan sekolah hingga pukul 17.00 WIB pada 20 Oktober 2025, dengan alasan “kegiatan tambahan” dan “pengawasan pembinaan”. Tapi konteks tersembunyi di balik kalimat birokratis itu bisa dibaca dengan sangat mudah: pencegahan aksi demonstrasi bertepatan dengan Peringatan 1 (Satu) Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dalam sejarah politik Indonesia modern, surat semacam ini mengingatkan kita pada pola-pola lama:
kontrol massa melalui institusi pendidikan.
Alih-alih membina siswa, yang terjadi adalah penggembokan massal dengan alasan pembinaan.
Sekolah berubah jadi barak, guru jadi penjaga, dan siswa jadi tahanan dengan seragam putih abu-abu.
Alasan “demi keamanan” adalah pembungkus klasik setiap kali pemerintah takut pada rakyatnya sendiri.
Mereka tidak lagi membedakan antara ketertiban publik dan represi politik.
Padahal, jika memang pemerintahan ini percaya diri dengan legitimasi rakyat, mengapa begitu takut pada suara anak muda?
Mengapa harus menyekap mereka di ruang kelas sampai sore hanya agar jalanan tetap sunyi?
Sungguh ironis:
Negara yang mengaku “mendidik karakter” justru memperlakukan pelajar sebagai ancaman.
Dan semua dilakukan dengan cap dan kop surat resmi, seolah ketakutan adalah bagian dari kurikulum nasional.
Jadi ya, selamat datang di Indonesia edisi Junta Militer Junior.
Di mana belajar sampai jam lima sore bukan untuk menambah ilmu,
melainkan untuk memastikan tidak ada yang turun ke jalan membawa spanduk kebebasan.
Selamat berakhir pekan dibarengi seruput kopi cap toegoe loewak.
(Cak Bonang. Aktivis. Srawungan AKAS. Arek Kampung Suroboyo. Ahad 19 Oktober 2025)
Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)
