‎Tantangan Jaminan Sosial di Indonesia: Pekerja Informal Rentan, Literasi Publik Rendah dan Reformasi Mutu Layanan‎

waktu baca 2 menit
Pekerja informal paling rentan menghadapi resiko hidup (*)

KEMPALAN: Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya jaminan sosial masih rendah. Faktor literasi, keterbatasan kesejahteraan dan persepsi religi menjadi hambatan yang membuat program perlindungan pekerja belum maksimal.

‎Hal ini diungkapkan oleh dr. Elyasani Irwanti, pengamat jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai, masih banyak pekerja yang memandang iuran jaminan sosial hanya sebagai beban pemotongan gaji.

‎“Padahal, manfaatnya meliputi perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan serta jaminan hari tua,” jelasnya.

‎Tantangan semakin kompleks dengan kondisi pekerja informal. Petani, pedagang, seniman, pekerja lepas, hingga pengemudi ojek online kerap mengabaikan perlindungan sosial karena penghasilan yang tidak menentu. “Ironisnya, mereka justru kelompok paling rentan menghadapi risiko hidup,” tambahnya.

‎Elyasani menegaskan bahwa jaminan sosial tidak sekadar administrasi melainkan jaring pengaman. Ia membaginya dalam tiga pilar, yaitu bantuan sosial bagi masyarakat miskin, asuransi sosial berbasis iuran dan asuransi swasta atau tabungan pribadi.

‎Pembelajaran dari negara lain menunjukkan hasil nyata. Jerman dengan asuransi sosial komprehensif sejak abad ke-19, Jepang dengan sistem kesehatan universal, serta Australia dengan kombinasi Medicare dan tunjangan keluarga, semuanya berhasil membangun masyarakat sehat dan berdaya saing.

‎Menjawab keraguan publik, Elyasani menegaskan iuran tidak hilang begitu saja. Dana Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dicairkan, baik sebagian maupun penuh, bahkan kini lebih mudah melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile).

‎Untuk memperkuat sistem, ia mengajukan tiga langkah strategis, meningkatkan literasi publik secara masif, memperluas kepesertaan khususnya bagi pekerja informal dengan skema fleksibel, dan yang paling penting memperbaiki layanan klaim agar cepat dan transparan.

‎“Jika tiga langkah ini konsisten dilakukan, Indonesia bisa membangun sistem jaminan sosial yang kokoh, setara dengan negara maju,” tutur Elyasani.

Rokimdakas
‎Penulis Surabaya
‎7 September 2025

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *