Ketika Dunia Mulai Mengurangi Eksposur ke Indonesia

Kedaulatan biasanya tidak hilang dalam satu malam. Ia terkikis perlahan ketika sebuah bangsa gagal membaca perubahan pada zaman yang sedang terjadi di hadapannya.

Oleh: Airvin Hardani

KEMPALAN: “History does not repeat itself, but it often rhymes.” – Mark Twain. Tarif Trump, Modal Asing yang Pergi, dan Ujian Kedaulatan Indonesia di Tengah Perubahan Arsitektur Dunia

Dalam dunia investasi global, ada satu hal yang nilainya seringkali lebih mahal daripada emas, minyak, nikel, atau cadangan devisa sebuah negara: kepercayaan.

Kepercayaan tidak tercatat dalam laporan keuangan pemerintah. Ia tidak terlihat di layar perdagangan. Tak ada indikator resmi yang mampu mengukurnya secara sempurna.

Namun sejarah ekonomi menunjukkan satu fakta yang selalu berulang: ketika kepercayaan tumbuh, modal datang tanpa perlu dipanggil. Ketika kepercayaan memudar, modal pergi bahkan sebelum masalah yang sebenarnya terlihat oleh publik.

Karena itu, maka pertanyaan yang mulai muncul di berbagai forum investasi internasional hari ini bukan lagi, “Apakah Indonesia masih menarik?”

Pertanyaan yang mulai diajukan adalah: “Berapa besar risiko Indonesia saat ini?”

Pertanyaan tersebut muncul pada saat yang menarik dalam sejarah global.

Selama tiga dekade terakhir, dunia hidup dalam era globalisasi. Negara-negara berlomba membuka pasar, menurunkan hambatan perdagangan, dan menarik investasi asing, serta mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi dunia.

Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, memperoleh manfaat besar dari sistem tersebut.

Namun dunia yang melahirkan globalisasi perlahan sedang berubah.

Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk kembali mengenakan tarif tambahan terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia, hanyalah salah satu gejala dari perubahan yang lebih besar.

Dunia kini sedang bergerak menuju era proteksionisme, nasionalisme ekonomi, persaingan rantai pasok, perang teknologi, dan perebutan sumber daya strategis.

Tarif bukan lagi sekadar instrumen perdagangan. Tarif telah berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Negara-negara besar tidak lagi berbicara semata tentang kerja sama ekonomi. Mereka juga berbicara tentang keamanan rantai pasok, dominasi teknologi, ketahanan energi, kontrol mineral strategis, kecerdasan buatan, data, serta kemampuan mempertahankan industri domestik mereka dari kompetisi global.

Dalam konteks itulah Indonesia menghadapi ujian yang sesungguhnya. Bukan karena Amerika Serikat mengenakan tarif. Bukan karena Tiongkok memperluas pengaruh ekonominya. Bukan karena geopolitik global semakin kompleks.

Melainkan juga karena setiap tekanan eksternal selalu menguji kekuatan internal sebuah bangsa. Dan ketika dunia berubah semakin cepat, pertanyaan yang paling penting bukanlah apa yang dilakukan negara lain.

Pertanyaannya adalah: Seberapa siap Indonesia dalam menghadapi perubahan tersebut?

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dipandang sebagai salah satu bintang ekonomi Asia Tenggara. Bonus demografi masih besar. Sumber daya alam (SDA) melimpah. Potensi hilirisasi sangat menjanjikan. Pasar domestik termasuk yang terbesar di dunia.

Namun memasuki tahun 2026, sentimen mulai bergeser.

Pada 5 Juni 2026, The Straits Times menerbitkan artikel berjudul “Sell Indonesia Sweeps Trading Desks as Prabowo Tightens Grip”.

Artikel tersebut menggambarkan bagaimana sebagian investor global mulai mengurangi eksposur mereka terhadap aset Indonesia akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta konsistensi institusi ekonomi.

Bagi sebagian masyarakat, berita seperti ini mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal dampaknya sangat nyata.

Ketika Kepercayaan Mulai Retak

Pasar keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan.

Ketika investor percaya bahwa sebuah negara memiliki prospek yang baik, mereka akan menanamkan modal. Namun ketika risiko dianggap meningkat, modal tersebut akan berpindah ke tempat lain yang dinilai lebih aman.

Tahun 2026 mulai memperlihatkan gejala tersebut. Rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. MSCI mengeluarkan 18 saham Indonesia dari berbagai indeks global.

Investor asing mengurangi eksposur mereka pada pasar saham maupun obligasi pemerintah.

Lembaga pemeringkat internasional mulai mengubah outlook Indonesia menjadi negatif meskipun status investment grade masih dipertahankan. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang menyebabkan semua ini.

Yang sedang terjadi adalah akumulasi persepsi.

Investor internasional mulai mempertanyakan sejumlah hal yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan terhadap Indonesia: kepastian hukum, kualitas tata kelola, independensi institusi ekonomi, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan fiskal.

Semakin besar ketidakpastian yang dirasakan, semakin tinggi premi risiko yang diminta investor.

Dan semakin tinggi premi risiko tersebut, semakin mahal biaya yang harus dibayar negara untuk menarik modal.

Bagi masyarakat biasa, fenomena ini bukan sekadar urusan pasar modal. Ketika modal keluar, tekanan terhadap rupiah meningkat. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Ketika biaya impor naik, harga barang ikut naik.

Ketika harga barang naik sementara pendapatan tidak meningkat pada kecepatan yang sama, daya beli masyarakat akan menurun.

Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya bukanlah investor besar, tetapi kelompok menengah dan masyarakat berpenghasilan tetap.

Pelajaran yang Datang dari Masa Lalu

Di sinilah pelajaran sejarah menjadi relevan.

Selama bertahun-tahun banyak orang memahami penjajahan sebagai kisah tentang kapal perang, meriam, dan pasukan asing yang datang dari seberang lautan.

Padahal sejarah Nusantara menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kompleks. VOC tidak membangun dominasinya semata melalui kekuatan militer.

Mereka menggunakan perdagangan, utang, monopoli, konsesi ekonomi, pengaruh politik, dan kemampuan memanfaatkan kelemahan internal para penguasa lokal.

Mereka memahami satu prinsip sederhana: Mengendalikan sebuah wilayah sering jauh lebih murah melalui pengaruh ekonomi dibandingkan melalui perang secara terbuka.

Tentu saja Indonesia hari ini bukan Nusantara abad ke-17. Amerika Serikat bukan VOC. Dan dunia modern jauh lebih kompleks dibandingkan masa kolonial. Namun pola kekuasaan sering kali memiliki kemiripan yang menarik.

Yang berubah hanyalah instrumennya. Jika dahulu monopoli rempah menjadi alat kontrol, hari ini rantai pasok global menjadi alat kontrol.

Jika dahulu kapal dagang menjadi instrumen dominasi, hari ini tarif perdagangan, teknologi, investasi, data, sistem pembayaran, dan akses pasar menjadi instrumen dominasi.

Jika dahulu benteng dibangun di pelabuhan, hari ini benteng dibangun melalui jaringan keuangan, teknologi, dan pengaruh ekonomi. Karena itu, isu terbesar sebenarnya bukanlah tarif Trump. Tarif hanyalah gejala.

Ujian Sesungguhnya

Isu yang jauh lebih besar adalah apakah Indonesia memiliki kapasitas strategis untuk bertahan dan berkembang di tengah kompetisi global yang semakin keras.

Di sinilah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diuji. Bukan oleh pidato. Bukan oleh slogan. Bukan oleh pencitraan. Bukan pula oleh jumlah kunjungan luar negeri.

Melainkan oleh hasil nyata yang dapat dirasakan rakyat. Mampukah Indonesia meningkatkan daya saing industrinya di tengah perang dagang global?

Mampukah Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan teknologi tertentu?

Mampukah Indonesia menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi generasi mudanya?

Mampukah Indonesia menjaga independensi institusi ekonominya ketika tekanan politik dan fiskal semakin besar?

Mampukah Indonesia memastikan bahwa sumber daya alam nasional benar-benar menghasilkan kemakmuran yang berkelanjutan bagi rakyat Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan kualitas kedaulatan Indonesia pada abad ke-21.

Karena dalam dunia modern, kedaulatan tidak lagi hanya berarti memiliki bendera, wilayah, dan pengakuan internasional.

Kedaulatan berarti kemampuan mengambil keputusan secara bebas tanpa tekanan yang menentukan dari pihak luar.

Kedaulatan berarti kemampuan membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan.

Kedaulatan berarti kemampuan mengelola sumber daya nasional demi untuk kepentingan rakyat sendiri.

Dan yang paling penting, kedaulatan berarti kemampuan mempertahankan kepercayaan terhadap institusi negara.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Hari ini dunia sedang berubah. Amerika Serikat sedang menjaga kepentingannya. Tiongkok sedang menjaga kepentingannya.

India sedang menjaga kepentingannya. Rusia sedang menjaga kepentingannya.

Bahkan negara-negara menengah seperti Turki, Arab Saudi, Vietnam, dan Brasil juga sedang membangun strategi mereka sendiri untuk menghadapi tatanan dunia yang baru.

Pertanyaan yang tersisa hanyalah satu: Apakah Indonesia juga sedang menjaga kepentingannya? Sejarah belum memberikan jawabannya.

Kita kini sedang menyaksikan jawabannya ditulis hari demi hari melalui setiap kebijakan ekonomi, setiap keputusan politik, setiap reformasi institusi, dan setiap pilihan strategis yang diambil negara.

Karena seperti yang diajarkan sejarah Nusantara selama berabad-abad, sebuah bangsa jarang kehilangan kedaulatannya karena serangan yang datang tiba-tiba dari luar.

Kedaulatan biasanya mulai terkikis perlahan ketika kewaspadaan melemah, ketika ketergantungan tumbuh, dan ketika elit kehilangan orientasi strategis serta ketika kepentingan bangsa tidak lagi menjadi kompas utama para pengambil keputusan.

Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi hampir tidak pernah datang tanpa peringatan.

Sinyal-sinyalnya selalu muncul lebih dahulu disertai: melemahnya kepercayaan, meningkatnya ketidakpastian, dan keluarnya modal dari suatu negara.

Karena itu, ketika dunia mulai mengurangi eksposur ke Indonesia, yang paling berbahaya bukanlah kritik yang datang dari luar negeri.

Yang paling berbahaya adalah apabila kita gagal membaca perubahan besar yang sedang berlangsung di depan mata.

Sebab seperti yang telah diajarkan sejarah berulang kali, sebuah bangsa jarang kehilangan kekuatannya karena serangan yang datang tiba-tiba dari luar.

Kekuatan itu biasanya mulai terkikis perlahan ketika kewaspadaan melemah, ketika ketergantungan tumbuh, ketika institusi kehilangan kredibilitas, dan ketika kepentingan jangka pendek mulai mengalahkan kepentingan strategis bangsa.

Kedaulatan biasanya tidak hilang dalam satu malam. Ia terkikis perlahan ketika sebuah bangsa gagal membaca perubahan pada zaman yang sedang terjadi di hadapannya.

“Capital is timid. It flies from uncertainty and seeks refuge in confidence.”

Bahwa modal selalu berhati-hati. Ia menjauh dari ketidakpastian dan mencari perlindungan pada kepercayaan.

Dan dalam ekonomi modern, kepercayaan seringkali menjadi aset paling berharga yang dimiliki sebuah bangsa, sekaligus yang paling sulit dipulihkan ketika hilang.

*) Airvin Hardani, Pengamat dan Analis Intelijen

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.