Apresiasi Pembangunan Instratruktur di Subang, Anggota DPR-RI Bambang Haryo Dorong Evaluasi dan Percepatan
Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur nasional yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap beberapa proyek strategis nasional yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan dan mengalami berbagai kendala teknis.
Dalam tinjauannya, Bambang Haryo menyoroti tiga proyek utama, yaitu Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Kawasan Industri Subang Smartpolitan. Ketiga proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas industri dan logistik, tetapi hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kawasan Industri Subang Smartpolitan, yang dibangun sejak 2020 dengan luas 2.717 hektar dan dikelola oleh PT Suryacipta Swadaya, telah menyerap anggaran sebesar Rp5 triliun untuk tahap awal. Seharusnya, kawasan ini mulai beroperasi pada 2024, tetapi hingga kini belum terlihat aktivitas industri yang signifikan.
“Saya meninjau lokasi beberapa hari lalu dan belum menemukan industri yang beroperasi di kawasan tersebut. Bahkan, infrastruktur dasarnya pun belum sepenuhnya siap, padahal berdasarkan perencanaan, proyek ini seharusnya sudah berfungsi pada 2024,” ungkap Bambang Haryo, Senin (10/3/2025).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan efektivitas rencana integrasi Kawasan Industri Subang Smartpolitan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Menurutnya, jarak kawasan industri ini ke Pelabuhan Patimban sekitar 60 kilometer dan ke Bandara Kertajati sekitar 80 kilometer, sehingga tidak mendukung efisiensi biaya logistik.
“Konsep integrasi ketiga proyek ini kurang tepat. Idealnya, kawasan industri berada dalam radius maksimal 5 kilometer dari pelabuhan agar logistik lebih efisien dan biaya transportasi lebih rendah. Saat ini, saya melihat belum ada pelaku industri yang tertarik berinvestasi di Smartpolitan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan Pelabuhan Patimban yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri peti kemas. Hingga saat ini, pelabuhan tersebut masih kekurangan fasilitas utama, seperti crane untuk bongkar muat peti kemas.
Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban dirancang untuk melayani peti kemas dan kendaraan bermotor dengan kapasitas yang meningkat secara bertahap, mulai dari 3,75 juta TEUS pada 2021, 5,5 juta TEUS pada 2025, hingga 7 juta TEUS pada tahap akhir. Namun, hingga kini, target tersebut belum tercapai.
“Sangat disayangkan bahwa pengadaan crane tidak segera direalisasikan, sehingga Pelabuhan Patimban belum bisa menampung peti kemas. Padahal, pelabuhan ini didesain untuk fokus melayani peti kemas, tetapi tanpa crane, bagaimana kapal logistik bisa bersandar?” katanya.
Saat melakukan kunjungan, ia bahkan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun peti kemas yang ditampung di Pelabuhan Patimban.
“Jika crane tidak tersedia, kapal logistik tentu tidak akan bisa merapat ke Patimban, dan akibatnya industri tetap mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok. Ini sangat disayangkan, mengingat hingga awal 2024, pembangunan pelabuhan ini telah menyerap anggaran hampir Rp40 triliun, tetapi belum bisa berfungsi optimal,” tambahnya.
Dengan berbagai permasalahan yang muncul, Bambang Haryo mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Pelabuhan Patimban dan Kawasan Industri Subang Smartpolitan guna memastikan keberlanjutan proyek ini.
“Kita harus memastikan proyek-proyek ini tidak mengalami stagnasi atau bahkan mangkrak, mengingat besarnya anggaran yang sudah dikeluarkan. Kawasan Industri Subang Smartpolitan sudah menghabiskan Rp5 triliun untuk luas 2.717 hektar, sedangkan sebagai perbandingan, Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumatera Utara hanya membutuhkan Rp4,5 triliun untuk mengelola area seluas 3.000 hektar,” jelasnya.
Meskipun proyek ini merupakan inisiatif dari pemerintahan sebelumnya, Bambang Haryo menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan kepastian dalam pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sektor industri dan ekonomi nasional.
“Kita butuh langkah konkret untuk mempercepat proyek-proyek strategis ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
