Kutukan Politik di Sidoarjo

waktu baca 3 menit
Bupati Sidoarjo? Muhdlor saat deklarasi mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres tahun 2024 (*)

KEMPALAN: All politics is local, semua urusan politik pada dasarnya bersifat lokal. Begitu adagium politik yang populer di Amerika Serikat pada 1930-an.

Yang mempopulerkan dan sering mengutip adagium itu ialah Tip O’Neill mantan ketua DPR Amerika Serikat. Dalam berbagai kesempatan O’Neill sering memakai ungkapan itu, meskipun diyakini dia bukan penemunya.

Yang dimaksud dengan adagium itu adalah meskipun sebuah peristiwa politik itu berskala nasional tapi pada akhirnya tetap bermuara pada politik lokal. Setidaknya, politisi nasional harus menguasai persoalan-persoalan lokal, karena pada akhirnya, setiap sekali dalam lima tahun sang politisi harus berjuang merebut suara pendukung lokal untuk mempertahankan posisinya dalam lembaga legislatif.

Politik Indonesia juga mencerminkan kondisi itu. Semua peristiwa politik yang berskala nasional mempunyai korelasi dengan politik lokal. Demikian pula politik lokal akan membawa dampak pada level nasional.

Salah saru peristiwa lokal yang berdimensi nasional adalah ditersangkakannya bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali pekan ini. Banyak yang menduga Muhdlor akan kedap dari kasus korupsi potongan insentif pajak, karena sudah menyerah dan pasrah kepada rezim penguasa yang mendukung Prabowo-Gibran pada pilpres tahun ini.

Kisah korupsi Muhdlor terasa dramatis karena diwarnai dengan pengejaran terhadap Muhdlor yang diduga melarikan diri. Hanya berselang beberapa hari kemudian Pesantren Bumi Sholawat pimpinan K.H Agoes Ali Mashuri mengadakan deklarasi dukungan kepada 02. Tidak banyak Muhdlor yang berbaiat setia kepada Prabowo-Gibran, kakaknya Saikhul Islam, anggota DPR RI dua periode dari PKB, dan adiknya Amad Yani, bupati Gresik juga berbaiat setia kepada 02.

Peristiwa lokal ini merupakan ramifikasi dari peristiwa politik nasional, terutama ramainya isu penggunaan politik sandera. Banyak pejabat yang tersandera oleh kasus hukum dan tidak berdaya untuk melawan.

Beberapa menteri pimpinan parpol koalisi 02 disebut-sebut menjadi korban political hostage, sandera politik. Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan menjadi contoh kasus political hostage ini. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ialah contoh political hostage versi regional.

Peristiwa ini menjadi makin dramatis karena ternyata barter politik dukungan itu tidak memberi jaminan keamanan. Hanya beberapa saat setelah coblosan usai Muhdlor langsung ditersangkakan.

Ada dua sinyal keras yang terlihat. Pertama, barter politik belum tentu menjamin keamanan. Kedua, mereka yang selama ini menjadi pendukung 02 harus siap-siap menerima kejutan. Salah satu yang harus waspada adalah Khofifah, karena sebentar lagi dia bakal running periode kedua, dan karena itu harus mengantisipasi manuver politik seperti yang dialami Muhdlor.

All politics is local. Sebelum Jokowi diributkan karena membangun dinasti politik, Gus Ali sudah terlebih dahulu melakukannya. Ia menjadi salah satu power broker paling kuat di Jatim, sehingga calon yang diendorse selalu menang. Gus Ali menggusur dominasi Saifil Illah mantan bupati Sidoarjo dua periode yang sekarang menjadi pesakitan KPK.

Political episentrum di Sidoarjo dulu berpusat di Pendapa dengan Saiful Illah sebagai godfather. Tapi, dalam lima tahun atau 10 tahun terakhir episentrum bergeser ke Bumi Sholawat dengan Gus Ali sebagai godfather.

Tetapi, ada political curse atau kutukan politik yang selalu dialami oleh bupati Sidoarjo. Tiga bupati terakhir menjadi korban kutukan politik dan harus duduk sebagai pesakitan.

Kasus Muhdlor ini akan menjadi ujian kesaktian Gus Ali. Dia dikenal cerdik dan punya jaringan kuat. Akankah kali ini kasus Muhdlor menjadi political demise, kejatuhan politik bagi Dinasti Bumi Sholawat? Kita tunggu.

Oleh: Dhimam Abror Djuraid, founder kempalan.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *