PKB Bakal Duduki Kursi Ketua DPRD Jatim Periode 2024-2029, Anik Maslachah Paling Berpeluang

waktu baca 4 menit
Dari kiri: Fauzan Fuadi, Anik Maslachah, dan Musyafak.Rouf.

SURABAYA-KEMPALAN: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih 27 kursi atau kursi terbanyak di DPRD Jatim pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Artinya, PKB otomatis berhak mendapat jatah kursi ketua DPRD Jatim pada periode 2024-2029.

PKB bakal menggeser PDIP yang menduduki kursi ketua DPRD Jatim pada periode sebelumnya. Pasalnya, berdasarkan rekapitulasi rapat pleno KPU Jatim, PKB menjadi partai dengan raihan suara terbanyak untuk tingkat DPRD Provinsi Jatim dengan meraup 4.517.228 suara atau sebanding 27 kursi. Perolehan PKB naik dua kursi dibanding Pileg 2019. Kala itu PKB hanya meraih 25 kursi.

Sementara PDIP yang meraih juara di DPRD Jatim pada Pileg 2019 dengan total 27 kursi, padi Pileg 2024  PDIP jusrtu kehilangan 6 kursi.

Dengan perolehan 3.735.865 suara, PDIP kali ini hanya meraih 21 kursi di DPRD Jatim. Karena itu, PDIP kali ini harus puas mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD Jatim bersama tiga partai lainnya, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat.

Gerindra mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD Jatim karena pada Pileg 2024 sukses meraih 21 kursi dengan total  3.589.052 suara. Jumlah kursi Gerindra ini naik drastis dibanding perolehan di Pileg 2019 yang hanya meraih 15 kursi.

Golkar juga kembali mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD Jatim. Namun, jika pada Pileg 2019 lalu Golkar meraih 13 kursi DPRD Jatim,  pada Pileg 2024 perolehan kursinya naik menjadi 15 kursi atau tambah dua kursi.  Secata keseluruhan, Golkar Jatim di bawah kepemimpinan Sarmuji  berhasil meraih 2.314.685 suara.


Sedang Partai Demokrat, meskipun berhasil mempertahankan kursi wakil ketua DPRD Jatim, namun pada Pileg 2024 perolehan kursinya anjlog. Jika pada Pileg 2019
meraih 14 kursi, di Pileg 2024 hanya dapat 11 kursi atau 1.872.353 suara.

Anik Maslachah Paling Berpeluang

Meskipun PKB sudah dipastikan mendapat jatah kursi ketua DPRD Jatim periode 2024-2029, namun hingga kini PKB belum menunjuk siapa yang bakal menduduki kursi “panas” tersebut.

Kendati demikian; sejumlah nama disebut berpeluang. Pertama yang dianggap paling mumpuni adalah Anik Maslachah yang kini menjabat Sekretaris DPW PKB Jatim dan juga
Wakil Ketua DPRD Jatim. Anik kembali lolos ke DPRD Jatim dari Dapil Jatim II dengan raihan 118.040 suara.

Berikutnya adalah Fauzan Fuadi (Bendahara DPW PKB Jatim). Politikus yang kini menjabat Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim 2019-2024 ini kembali mendapat kursi di DPRD Jatim setelah meraih 120.873 suara dari Dapil Jatim XII (Tuban-Bojonegoro). Dia dianggap layak menduduki kursi ketua DPRD Jatim periode 2024-2029.

Satu nama lagi yang mencuat adalah Musyafak Rouf. Politikus dianggap layak menduduki kursi ketua DPRD Jatim periode 2024-2029.

Musyafak sendiri berhasil lolos ke Indrapura usai meraih 60.951 suara dari Dapil Jatim I (Surabaya). Sebelumnya, Musyafak Rouf yang kini Ketua DPC PKB Surabaya sempat  menjabat ketua DPRD Kota Surabaya. Namun,  saat menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya,  Musyafak sempat masuk penjara karena tersandung kasus dana gratifikasi senilai Rp 720 juta.

Saat itu, Musyafak tertangkap di Rumah Makan Agis di kawasan Menanggal Surabaya, Selasa (29/5/2012) sekitar pukul 12.00 WIB. Sebelumnya, Musyafak berstatus buronan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sejak 24 April 2012.

Bahkan, Gubernur Jatim yang saat itu dijabat Soekarwo kemudian mengeluarkan surat pemberhentian secara tidak terhormat terhadap Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf karena menjadi narapidana kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta di Lapas Porong, Sidoarjo.

Sejak itu Musyafak tidak lagi menjadi anggota legislatif, dan baru pada Pileg 2024 kembali maju sebagai calon anggota DPRD Jatim lewat Dapil Jatim I (Surabaya), dan alhamdulillah terpilih.

Kendati demikian, untuk menduduki jabatan ketua DPRD Jatim, tampaknya Musyafak harus menahan diri. Sebab,  kasus gratifikasi jasa pungut tersebut kemungkinan besar bakal kembali diungkit dan menjadi ganjalan baginya. Semoga saja tidak berpengaruh. Kita tunggu saja!

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Anik Maslachah ketika dimintai tanggapan terkait calon ketua DPRD Jatim periode 2024-2029 mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PKB.

“Segala bentuk kewenangan ada di DPP. Hanya selama ini mekanisme yang ada melalui fit and proper test,” katanya.

Untuk DPRD kabupaten/kota, misalnya, masing-masing DPC mengusulkan minimal tiga orang, yang kemudian dilakukan fit and proper test oleh DPP. “Intinya, pimpinan DPRD provinsi atau kabupaten/kota itu kewenangannya ada di DPP,” tegas Anik.

Rencananya, pelantikan 120 qnggota DPRD Jatim 2024-2029 akan dilakukan pada 31 Agustus 2024. Nah, usai pelantikan baru akan diputuskan siapa saja yang akan menduduki pimpinan DPRD Jatim 2024-2029. “Siapa pun kader PKB yang nantnya dipilih oleh DPP harus tunduk dan patuh,” tandas Anik. (Dwi Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *