Pileg Surabaya Brutal, AH Thony: Penyelengara Pemilu Layak Masuk MURI

waktu baca 5 menit
AH Thony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

SURABAYA-KEMPALAN: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony merasa khawatir melihat penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Kota Pahlawan yang dinilai penuh ketidakjujuran.

Hal tersebut disampaikan AH Thony menyikapi  laporan Koordinator Saksi Gerindra  terkait temuan adanya penggelembungan suara di Dapil Surabaya III yang menaungi 7 kecamatan wilayah Timur-Utara Surabaya.

“Pemilu, seharusnya bisa jadi filter untuk memilih dan mendudukkan anggota dewan yang memiliki kualitabilitas dan moralitabilitas yang baik. Tapi kalau pelaksanaanya banyak berlumuran kesalahan, kecurangan, pencurian suara, dan ketidakjujuran semacam ini, mana mungkin negara atau pemerintahan bisa berjalan dengan baik? Mustahil!” kata AH Thony dengan nada tinggi, Rabu (20/3).

Menurut Thony, tindakan ini mencerminkan betapa penyelenggara pemilu benar-benar brutal dan gelap mata. “Bagaimana tidak. Pemilu ini kan terlaksana dengan melibatkan banyak pihak, baik yang duduk sebagai KPPS, serta pemilih tua dan muda yang jumlahnya jutaan. Selain itu biayanya juga sangat mahal. Tapi, faktanya dengan brutal telah dikhianati dan dirusak oleh segelintir orang,” ujarnya.

Kejahatan itu, lanjut alumnus FISIP UGM 1994 ini, sangat menyakiti hati semua panitia pemilu di lapisan bawah yang sudah kerja pagi, siang, dan malam, bahkan sampai ada yang lembur hingga pagi berikutnya.
Karena itu, jangan salahkan jika ke depan akan banyak orang yang tidak mau lagi menjadi anggota KPPS dan lain-lain.

“Mereka banyak mengadu. Mereka merasa pekerjaannya telah dilakukan dengan baik dan penuh ketelitian sejak pagi hingga pagi lagi. Bahkan mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, termasuk mengeluarkan biaya pribadi. Tapi, di luar dugaan telah diobrak-abrik dengan seenaknya,” ungkap politikus Partai Gerindra Surabaya ini.

Thony pun mempertanyakan,  apakah benar pemilu di negeri yang kita cintai ini sudah dilaksanakan secara berintegritas dan menghasilkan produk yang memenuhi kualitabilitas dan moralitabilitas seperti yang diharapkan. “Sudah apa belum?” tanya dia.

Thony pun lantas  menunjukkan hasil pencermatan rekapitulasi suara partai-partai di 7 kecamatan yang ada di Dapil Surabaya III. Upaya pembandingan itu, menurut Thony, tidak untuk mengusik partai lain, tapi sebagai bukti bahwa penggelembungan suara itu benar-benar ada dan nantinya akan dijadikan laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kasus penggeseran suara tidak sah, suara partai dan suara antar caleg yang diduga dilakukan penyelenggara di tingkat kecamatan bersama jaringanya, tentunya untuk menggelembungkan suara caleg tertentu.

Hal ini, kata Thony, memberi gambaran bahwa pelaksanaan pemilu makin lama tidak makin baik, tapi tambah amburadul dan kejahatannya makin brutal.

“Karena itu, kalau bisa KPU jangan hanya mencatatkan pelantikan KPPS-nya dalam rekor MURI, tapi juga  kebrutalannya,” pinta Thony.

Kasus ini pun telah dilaporkan Koordinator Saksi Gerindra ke Bawaslu Kota Surabaya. Namun, jika laporan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang curiga.

“Ada apa dengan Bawaslu? Apakah Bawaslu dan jajaran di bawahnya selama ini baik-baik saja? Ada penggelembungan suara sebanyak itu di depan mata, kok terkesan diam saja,” ungkap Thony.

Ia  berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mendalami kasus ini. “Usut tuntas, supaya menjadi efek jera ke depannya, sehingga azas pemilu berintegritas dapat tercapai sesuai yang kita harapkan bersama,” pungkasnya.

Siap Lapor Gakkumdu dan MK

Sebelumnya, Koordinator Saksi Dapil Surabaya III sekaligus Ketua PAC Gerindra Kecamatan Sukolilo, Edi Sucipto, telah mengajukan laporan tentang dugaan kecurangan dalam rekapitulasi suara pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

“Laporan tersebut sudah kami sampaikan pada hari Senin, 8 Maret 2024,  ke Kantor Bawaslu Kota Surabaya,” kata Edi yang dihubungi terpisah.

Dalam penjelasannya, Edi yang juga maju caleg Dapil Surabaya III ini mengaku sudah membawa bukti kecurangan rekapitulasi suara yang diduga dilakukan oleh pihak penyelenggara tingkat kecamatan.

Kecurangan tersebut terjadi di tujuh kecamatan, tapi hanya empat kecamatan yang akhirnya dilakukan pencermatan. Hasilnya, terlihat adanya penggelembungan suara yang masif. Setiap TPS bisa 5 hingga 25 suara (kecamatan Sukolilo dan Wonocolo). Meski di dua kecamatan tersebut sudah dilakukan pengembalian suara, namun bukan berarti masalahnya selesai. Wajib diproses secara hukum.

“Ibaratnya seorang koruptor yang sudah terbukti melakukan kejahatan, lantas mengembalikan dana korupsi. Itu tidak berarti proses hukumnya selesai,” ucap Edi.

Parahnya, KPU langsung saja menggedok hasil rekapitulasi suara di beberapa kelurahan dari 3 kecamatan yang lain,  yaknu Bulak, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar.

Padahal, di kecamatan itulah banyak ditemukan penggelembungan suara, seperti di kelurahan Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kutisari, dan Panjang Jiwo (Kecamatan Tenggilis Mejoyo). Juga di Kelurahan Bulak, Sukolilo Baru, Kenjeran, dan Kedungcowek (Kecamatan Bulak)

Edi menyebut bahwa dalam laporannya ia sudah melampirkan form C1 hasil dan form DA1 hasil ke Bawaslu sebagiai adanya pergeseran suara di Pileg 2024.

“Pergeseran suara ini merupakan pelanggaran pidana yang di lakukan oleh oknum Panitia Pemungut Suara Kecamatan (PPK), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 352,” tutur Ketua PAC Gerindra Sukolilo ini.

Sesuai pasal tersebut, lanjut Edi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan suara pemilih menjadi tidak sah, atau memberikan tambahan suara kepada peserta pemilu tertentu, atau mengurangi perolehan suara peserta pemilu, dapat di pidana dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 48.000.000.

Dalam hal ini, Edi bersama Partai Gerindra siap melaporkan pidana ini ke Gakkumdu dan Mahkamah Konstitusi (MK). (Dwi Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *