Jokowi, Duterte, dan Lee Kuan Yew

waktu baca 5 menit
Joko Widodo, Rodrigo Duterte, dan Lee Kuan Yew (*)

KEMPALAN: Joko Widodo, Rodrigo Duterte, dan Lee Kuan Yew. Ketiga nama itu mempunyai benang biru yang saling bisa dihubungkan untuk menggambarkan politik Indonesia kontemporer. Jokowi mempunyai jalan politik yang mirip dengan Duterte mantan presiden Filipina, dan pada tingkat yang berbeda ada kemiripan dengan Lee Kuan Yew mantan perdana menteri Singapura.

Ketika Jokowi memaksakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden, orang pun mempersamakannya dengan upaya Duterte menitipkan anaknya, Sara Duterte, untuk menjadi wakil presiden mewakili Ferdinand Marcos Jr, atau lebih dikenal sebagai Bongbong Marcos.

Garis persamaan yang ditarik adalah garis politik dinasti yang dipraktikkan oleh Duterte dan Jokowi. Keduanya melakukan politik nepotisme dengan menitipkan anaknya menjadi calon  wakil presiden. Baik Sara maupun Gibran sama-sama pernah menjadi walikota. Sara di Davao dan Gibran di Solo.

Selama menjadi presiden Rodrigo Duterte bertindak seperti koboi, menembak mati penjahat-penjahat narkoba tanpa mempedulikan hak asasi manusia. Rapor Duterte di bidang demokrasi merah, dan selama masa kekuasaan Duterte kebijakan luar negeri Filipina bergeser dari pro-Amerika Serikat menjadi pro-China. Sepertinya ada kemiripan dengan Jokowi.

Duterte dengan Jokowi bukan perbandingan apple to apple, tapi banyak kemiripan. Jokowi bukan tipe pembunuh gaya koboi seperti Duterte, tapi Jokowi lebih dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Konon, Jokowi sangat pendendam dan tidak segan-segan menghabisi karir politik lawan-lawannya.

Rapor Duterte dan Jokowi di bidang demokrasi dan HAM juga tidak beda-beda amat, malah bisa dibilang sangat mirip. Sama dengan Duterte, indeks demokrasi Indonesia merosot tajam selama pemerintahan Jokowi. Rekor HAM Jokowi juga tidak bagus-bagus amat dan indeks pemberantasan korupsi Indonesia merosot selama pemerintahan Jokowi.

Ketika Jokowi memaksakan Gibran menjadi calon presiden, publik pun membandingkannya dengan Duterte, terutama karena ada politik nepotisme yang kental di balik pencalonan itu. Bedanya, Duterte tidak perlu memerkosa konstitusi, sementara Jokowi melakukannya. Dalam hal ini Jokowi bisa dibilang lebih koboi ketimbang Duterte.

Benang biru pemilu presiden Filipina dengan Indonesia juga bisa ditarik dari pencalonan Ferdinand Marcos Jr–alias Bongbong Marcos—dengan pencalonan Prabowo Subianto. Dalam kasus ini kesamaannya agak jauh tapi benang birunya masih tetap terlihat jelas.

Bongbong ialah anak laki-laki diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang ditumbangkan oleh people power pada 1984. Prabowo ialah menantu penguasa Orde Bari selama 32 tahun, Soeharto, yang akhirnya tumbang oleh gerakan reformasi pada 1998.

Bongbong dan Prabowo sama-sama punya masa lalu yang kelam bersama rezim otoriter. Keduanya kemudian muncul ke panggung politik dengan berusaha menghapus jejak masa lalunya melalui berbagai kampanye media sosial yang canggih. Bongbong menyasar pemilih muda dengan menggambarkan dirinya sebagai capres yang bersih. Prabowo menyasar khalayak lebih luas dengan mencitrakan dirinya sebagai capres yang lucu dan gemoy, alih-alih capres yang brutal yang selama ini melekat pada citranya.

Bongbong dan Prabowo akhirnya menang. Prabowo lebih kasar cara menangnya karena mendapat ‘’dekengan pusat’’ dari Jokowi. Meskipun kemenangan belum konklusif tapi publik sudah mengira-ngira bagaimana masa depan hubungan Jokowi dengan Prabowo.

Banyak yang mengira Prabowo akan menjadi anak manis yang akan menurut terhadap kemauan Jokowi. Kalau dulu Jokowi dianggap sebagai sekedar wayang yang dimainkan oleh Mega—dan ternyata sangat salah—sekarang orang mengira bahwa Prabowo juga hanya akan menjadi wayang bagi Jokowi.

Anggapan bisa menjadi kesalahan fatal karena rekam jejak Prabowo yang tidak terlalu meyakinkan sebagai anak manis yang penurut. Pak Harto, sang mertua, dikhianati oleh Prabowo dengan berusaha menikamnya dari belakang, apalagi Jokowi yang tidak mempunya hubungan historis dan psikologis yang panjang dengan Jokowi.

Beberapa media luar negeri memprediksi hubungan Jokowi-Prabowo tidak akan bertahan lama. Bulan madu politik antar keduanya diperkirakan akan singkat. Hal yang sama terjadi antara Duterte dengan Bongbong Marcos sekarang ini. Hanya dalam tempo dua tahun hubungan keduanya pecah dan menjadi berantakan.

Sekarang ini perseteruan antara Duterte vs Bongbong Marcos berlangsung terbuka. Duterte menuduh Bongbong ingin memerkosa konstitusi yang memungkinkan dirinya bisa menjadi diktator seumur hidup seperti bapaknya. Kongsi politik yang hanya berdasarkan pragmatisme akhirnya bubar dalam tempo singkat.

Hal yang sama diprediksi bakal terjadi antara hubungan Jokowi-Prabowo. Berbagai macam skenario sudah bermunculan. Ada yang mengatakan Prabowo hanya akan bertahan dua atau tiga tahun, setelah itu Prabowo akan ‘’dimatikan’’ dan diganti oleh Gibran. Jokowi akan berperan sebagai dalang besar yang memainkan Gibran sebagai wayang.

Peran apa yang bakal dimainkan oleh Jokowi? Itulah pertanyaan yang banyak muncul belakangan ini. Banyak spekulasi yang bermunculan. Ada yang menyebut Jokowi akan mengambil alih Partai Golkar dengan menempati posisi dewan pembina yang powerful. Ada yang memprediksi Jokowi akan menjadi ketua dewan pembina PSI (Partai Solidaritas Indonesia), dengan catatan partai itu lolos ambang batas parlemen.

Dua posisi itu tidak akan powerful untuk mengendalikan pemerintahan. Kalau Jokowi masih tetap ingin mempengaruhi pemerintahan, apalagi mempengaruhi secara dominan, maka Jokowi harus memegang posisi di kabinet. Pertanyaannya, posisi apa yang cocok bagi Jokowi?

Marilah kita melihat apa yang dilakukan Lee Kuan Yew. Aroma nepotisme dan politik dinasti dipertontonkan Lee ketika menyiapkan anaknya, B.G Lee, untuk menggantikannya sebagai perdana menteri. Tetapi, ternyata B.G Lee tidak cukup siap, sehingga diparkir dulu selama 5 tahun dan Lee mengangkat Goh Chok Tong sebagai perdana menteri transisi.

Sambil menunggu B.G Lee matang Lee Kuan Yew menempatkan dirinya sebagai menteri senior. Dengan jabatan ini Lee masih tetap bisa mengontrol pemerintahan dan mengendalikannya secara tidak langsung. Setelah 5 tahun akhirnya tampuk kekuasaan diserahkan kepada B.G Lee, dan Lee Kuan Yew tetap menjadi supervisi sebagai menteri senior.

Rapor Lee di bidang demokrasi merah, tapi prestasinya di bidang ekonomi mengagumkan. Itulah yang ingin ditiru Jokowi. Akankah Jokowi menjadi Lee Kuan Yew yang akhirnya bisa mengantar sang putra mahkota dengan mulus? Ataukan Jokowi akan mengalami nasib seperti Duterte-Bongbong yang bubrah setelah berkoalisi selama 2 tahun? Atau mungkin Jokowi lebih memilih jalan Hitler, seperti yang ditengarai Connie Rahakundini? Siapa tahu?

Oleh: Dhimam Abror Djuraid, founder kempalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *