Kendalikan Penyakit Ternak, Pemprov Jatim Terima 1 Juta Dosis Vaksin PMK dan 250 Ribu Dosis Vaksin LSD

waktu baca 3 menit
Pj.Gubernur Jarim Adhy Karyono memimpin langsung proses penerimaan vaksin PMK dan LSD di Dinas Peternakan Jatim, Kamis (7/3).

SURABAYA-KEMPALAN: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memimpin langsung proses penerimaan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) di Dinas Peternakan Jatim Jl. A. Yani no. 202 LSDSurabaya, Kamis (7/3). Total vaksin yang diterima Pemprov Jatim hari ini adalah 1 juta dosis vaksin PMK dan 250 ribu dosis vaksin LSD.

Pihaknya optimistis bahwa vaksin yang diterima hari ini akan semakin mempercepat pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun LSD di Jawa Timur. Terlebih sejauh ini Pemprov Jatim juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pihak-pihak terkait dalam implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK yang terukur.

“Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua kejadian penyakit PMK di Jawa Timur mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 terus menurun,” katanya.

“Berdasarkan laporan ISIKHNAS sampai 5 Maret 2024 realisasi vaksinasi Jawa Timur sebanyak 11,3 juta dosis atau berkontribusi 42% dari total vaksinasi PMK di Indonesia,” sambung Adhy.

Lebih lanjut  Adhy menjelaskan bahwa sebagai upaya tindak lanjut vaksinasi PMK, pemerintah juga melakukan penandaan ternak dengan ear tag. Sampai 5 Maret 2024 telah terpasang ear tag sebanyak 2,5 juta ekor dari total ear tag yang telah didistribusikan ke kabupaten kota sebanyak 5,3 juta unit.

“Hari ini juga akan didistribusikan ear tag tambahan sebanyak 150 ribu unit,” ucapnya.

Upaya pengendalian PMK dan juga LSD ini ditegaskan Adhy juga mengupayakan langkah strategis dalam peningkatan populasi hewan ternak di Jawa Timur khususnya sapi. Hal ini penting karena Jawa Timur merupakan gudang ternak nasional.

“Jawa Timur merupakan sumber pangan asal hewan yang terbesar juga sumber protein pangan daging hewan yang terbesar. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga dan pertahankan. Dan saya yakin dengan berbekal pengalaman, ini kita bisa lakukan,” terangnya.

Selain pengendalian PMK dan LSD, langkah yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan populasi ternak juga termasuk melakukan kegiatan penjaminan status kesehatan hewan, embrio transfer dan pemuliaan ternak melalui uji zuriat untuk menjaring bibit unggul lokal Jawa Timur. Selain itu, juga melakukan percepatan melalui implementasi teknologi inseminasi buatan (kawin suntik).

Pada tahun 2023, Jatim bahkan mampu melaksanakan inseminasi buatan sebanyak 1,9 juta dosis dengan capaian akseptor sebanyak 1,36 juta ekor.

“Untuk keberlanjutan program peningkatan populasi ternak sapi melalui inseminasi buatan, akan di distribuikan semen beku sebanyak 726,3 ribu dosisdan nitrogen cair sebanyak 81,1 ribu liter,” jelasnya.

Adhy menyebut Jawa Timur selalu menjadi best practice bagi provinsi lain. Bahkan negara lain untuk pengembangan sapi inseminasi buatan yang berpusat di Balai Besar Inseminasi Buatan di Kab. Malang. Pada tahun 2023, Jatim mampu melaksanakan inseminasi buatan sebanyak 1,9 juta dosis dengan capaian akseptor sebanyak 1,36 juta ekor.

“Jawa Timur selalu menjadi best practice bagi provinsi lain. Bahkan negara lain untuk pengembangan sapi dengan inseminasi buatan, dan ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi,” sebutnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga melakukan upaya peningkatan produksi susu sapi dengan alternatif pemeliharaan sapi perah jenis jersey yang dilakukan oleh PT. Greenfileds Indonesia.

Pada kesempatan hari ini, Adhy juga menerima secara simbolis hibah 5 ekor Sapi Perah Breed Jersey dengan specifikasi Betina Bunting dari PT Greenfied Indonesia.

“Ini adalah pilot project pemeliharaan sapi perah breed jersey pada Peternakan rakyat yang akan diuji coba di UPT Pembibitan Ternak yang ada di kota Batu,” terangnya.

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan hari ini akan berbuah keberhasilan peningkatan populasi hewan ternak khususnya sapi di Jawa Timur. Selain itu, keberhasilan ini juga diharapkan juga membawa dampak positif bagi para peternak di Jawa Timur.

“Pengendalian PMK ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, perlu keterlibatan steakholder lainnya dan saya berharap semua ini bisa menjamin kesehatan hewan di Jatim dan memberikan dampak positif bagi peternak kita,” tutupnya. (Dwi Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *