Time For Change

waktu baca 5 menit
Ilustrasi Anies Baswedan (*)

KEMPALAN: Anies Baswedan membuat gestur menunjuk jam tangan dan membuat gerakan tangan memutar. Gerakan itu merupakan bahasa isyarat yang dipakai kalangan difabel untuk menyatakan ungkapan ‘’saatnya untuk berubah’’, Time for Change.

Debat terakhir capres 2024 Ahad (4/2) oleh banyak kalangan dianggap datar atau anti-klimaks. Banyak yang mengharapkan debat terakhir itu menjadi semacam pertandingan tinju yang memasuki ronde ke-15, ketika dua petinju bertarung habis-habisan untuk menjatuhkan lawan.

Hal itu tidak terjadi. Malah, secara umum yang terjadi sebaliknya. Anies tidak segarang sebelumnya. Prabowo berusaha lebih tenang supaya tidak terpancing emosinya, sementara Ganjar berusaha mencuri perhatian, stealing the show, dengan memamerkan kepercayaan diri yang tinggi.

Dari hasil media monitoring itu terlihat bahwa secara keseluruhan Anies lebih unggul dari dua lawannya. Sentimen positif terhadap Anies lebih tinggi dari dua lawannya. Secara keseluruhan, dalam serial lima debat capres-cawapres 2024 ini pasangan Amin unggul dari lawan-lawannya.

Namun, realitas di lapangan tentu tidak paralel dengan realitas dunia maya. Secara umum Amin unggul di dunia maya. Tetapi, berbagai survei masih mengunggulkan pasangan Prabowo-Gibran. Malah beberapa survei menempatkan pasangan 02 bisa memperoleh suara di atas 50 persen, yang berarti pilpres hanya berlangsung satu putaran. 

Banyak kalangan meragukan survei semacam itu, karena banyak indikasi yang bertentangan dengan hasil survei itu. Informasi yang luas beredar menyebutkan bahwa elektabilitas 02 mentok dan macet di kisaran 40 sampai 42 persen. Karena itu hampir mustahil pilpres akan berlangsung satu putaran.

Semua pasangan calon sudah berancang-ancang untuk mengikuti pilpres dua putaran. Secara umum sudah terlihat bahwa putaran kedua akan menjadi ajang persaingan 01 vs 02. Pasangan 03 diprediksikan akan tersisih, dan akan membentuk koalisi baru dengan 01.

Kalau hal ini sampai terjadi maka akan muncul anomali lagi dalam pilpres 2024. Kalau terjadi koalisi antara 01 dan 03 maka akan terjadi koalisi antara PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mendukung 01 dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai penyokong utama 03. 

Koalisi ini disebut sebagai koalisi minyak dan air atau koalisi Tom and Jerry, karena dua partai itu punya ideologi yang bertentangan. Tetapi, mata kuliah ilmu politik semester pertama mengajarkan bahwa tidak ada permusuhan atau pertemanan abadi dalam politik, kecuali kepentingan yang abadi. Koalisi Tom and Jerry memang anomali. Tetapi karena ada musuh bersama 02 maka perbedaan apa pun bisa dihilangkan.

Yang tidak kalah anomali adalah kemungkinan bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan. Keduanya dikenal sebagai bitter rival, musuh bebuyutan dalam politik. Rivalitas Anies vs Ahok dalam pemilihan gubernur DKI 2016 menjadi rivalitas paling keras dalam sejarah politik Indonesia pasca-reformasi. Rivalitas itu memunculkan polaritas dua kubu yang mempengaruhi lanskap politik nasional Indonesia.

Ahok menjadi musuh bersama di kalangan umat Islam karena kasus pelecehan Alquran Surat Al-Maidah. Ahok menjadi simbol paling dibenci dari kubu cebong sebagai musuh utama kubu kampret dan kadrun. Terminologi kadrun, kampret, dan cebong menjadi kosa kata politik paling dikenal di Indonesia karena rivalitas Anies vs Ahok.

Ahok sudah membuat langkah berani dengan menyempal dari Jokowi. Dua pasangan ini dianggap sebagai pasangan unsperable, tidak terpisahkan, dan dianggap sebagai pasangan yang ideal yang digadang-gadang akan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tetapi, kepentingan politik yang berbeda menyebabkan pasangan itu bubar.

Lawan-lawan politik sudah menyebar perang urat syaraf bahwa Ahok akan menjadi faktor penghalang koalisi 01 dan 03. Bahkan disebutkan bahwa Ahok menjadi kuda troya yang sengaja disusupkan oleh Jokowi untuk menghambat koalisi 01 dan 03. Dalam situasi peperangan politik yang keras seperti sekarang ini segala macam intrik dan isu dilempar untuk melemahkan musuh.

Jokowi berada pada posisi defensif, kalau bukan terdesak. Ia turun gunung, melabrak semua aturan dan fatsoen politik, dan secara terbuka Jokowi menyatakan akan berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo dan Gibran sang putra mahkota. Jokowi bagi-bagi amplop di depan istana dan menggelontorkan bansos triliunan rupiah untuk mencari suara bagi 02.

Politik gentong babi, pork barrel politics, ala Jokowi dipamerkan secara terang-terangan. Perlawanan muncul semakin terbuka dari kalangan kampus. Kalau selama ini kampus dianggap melempem dan tiarap, sekarang kampus mulai menggeliat.

Diawali dari UGM yang notabene almamater Jokowi sendiri, perlawanan kampus meluas dari Jogja ke Jakarta, dan merantak ke semua kota besar lainnya. Gerakan moral bertajuk ‘’Indonesia Darurat Kenegarawanan’’ ini menjadi pukulan telak bagi Jokowi.

Tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali dengan membuat serangan balik yang sporadis dan terkesan putus asa. Para guru besar yang menjadi motor gerakan keprihatinan diserang dengan tuduhan partisan. Demontrasi tandingan dilakukan di beberapa kampus. Beberapa rektor membuat pernyataan mendukung Jokowi dengan memuja-muji kepemimpinannya.

Salah satu yang menjadi ikon utama keberhasilan Jokowi yang ditonjolkan adalah penanganan Covid-19. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan. Pagebluk Covid-19 adalah pagebluk global yang menimpa semua negara di dunia. Pandemi itu akhirnya berhenti di seluruh dunia hampir dalam waktu bersamaan. 

Tidak ada yang pantas dibanggakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Justru sangat banyak borok yang muncul dalam penanganan pandemi, karena dana triliunan rupiah yang digelontorkan banyak memunculkan korupsi dan memperkaya segelintir kroni.

Serangan terhadap Jokowi main masif dengan munculnya pernyataan keras dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Kardinal mengingatkan bahwa mengabaikan seruan dari kalangan kampus bisa membawa bahaya kepada kekuasaan. Diingatkan tentang jatuhnya banyak kekuasaan karena penguasa abai terhadap peringatan para intelektual.

Peringatan Uskup Agung ini sangat signifikan mengingat selama ini umat Katolik dianggap sebagai pendukung setia Jokowi. Ketika terjadi revolusi Filipina 1984, diktator Ferdinand Marcos akhirnya jatuh oleh perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Uskup Agung Kardinal Sin.

Peringatan Kardinal Suharyo tidak sama skalanya dengan gerakan Kardinal Sin. Tetapi, Jokowi harus mendengarkannya secara serius, kalau tidak mau merasakan akibatnya.

Oleh: Dhimam Abror Djuraid, founder kempalan.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *