Makzul

waktu baca 5 menit
Ilustrasi Jokowi dan mahkota rusak (*)

KEMPALAN: Pemakzulan atau impeachment, menjadi kosa kata yang banyak dibicarakan beberapa waktu belakangan ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pemakzulan, dari kata dasar makzul, berarti berhenti memegang jabatan atau turun takhta.

Pemakzulan adalah proses, cara, perbuatan pemakzulan dengan menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan, meletakkan jabatan sendiri dan berhenti sebagai raja.

Dalam tradisi demokrasi modern pemakzulan menjadi hal yang lumrah  dan banyak terjadi di negara demokrasi. Isu pemakzulan di Indonesia semakin kencang seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu presiden yang kurang sebulan lagi.

Wacana yang berkembang sekarang adalah Presiden Joko Widodo diturunkan di tengah jalan sebelum pemilu, atau menunggu setelah pemilu baru menurunkan Jokowi. Narasi yang berkembang adalah pemilu tanpa Jokowi atau pemilu dengan ada Jokowi.

Wacana pemakzulan sudah berkembang beberapa bulan yang lalu setelah sekelompok tokoh yang menamakan dirinya Kelompok Petisi 100 menandatangani manifesto politik menuntut agar Jokowi diturunkan dari jabatannya.

Kelompok Petisi 100 ini menganggap Jokowi sudah melakukan banyak pelanggaran konstitusi dengan terlalu dalam campur tangan dalam proses pemilihan umum. Jokowi dianggap sedang mendesain masa depannya pasca-lengser dengan memilih presiden yang dianggap bisa mengamankan masa depannya.

Semula ide pemakzulan dianggap jauh dari kenyataan, terutama karena Jokowi dianggap masih menguasai suara di parlemen dan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Anwar Usman, adik iparnya.

Tetapi, wacana ini sekarang menjadi sesuatu yang terlihat nyata setelah Jokowi nekat memaksakan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil Prabowo Subianto.

Last blow, pukulan terakhir yang menentukan pemakzulan muncul setelah Jokowi menegaskan sikapnya berpisah dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang menjadi induknya selama ini. Serentetan benturan Jokowi dengan PDIP belakangan ini meneguhkan pandangan bahwa Jokowi sudah menyiapkan masa depannya tanpa PDIP.

Campur tangan Jokowi yang dianggap masif dalam proses pemilu ini memunculkan gerakan pemakzulan yang semakin banyak mendapat dukungan. Semula gerakan ini hanya sayup-sayup, sekarang gerakan ini terdengar makin kencang.

Dalam mekanisme demokrasi pemecatan Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran yang dilakukan Presiden.

Prosesnya ribet dan panjang. Tetapi tidak berarti pemakzulan mustahil dilakukan. Dalam politik tidak ada kata mustahil. Koalisi Jokowi di parlemen semakin berkurang dengan keluarnya PDIP. Tidak ada yang menjamin bahwa usulan impeachment tidak disambut oleh partai lain yang sekarang masih ada di koalisi. Melihat beberapa perkembangan terakhir terlihat indikasi ada partai yang kurang betah berada di koalisi.

Parlemen Indonesia pernah melakukan impeachment dengan relatif mudah terhadap Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sejarah Indonesia juga diwarnai dengan impeachment ketika Presiden Soekarno dijatuhkan oleh parlemen setelah memerintah selama 22 tahun. Impeachment terhadap Soekarno diwarnai dengan pertumpahan darah.

Presiden Soeharto menggantikan Soekarno dan berkuasa selama 32 tahun. Kekuasaan Soeharto berakhir oleh gerakan rakyat yang didukung mahasiswa. Pengalaman impeachment dan pengunduran diri presiden di tengah jalan ini menjadi preseden yang sangat mungkin akan terjadi lagi di Indonesia.

Kisah impeachment yang lebih dramatis dialami oleh Sukarno. Sang proklamator yang membidani lahirnya Indonesia harus mengakhiri karir politiknya secara tragis, diisolasi, dan disingkirkan dari kekuasaannya.

Rencana kudeta oleh PKI pada 1965 gagal dan membawa kehancuran bagi partai itu. Sukarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang ia mainkan sejak awal 1960-an runtuh dan Angkatan Darat yang menjadi musuh politik utama Sukarno semakin kuat dan mendominasi.

Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Sukarno. Kekuatan politik Sukarno surut dengan cepat setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Pada 12 Maret Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Sukarno. Lalu pada 27 Maret Sukarno terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Pembersihan loyalis Sukarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi. Dominasi Soeharto pun menguat di kalangan anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang anti-Sukarno.

Pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang dijuduli Nawaksara, tapi MPRS yang sudah berada diluar kendali Sukarno menolak pertanggungjawaban itu.

Sukarno makin terdesak. Pada 22 Februari Sukarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto. Kejatuhan Sukarno semakin dekat

Pada Sidang Istimewa MPRS 7 Maret 1967 memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Soeharto kemudian berkuasa selama 32 tahun dan dianggap mempunyai kekuatan yang tidak tergoyahkan. Tetapi akhirnya Soeharto dipaksa mundur oleh demonstrasi mahasiswa yang mendapat dukungan dari kroni-kroni Soeharto di kekuasaan.

Impeachment adalah mekanisme demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, tetapi bisa menjadi preseden buruk dalam bernegara. Dalam tradisi islam perceraian atau talak adalah halal, tetapi sangat dibenci oleh Tuhan. Impeachment juga halal tetapi bisa membawa dampak negatif bagi perjalanan demokrasi bangsa.

Negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat sangat menghindari impeachment. Jika harus terjadi–sebagaimana dialami Presiden Nixon pada 1972—ia langsung diampuni dan diputihkan oleh Presiden Gerald Ford yang terpilih menggantikannya.

Presiden Bill Clinton hampir di impeach pada 1997 karena terlibat skandal seks dengan Monica Lewinsky, pegawai magang di Gedung Putih. Clinton akhirnya diampuni dan kasusnya tidak dilanjutkan.

Di Indonesia impeachment sudah menjadi bagian dari sejarah politik. Sekali terjadi impeachment akan terjadi lagi di episode berikutnya. Itulah hukum besi politik atau iron law of politics, yang berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

Oleh: Dhimam Abror Djuraid, founder kempalan.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *