Hakim Putuskan Lepas Terdakwa Kasus Penggelapan Rp 50 Miliar, Jaksa Siap Kasasi ke MA

waktu baca 3 menit
Sidang putusan Gunawan Tjoa di PN Sidoarjo, Senin (21/8/2023).

SIDOARJO-KEMPALAN: Majelis hakim yang diketuai Slamet Pujiono, SH M.Hum melepaskan terdakwa Gunawan Tjoa (GT) dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvervolging dalam perkara dugaan penggelapan Rp 50 miliar pada sidang putusan di PN Sidoarjo, Senin (21/8/2023) sore.

Putusan onstlag atau biasa disebut putusan lepas diberikan lantaran hakim menyimpulkan kasus dugaan penggelapan uang ini bukan pidana melainkan perdata. Pertimbangannya menurut hakim, saksi Anita selaku korban menuntut pembayaran udang yang dipasok ke PT Indu Manis perusahaan milik Gunawan Tjoa.

Keputusan hakim membebaskan Gunawan Tjoa dari tuntutan jaksa membuat JPU (Jaksa Penuntut Umum) Budhi Cahyono SH dari Kejari Sidoarjo tidak puas dan siap melawan dengan kasasi ke MA.

“Tadi dipersidangan kami menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim. Kami diberi waktu 14 hari untuk menjawabnya. Kemungkinan kami akan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Jaksa Budhi seusai sidang.

Anehnya, kuasa hukum terdakwa Gunawan Tjoa juga menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim yang membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa.

Sebelumnya, pada sidang tuntutan Rabu, 12 Juli 2023 lalu, JPU Budhi Cahyono menuntut terdakwa GT hukuman 4 tahun penjara.

Tuntutan seberat 4 tahun penjara karena jaksa menilai GT terbukti secara materiil melakukan tindak pidana penggelapan Rp 50 miliar sesuai pasal 372 KUHP. Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebagai instrumen pembayaran namun tidak bisa dicairkan karena dana kosong.

“Kami memutuskan tuntutan tertinggi untuk pasal 372 KUHP terhadap terdakwa GT dengan pertimbangan nilai penggelapan yang dilakukan cukup besar yakni Rp 50 miliar kemudian bukti materiil cukup,” katanya.

Pertimbangan lainnya, selama persidangan di PN Sidoarjo terdakwa GT berbelit-belit dalam memberi keterangan serta tidak ada niat dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada korban dan terdakwa tidak mau berdamai dengan korban.

Seperti diketahui GT adalah terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang telah menipu rekan bisnisnya sebesar Rp 50.150.338.227 (Lima puluh miliar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Kasus GT dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo akhir Februari 2023 setelah perkaranya P21 oleh Kejaksan Agung.

Namun, ketika menjalani persidangan awal Maret 2023, terdakwa GT mengajukan penangguhan tahanan dan disetujui oleh majelis hakim yang diketuai Slamet Pujiono dengan jaminan uang Rp 500 juta.

Sebelumnya, direktur PT Indu Manis Gunawan Tjoa menjalin hubungan dagang dengan Anita (AN) komanditer CV Delta Marine sejak tahun 2008. Kedua bos perusahaan ini lebih intensif menjalin hubungan dagang dari 2018-2019.

GT dan AN menjalin hubungan dagang berupa udang vannamei (udang putih) dimana GT adalah pemilik perusahaan cold storage di Gresik selaku pembeli, dan CV Delta Marine adalah pemasok atau supplier. Udang yang dipasok oleh CV Delta Marine kemudian di ekspor PT Indu Manis ke luar negeri.

Atas transaksi dagang tersebut, ternyata GT tidak membayar biaya berton-ton udang yang telah dipasok CV Delta Marine.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut kemudian dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 20 Mei 2020 oleh Untung Haryanto, Lawyer CV Delta Marine. GT dilaporkan dalam perkara: Pemalsuan surat, penipuan/perbuatan curang, serta penggelapan. Laporan tersebut kemudian, diproses oleh Penyidik Mabes Polri dan menetapkan GT tersangka.

Residivis

Dari hasil penelusuran media ini, Gunawan Tjoa alias GT adalah residivis kasus pengemplangan pajak hasil industrinya sejak 2005 hingga 2014. GT diadili karena diduga menghindari pajak atau tidak melaporkan hasil kegiatan industrinya yang bergerak di bidang ekspor pengolahan udang. GT juga diketahui menggunakan software bajakan dengan sengaja pada perangkat komputernya dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial.

GT kemudian divonis delapan bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa, 15 Juli 2014. (Muhammad Tanreha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *