Kerisauan Prof. Haedar Nashir

waktu baca 5 menit
Prof. Haedar Nashir. (ist)

KEMPALAN: Ketua PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir risau dengan perkembangan politik nasional. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah lembaga Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai lembaga yang ‘’powerful’’ punya kekuatan besar.

Prof Haedar terkenal santun dan tidak suka melakukan dramatisasi. Karena itu pernyataan powerful dipilih dengan hati-hati untuk menggambarkan lembaga yang sangat kuat.

Salah satu yang merisaukan adalah keputusan MK terhadap perpanjangan masa jabatan anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari empat menjadi lima tahun. Keputusan itu diprotes bayak pihak karena dicurigai ada agenda terselubung di baliknya.

Muhammadiyah tidak sekadar risau tapi menggugat keputusan MK itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebuah keputusan yang bersifat open legal policy harusnya dikembalikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bukan diputuskan oleh MK.

MK merupakan lembaga yang lahir pasca reformasi. Dulu sebelum ada MK kewenangan sebagai penjaga demokrasi ada di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tapi, setelah reformasi kewenangan MPR dipreteli sampai menjadi aksesoris belaka.

UUD 1945 sudah mengalami perombakan total melalui amandemen yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi liberal.

Kwik Kian Gie masuk dalam barisan tokoh yang mengritik UUD hasil empat kali amandemen yang mentransformasi UUD 1945 menjadi UUD 2004. Banyak perubahan mendasar yang membawa Indonesia menuju demokrasi liberal ala Amerika. Banyak lembaga-lembaga baru yang lahir dalam bentuk komisi yang punya kewenangan besar.

Di Amerika salah satu ciri demokrasinya, menurut Alexis de Tocqueville, adalah semakin banyaknya asosiasi yang didirikan oleh masyarakat. Selain itu jumlah orang yang melakukan litigasi melalui pengadilan juga sangat banyak, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat percaya kepada proses hukum.

Amerika menganut sistem liberal dengan membagi kekuasaan yang lebih banyak kepada masyarakat. Negara yang terlalu kuat akan menjadi diktator yang mengancam demokrasi. Sebaliknya, rakyat yang terlalu kuat akan melahirkan anarki.

Amerika punya sistem dua kamar Senat dan Kongres dengan fungsi masing-masing. Indonesia menirunya dengan meniru senat dan menciptakan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Tapi dalam praktiknya lembaganya ada tapi perannya nyaris tidak terdengar. Anggota DPD dengan bagga menyebut dirinya senator tapi dalam praktiknya jauh panggang dari api.

Kwik mengatakan dulu banyak orang pintar yang berintegritas. Sekarang banyak orang pintar tapi tidak berintegritas. Dalam istilah bahasa Jawa ada sebutan ‘’bener’’ dan ‘’pener’’, benar dan berintegritas. Orang-orang pintar zaman dulu bisa kuliah di luar negeri karena mereka memang punya otak brilian. Orang-orang seperti Hatta, Sjahrir, Soepomo, Iwa Kusumasumantri, dan lain-lainnya adalah orang-orang berotak cemerlang yang berkesempatan kuliah di luar negeri dan membangun jaringan luas.

Mohammad Hatta dalam memoar tiga jilid berjudul ‘’Untuk Negeriku’’ menceritakan bagaimana ia membangun jaringan dengan sesama rekan pergerakan kemerdekaan dari seluruh penjuru dunia. Hatta antara lain sudah membangun jaringan dengan aktivis kemerdekaan India seperti Nehru. Hatta juga membangun jaringan dengan anak-anak muda pergerakan dari berbagai negara Asia dan Afrika.

Kalau sedang menjalani liburan Hatta dan kawan-kawannya ‘’halan-halan’’ ke berbagai kota di Eropa seperti Paris. Bukan sekadar jalan-jalan tapi membangun jaringan dan membeli berbagai jenis buku untuk referensi. Karena itu tidak mengherankan kalau Hatta menjadi jenius ekonomi dengan referensi yang sangat luas.

Dari persinggungan dengan budaya Eropa dan budaya berbagai negara dunia ketiga para tokoh bangsa itu kemudian menyusun dasar negara yang menjadi fondasi pemerintahan. Perdebatan mengenai dasar negara antara nasionalisme yang demokratis dengan Islam berjalan dengan keras dan alot. Tapi pada akhirnya dicapai konsensus untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara nasionalis yang t berlandaskan pada Pancasila.

Indonesia yang baru merdeka tidak menganut sistem demokrasi liberal one person one vote, tetapi menganut sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Secara implisit disitu disebutkan bahwa rakyat yang masih belum tinggi status pendidikannya belum saatnya untuk diberi kebebasan liberal. Sistem perwakilan, dengan presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris dianggap sebagai perwujudan demokrasi kerakyatan yang bijaksana dan penuh hikmah. Sekarang, presiden menjadi mandataris dan petugas partai.

Memang kemudian terjadi berbagai penyelewengan. Sukarno menerjemahkan sila keempat dan kemudian menginterpretasikannya sebagai demokrasi terpimpin yang membawanya menjadi presiden seumur hidup. Soeharto melakukan koreksi terhadap orde lama, tapi kemudian terperosok juga menjadi otoriter dan menerjemahkan Pancasila sebagai demokrasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Demi stabilitas untuk pembangunan, demokrasi dikorbankan.

Gerakan reformasi membongkar dasar-dasar sistem demokrasi Pancasila itu. Beberapa amandemen dilakukan secara serampangan. Di awal reformasi bahkan sempat muncul ide untuk mengubah NKRI menjadi negara federal seperti negara serikat zaman Belanda.

Kewenangan MPR dicabut dan hak untuk memilih presiden diserahkan kepada rakyat dengan mekanisme satu orang satu suara. Maraklah jual beli suara. Rakyat belum cukup paham memilih seorang pemimpin, dan sangat rentan terhadap manipulasi.

Maka yang terjadi adalah popularitas dan elektabilitas yang direkayasa. Pencitraan dilakukan secara masif dengan berbagai cara. Segala macam konsultan dikerahkan, mulai dari konsultan politik, konsultan media, sampai konsultan perdukunan.

Demokrasi liberal melahirkan para penjahat dan pencoleng demokrasi yang tidak punya hati nurani. Lembaga-lembaga baru muncul dengan kekuatan yang berlebih. MK hanya terdiri dari 9 orang, tetapi menentukan hitam dan putihnya negara. Lembaga ini meniru The Supreme Court di Amerika yang menjadi salah satu lembaga paling powerful. Presiden Amerika disebut sebagai POTUS (President of The Unites States) dan Mahkamah Agung disebut sebagai SCOTUS (Supreme Court of The United States).

SCOTUS menjadi benteng perlindungan terakhir hukum di Amerika. Para hakim SCOTUS dipilih untuk jabatan seumur hidup, dan secara teoretis bebas dari pengaruh partai. Meskipun dalam praktiknya empat dari 9 anggota SCOTUS mempunyai latar belakang ideologi yang sama, tetapi rakyat Amerika masih percaya kepada integritas para hakim agung itu.

Di Indonesia ada Mahkamah Agung (MA) yang hakim agungnya terlibat jual beli keputusan hukum dan masuk dalam jaringan mafia hukum, kemudian dicokok KPK.

Ketua MK Anwar Usman menikah dengan adik kandung Presiden Joko Widodo. Muncul desakan keras agar ia mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi seruan itu hilang nyaris tak terdengar.

Pantaslah Prof. Haedar Nashir risau terhadap lembaga ini. MK mirip malaikat yang bisa menentukan nasib bangsa dan negara Republik Indonesia. Seyogyagnya para anggotanya berhati malaikat, atau setidaknya setengah malaikat.

Tetapi, sulit untuk melakukan kontrol, karena tidak ada lembaga di atas MK yang punya kewenangan. Tidak ada yang bisa berbuat apa pun ketika MK disusupi oleh iblis. ()

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *