Penundaan Pemilu dan Penjahat Demokrasi

waktu baca 4 menit
Foto: suaramerdeka.com

KEMPALAN: ISU penundaan pemilu tidak pernah mati dan terus menjadi perdebatan politik yang menggelinding. Beberapa menteri kabinet Jokowi pernah melontar isu itu. Beberapa ketua partai politik juga pernah melontar isu itu. Semuanya menjadi layu sebelum berkembang. Tetapi, tiba-tiba saja muncul keputusan penundaan pemilu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keputusan ini menggemparkan dan tidak terpikirkan sebelumnya. Para aktivis yang menolak wacana penundaan pemilu tidak ada yang menduga bahwa keputusan itu akan datang dari pengadilan, karena pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu.

Tetapi, ternyata serangan telak muncul dari sisi yang tidak terduga sama sekali. Para aktivis menyebut keputusan pengadilan untuk menunda pemilu sampai 2025 ini merupaka keputusan yang disusupi oleh kepentingan politik. Keputusan ini dicurigai sebagai keputusan titipan dari sebuah gerakan besar yang menyusun skenario untuk menunda pemilu.

Para ahli hukum menuding para hakim yang mengambil keputusan itu sebagai bagian dari jaringan skenario penundaan pemilu. Banyak yang mendesak supaya anggota majelis hakim diperiksa oleh Komisi Yudisial. Banyak juga yang mendesak agar hakim-hakim itu dipecat.

BACA JUGA: ASN Crazy RichAnies The Super Star

Penolakan publik pun sangat keras. Hampir tidak ada satu pun suara yang mendukung keputusan pengadilan itu. Kalau keputusan ini diaggap sebagai bagian dari tes ombak, maka hasilnya sudah jelas, bahwa publik menolak keras penundaan pemilu dengan alasan apapun.

Pintu gerakan penundaan rupanya bergeser ke judikatif. Keputusan pengadilan itu mengindikasikan bahwa pintu eksekutif sudah tertutup. Pintu legislatif pun tertutup. Sekarang dicoba masuk lewat pintu judikatif.

Keputusan pengadilan ini menjadi bukti tes ombak yang gagal. Sekarang, tinggal satu pintu besar yang sedang digarap untk membuka pintu penundaan pemilu. Pintu itu adalah pintu Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menggarap gugatan sistem pemilu terbuka dan tertutup.

Desas-desus yang beredar kencang menyebutkan bahwa MK akan memutuskan pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup. Bersamaan dengan itu MK memerintahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan DPR untuk mengubah undang-undang dan peraturan supaya sesuai dengan sistem pemilu tertutup.

Untuk melakukan perubahan itu MK memberi waktu 3 tahun kepada DPR dan KPU. Sekali tepuk dua lalat mati. Dengan satu keputusan itu MK akan memberi keuntungan kepada partai besar, sekaligus memberikan bonus penundaan pemilu 3 tahun.

BACA JUGA: Anies The Super Star

Itulah sekenarionya. Kalau sampai keputusan itu yang diambil maka perlawanan publik akan semakin besar. Selama ini aktivis civil society membranding para aktor penundaan pemilu sebagai penjahat demokrasi. Daftar nama itu sudah pernah beredar, dan sekarang bisa ditambahi dengan dua lembaga penjahat demokrasi, yaitu Pengadilan Negeri Jakpus dan MK.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, para tokoh atau pejabat yang melemparkan wacana penundaan pemilihan umum atau perpanjangan masa jabatan presiden merupakan penjahat demokrasi.

Para pejabat penjahat demokrasi versi KontraS yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu #PenjahatDemokrasi,” tulis Kontras dalam akun Twitter resminya @Kontras. Kontras mengunggah foto profil masing-masing tokoh yang dinilai sebagai penjahat demokrasi. Masing-masing foto dilengkapi dengan kutipan yang pernah diucapkan oleh para tokoh tersebut.

BACA JUGA: Tik Tok dan Perang Dagang Amerika-China

Foto-foto diberi cap berwarna merah dengan tulisan “Terbukti. Penjahat demokrasi Indonesia”.
Pada foto Luhut misalnya, Kontras menuliskan bahwa Luhut mengklaim memiliki data yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menghendaki penundaan pemilu. Kemudian, tertera pernyataan langsung Luhut dalam foto tersebut.

Selain kepada Luhut, Tito, dan Muhaimin, Kontras juga memberikan label “penjahat demokrasi” kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Wacana penundaan pemilu dari birokrasi dan partai politik bisa dibilang berhenti. Tidak ada lagi pintu yang bisa dimasuki. Kini pintu yang dibuka adalah pintu pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Publik akan menunggu apakah dua lembaga itu akan masuk dalam daftar lembaga yang menjadi penjahat demokrasi. (*)

Editor: DAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *