Makan Anggaran Rp10,9 Triiun, Bambang Haryo : Hutang LRT Palembang Jadi Beban Rakyat
Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan Hutang LRT Palembang yang dibangun dengan biaya Rp10,9 Triliun bakal jatuh tempo. LRT Palembang juga kata Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini, kurang dimanfaatkan.
Padahal katanya, pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp15 miliar setahun, padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja Rp7,5 miliar per bulan atau Rp90 miliar setahun dan masih ada biaya lain yang akhirnya harus disubsidi APBN sekitar Rp300 miliar tahun 2018 dan Rp160 miliar tahun 2022 dan tahun sebelumnya rata-rata antara Rp200 miliar sampai Rp300 miliar. Semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari APBN,” kata pria yang akrab disapa BHS
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini juga mendapati salah satu stasiun Bumi Sriwijaya, dikeluhkan masyarakat karena tangga eskalator tidak jalan, demikian juga lift yang mati sehingga banyak pengguna jasa terutama emak-emak mengalami kesulitan saat turun tangga.
Ditambah lagi akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada. “Saya juga melihat tidak ada pagar pembatas antara penumpang yang menunggu dengan rel kereta api.
Berbeda dengan Jepang, saat saya berada di sana batas penumpang menunggu dengan rel kereta api terdapat pagar pelindung,” ungkap BHS.
BHS berharap, LRT Palembang yang sudah beroperasi lebih dari tiga tahun bisa dimanfaatkan masyarakat Palembang.
“Itu tugas Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT dimanfaatkan masyarakat.
Sehingga subsidi APBN tidak secara terus menerus digelontorkan untuk operasional LRT, apalagi nantinya harus dibebani dengan kewajiban pengembalian hutang investasi yang sangat besar saat Grece Period habis, maka beban pengelola LRT akan semakin berat dan lagi-lagi rakyat seluruh Indonesia menjadi korban untuk mensubsidi biaya operasional kereta api tersebut,” jelas alumni ITS ini.
BHS yang meraih gelar anggota DPR RI Terinspiratif 2019 ini juga mengharapkan Kementerian Perhubungan RI juga bisa mendorong pengolala LRT agar melengkapi keselamatan untuk penumpang terutama pagar pembatas.
Dan mengoptimalkan semua fasilitas seperti lift dan eskalor yang rusak demi kenyamanan pengguna jasa. “Juga melengkapi konektivitas angkutan darat lanjutan secara cukup agar bisa digunakan masyarakat secara maksimal dan Kementerian Perhubungan yang membangun LRT harus mempunyai target biaya operasional yang diselesaikan sendiri oleh pengelola,” pungkasnya. (*)
