Surati PSSI, Berikut 6 Poin Tuntutan Persis Solo

waktu baca 2 menit
Presiden Persis Solo, Kaesang Pangarep (*)

SOLO-KEMPLAN: Persis Solo telah secara resmi mengirimkan surat kepada Ketua Umum Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh media officer Persis Solo, Bryan Barcelona, pada Selasa (25/10).

“Surat ini dikirim berdasarkan pernyataan resmi klub pada 7 Oktober 2022 dan keterangan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan pada 14 Oktober 2022.” kata Bryan Barcelona.

“PT Persis Solo Saestu (PERSIS) menganggap bahwa federasi dan operator liga belum memenuhi tanggung dan tuntutan yang telah disampaikan oleh PERSIS dan TGIPF.” tambah Bryan.

Surat tersebut dikirim untuk mendesak PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

“Sehubungan dengan pernyataan resmi klub pada 7 Oktober 2022 dan keterangan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan pada 14 Oktober 2022, PT. Persis Solo Saestu (PERSIS) menganggap bahwa federasi dan operator liga belum memenuhi tanggung dan tuntutan yang telah disampaikan oleh PERSIS dan TGIPF.” tulis Persis Solo.

BACA JUGA: IPW: Polri Tak Perlu Ragu Tersangkakan Iwan Bule

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PERSIS meminta kepada PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) selambat-lambatnya 30 hari setelah surat ini dikirim.” tambah Persis.

Selain menuntut diadakannya KLB, Persis juga memiliki tuntutan lainnya yang disarankan untuk dibahas pada Kongres Luar Biasa PSSI.

Berikut enam poin tuntutan Persis Solo pada surat yang dikirim ke PSSI:

  1. Pengusutan tuntas Insiden Kanjuruhan, termasuk pelaksanaan proses hukum dan pertanggungjawaban moral sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF. Siapapun yang bertanggung jawab, harus segera diproses hukum tanpa tebang pilih dan transparan.
  2. Memberikan hak ganti kerugian kepada seluruh korban insiden Kanjuruhan, sekaligus jaminan keselamatan dan keamanan bagi para saksi untuk memberikan keterangan dalam proses hukum.
  3. Mereformasi jajaran kepengurusan Komite Eksekutif dengan sosok yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
  4. Mengganti direktur operator liga yang kini berstatus sebagai tersangka, agar bisa fokus pada penyelesaian proses hukum.
  5. Amandemen statuta yang isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Statuta PSSI harus menjadi pedoman yang memiliki prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).
  6. Menuntut Asosiasi Provinsi (ASPROV) untuk tidak sekadar menginduk pada keputusan pusat, tapi juga memiliki program kerja yang konkret dan terlibat aktif dalam pengembangan ekosistem sepakbola di wilayah yang dinaungi.

(*) Edwin Fatahuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *