ISLAMOFOBIA

waktu baca 2 menit
Foto: rtikcirebonkota.id

KEMPALAN: Pada 17 Agustus 2022, saya dikirimi surat dari Twitter, memberitahukan bahwa pihaknya mendapat permintaan resmi dari Kominfo Republik Indonesia, bahwa postingan saya di Twitter, melanggar hukum di Indonesia. Isi postingan yang dimaksud itu berisi berita tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB mencanangkan perlawanan terhadap islamofobia setiap tanggal 15 Maret. Berita itu jelas bukan bohongan.

Tetapi memang original/asli mengambil dari media massa mainstream. Bahkan, capture beritanya saya sertakan. Jadi jelas bukan hoax. Karena memang PBB memang melakukan hal itu. Jadi, peristiwanya ada, dan media seluruh dunia memberitakannya. Kalau kita search atau mencari di Google, dapat kita temukan dengan mudah berita bahwa “PBB Deklarasikan Perlawanan Terhadap Islamofobia Setiap Tanggal 15 Maret”.

Namun postingan saya berisi informasi itu, ternyata dianggap melanggar hukum Indonesia. Padahal, Kementrian Agama RI, pada 19 Maret 2022, dengan jelas menyetujui dan mendukung deklarasi PBB itu.

Tanggal 30 Agustus 2022, twitter kemudian mengaku melakukan peninjauan dengan cermat. Anehnya, akun saya kemudian dimatikan secara permanen sejak hari Selasa, 30 Agustus 2022. Padahal berita yang saya share, adalah berita resmi dari fakta resmi di PBB, dimana berita itu juga ditulis media seluruh dunia, termasuk media massa nasional di Indonesia.

Bagaimana mungkin twitter sebagai platform modern, mengaku meninjau secara cermat, sementara yang ditinjau merupakan informasi resmi PBB yang bahkan Indonesia sendiri, dalam hal ini Kementrian Agama menyetujuinya?

Apakah menurut anda, itu melanggar hukum di negara anda?

Jakarta, 31 Agutus 2022
salam

Mustofa Nahrawardaya
Juru Bicara GNAI (Gerakan Nasional Anti Islamofobia)

Editor: Freddy Mutiara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *