Politik Filipina yang Tak Demokratis dan Penuh Oligarki

waktu baca 5 menit
Pelantikan masa jabatan kedua Ferdinand Marcos, 30 Desember 1969. (Wikipedia-Perpustakaan dan Museum Kepresidenan Filipina)

A. Faricha Mantika

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga

KEMPALAN: Perpolitikan di negara dunia ketiga menjadi salah satu yang menarik untuk dikaji. Selain karena potret dinamika politiknya yang tertatih-tatih berusaha memenuhi target pembangunan politik, berbagai fenomena politik baru dapat diamati dari negara yang belajar mengelola pemerintahan. Terutama bagi negara-negara dunia ketiga di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan sekitarnya sering dijadikan percobaan dan pengamatan tentang bagaimana sistem demokrasi dapat berjalan di negara yang baru merdeka.

Meskipun tidak selalu, negara-negara ini cenderung muncul seorang pemimpin otoriter. Kebijakannya mengundang polemik, dalam beberapa hal menyejahterakan dan mendayakan negara, tapi di sisi lain dapat membungkam kebebasan sipil dan memangkas maupun memperumit birokrasi sekehendak hati.

Nathan Gilbert Quimpo, seorang profesor ilmu politik dan hubungan internasional, menyelesaikan pendidikannya di University of Amsterdam (MA) dan Australian National University (PhD), dulunya merupakan seorang aktivis politik di Filipina. Beberapa karyanya merupakan hasil pengamatan panjang serta pengalaman lapangan selama menjadi aktivis.

Artikel jurnalnya Oligarchic Patrimonialism, Bossism, Electoral Clientelism, and Contested Democracy in Philippines merupakan salah satu yang menelusuri berbagai fenomena politik di Filipina. Dalam karyanya ini, ia juga meninjau tulisan berbagai akademisi lain yang membahas tentang kapitalisme, bosisme, demokratisasi, pemilihan umum dan Partai Komunis Filipina.

Banyak studi yang mengemuka terkait kondisi perpolitikan di Filipina, terutama era Presiden Ferdinand Marcos yang terkenal diktator dan korup. Studi-studi tersebut menginterpretasikan bahwa perpolitikan Filipina didominasi oleh elit keluarga (Simbulan). Sementara lainnya beranggapan ialah faktor eksternal yang menggerogoti internal melalui investasi asing (Constantino dan Lichauco).

Adapula yang menerjemahkan perpolitikan Filipina ke dalam dasar hubungan jejaring patron-klien atau hubungan personal lainnya di mana anggotanya saling memberikan bantuan dan kesetiaan yang kuat (Lande dan Hollnsteiner). Semua itu dirangkum Quimpo dalam tulisannya berikut kritik-kritik terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendasari munculnya tesis-tesis tersebut.

Pemahaman atas perpolitikan Filipina cenderung merupakan variasi dari tema patrimonial atau elit demokrasi dan menanggung kerangka model terdahulu dari patrimonial atau elit demokrasi dengan kerangka patron-klien dan neokolonialisme-nya, dari kelemahan kritis: sebuah pandangan satu sisi, top-down dari perpolitikan Filipina. Ada tiga interpretasi baru memahami politik di Filipina dari Paul Hutchcroft, John Sidel, dan Jennifer Franco yang menelusuri akar dari oligarki patrimonial negara, bosisme, dan rezim klientelisme pemilihan sampai pada masa kolonial.

Hutchcroft yang menulis Booty Capitalism (kapitalisme rampasan) meneliti keterkaitan antara negara dan elit keluarga utama yang berfokus pada sektor ekonomi yang paling penting yakni perbankan. Guna memahami hal ini, ia bertolak dari sudut pandang Weberian, yang mana bagi Weber, negara adalah komunitas yang dapat menggunakan monopoli kekerasan secara sah.

Selanjutnya, bagi Weber, politik merupakan pembagian kekuasaan negara kepada berbagai kelompok dan pemimpin politik yang menggunakan kekuasaan ini. Menurut Hutchcroft, sikap pilih kasih yang merajalela ditambah lemahnya regulasi negara adalah karakter dari sistem perbankan Filipina yang tetap bertahan meskipun ada pergantian penguasa.

Keberadaan kelompok oligarki semakin memperparah sistem ini, di mana mereka meletakkan portofolio pinjaman dan terlibat dalam bisnis kartel dengan mengorbankan kebijakan pembangunan. Sehingga ‘rampasan’ yang dimaksud di sini adalah ketika kelompok oligarki ekonomi yang berkuasa tetap menjalankan bisnisnya, tetapi dengan akses ke sumber daya yang lebih mudah dan legal melalui negara. Mereka telah merampas pendapatan negara melalui bisnisnya dan dengan demikian melemahkan kebijakan negara. Kekuasaan yang mereka miliki menguntungkannya untuk memperoleh pendapatan lebih bagi bisnisnya.

Hutchcroft menggarisbawahi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *