Sapujagat

waktu baca 6 menit
Foto demonstrasi menolak Omnibus Law. (wikipedia)

KEMPALAN: Kaum muslim mengenal istilah ‘’Doa Sapujagat’’, satu doa yang bisa menyapu semua urusan dunia dan akhirat. Doa itu sederhana dan pendek, intinya minta kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan mendapatkan kebaikan dunia-akhirat, semua urusan akan akan selesai. Itulah sebabnya doa itu disebut sapujagat, karena dengan sekali sapu seluruh urusan di jagat dan akhirat akan selesai.

Di kalangan pengamat hukum belakangan muncul istilah ‘’undang-undang sapujagat’’, satu undang-undang yang bisa menyapu semua urusan. Satu kali pukul semua urusan beres. Satu kali angkut, semua persoalan bisa diselesaikan.

UU sapujagat itu adalah sebutan yang agak meledek bagi UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja, atau yang lebih terkenal dengan sebutan UU Omnibus Law. Undang-undang ini menjadi salah satu produk hukum yang paling kontroversial sepanjang sejarah pemerintahan demokratis di Indonesia pasca-reformasi.

Secara terminologi, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

Omnibus law adalah metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law.

Omnibus law mengangkut banyak undang-undang penting seperti  UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-undang ini juga dianggap sebagai bentuk kemunduran yang mementahkan hasil perjuangan reformasi. Undang-undang ini dinilai sebagai sebuah setback yang membawa Indonesia mundur kembali ke era sentralisasi ala Orde Baru.

Undang-undang ini antara lain mencerabut kewenangan daerah untuk mengeluarkan perizinan dan mengembalikannya kembali semua kewenangan itu kepada pemerintah pusat. Semangat reformasi yang memberikan otonomi kepada daerah seolah-olah lenyap dalam sekejap tersapu undang-undang sapujagat itu.

Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, semua kekuasaan memusat dan tersentralisasi di tangan Presiden Soeharto. Dengan kekuasan yang sentralistik itu Soeharto bisa melakukan apa saja tanpa ada perlawanan yang berarti.

Dengan kekuasaan yang terpusat itu Soeharto menjadi despot yang berkuasa penuh tanpa kontrol. Kekuatan oposisi sudah dimatikan, karena dalam sistem despotik Orde Baru tidak ada tempat lagi bagi oposisi. Oposisi formal dari partai politik juga sudah loyo karena dikebiri.

Partai politik terkooptasi menjadi bagian dari rezim. DPR yang mestinya menjalankan fungsi check and balance berubah menjadi lembaga stempel yang kerjanya cuma mengangguk-angguk dan menyetujui semua kemauan rezim.

Cicil society dari kalangan kelas menengah–yang secara tradisional menjadi sumber kekuatan demokrasi yang bisa mengontrol kekuasan—secara sistematis dilemahkan menjadi bagian dari korporatisme negara.

Para pengusaha dari kalangan kelas menengah yang mandiri bisa menjadi sumber demokratisasi yang potensial. Para pengusaha yang mempunyai kemampuan entrepreneurship profesional akan menjadi independen karena tidak bergantung kepada proyek-proyek pemerintah.

Dalam sistem Orde Baru kelas menengah ini dimandulkan dan dibuat bergantung kepada kekuasaan. Alih-alih menjadi entrepreneurship yang mengandalkan kewirausahaan, kalangan pengusaha kelas menengah lebih sering mengandalkan proyek pemerintah dan lebih sibuk menjadi pemburu rente atau rent seeker.

Potensi kekuatan kelas menengah dari kampus juga dilumpuhkan secara sistematis. Suara-suara kritis dari mahasiswa dengan mudah dibungkam melalui program normalisasi kehidupan kampus. Dewan mahasiswa yang menjadi wadah gerakan mahasiswa dibubarkan dan diganti dengan format baru yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Media massa yang…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *