Menu

Mode Gelap

kempalanews · 29 Okt 2021 18:38 WIB ·

Rocky Gerung Cs Buka Posko Pengaduan Penyelewengan Dana Covid-19


					Rocky Gerung (fajar.co) Perbesar

Rocky Gerung (fajar.co)

KEMPALAN: Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang dimotori oleh Rocky Gerung, Ferry Juliantono, dan Syahganda Nainggolan akan membuka posko pengaduan penyelewengan dana covid-19 oleh para pejabat pemerintahan.

Langkah tersebut dilakukan menyusul keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang membatalkan kekebalan hukum yang diberikan kepada para pejabat penyelenggara negara.

Sebelumnya berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona, para pejabat diberi kekebalan hukum.

Semua penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid -19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian, bukan merupakan kerugian negara.
Bagi pejabat pengambil kebijakan dalam hal penanggulangan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Dengan catatan apabila dalam hal melaksanakan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU No 2 Tahun 2020 dinilai oleh MK bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama ( equal protection ).

“Undang-undang ini memberi legitimasi terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” ujar Ferry Juliantono dalam perbicangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, FNN Jumat 29 Oktober 2021.

Ferry menilai UU No 2 Tahun 2021 penuh dengan moral hazard. Karena itu dia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkannya bila mendapati adanya penyimpangan.

Penetapan tarif PCR yang semula sebesar Rp 900 ribu, dan kemudian diubah menjadi hanya Rp 275 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali , dan Rp 300.000 untuk luar Jawa dan Bali, menurut hemat Ferry bisa menjadi indikator adanya permainan dengan memanfaatkan pandemi.

“Kemarin itu uangnya kemana? Kok bisa sebelumnya ditetapkan Rp 900 ribu, sekarang jadi Rp 275 ribu,” tegas Ferry.

Selain itu masalah vaksin, dan kartu pra kerja juga mengindikasikan adanya penyimpangan anggaran pemerintah yang dilindungi undang-undang.

Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dideklarasikan bersamaan dengan renungan 93 Tahun Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober 2021 di Jakarta.

Sejumlah aktivis hadir, mereka antara lain ekonom senior FE UI Faisal Basri, ekonom Anthony Budiawan, ahli hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, dan sejumlah tokoh kritis lainnya. (end)

Editor: Freddy Mutiara

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kronologi Perwira Polisi yang Dikeroyok saat Demonstrasi Pemuda Pancasila

28 November 2021 - 15:06 WIB

Kecelakaan Maut Truk Tronton vs Mobil Elf di Kediri, 4 Santri Meninggal Dunia

28 November 2021 - 15:02 WIB

9 Kiai Sepuh NU Minta Muktamar NU ke 34 Ditunda hingga 2022

28 November 2021 - 14:59 WIB

Jatim Terima Dua Penghargaan BKN Award 2021 Peringkat Pertama, Ini Formula Rahasianya

28 November 2021 - 07:02 WIB

Perdana, UHW Perbanas Wisuda 339 Mahasiswa

27 November 2021 - 17:23 WIB

Frontage Road Terus Dikebut, Bupati Sidoarjo Kawal Langsung Pembebasan Lahan

27 November 2021 - 15:53 WIB

Trending di kempalanews