JAKARTA-KEMPALAN: Pemilihan umum ialah proses demokrasi yang mereprsentasikan negara demokrasi. Agar pemungutan suara dapat efektif dan meminimalisir adanya sengketa di pedesaan, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong implementasi e-Voting di pemilihan tingkat desa.
Melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Yusharto Huntoyungo menjelaskan, jika pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan dalam konteks berdemokrasi. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan e-Voting dalam pemilihan umum di pedesaan.
Hal ini dipaparkan secara konseptual dan kontekstual oleh Yusharto Huntoyungo dalam webinar dengan tema “Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Voting” pada Kamis (24/9).
“Webinar ini penting guna menentukan langkah serta tindakan strategis serta menyamakan persepsi, pemahaman dan komitmen untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 dan 2022 yang aman dan bebas Covid-19, salah satunya dengan penerapan pilkades dengan metode e-Voting,” terangnya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/9).
Yusharto menguraikan data bahwa sekitar 1.572 desa di 23 Kabupaten telah melangsukan pemilihan umum di tingkat pedesaan dengan e-Voting. Data yang terakumulasi dari tahun 2013-2020 ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengaplikasikan e-Voting dalam pemilihan kepala desa.
“Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bagi publik dalam mengakses hasil pemilihan serta lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas suara,” ujar Yusharto.
Menurutnya, e-Voting memiliki aspek-aspek positif dan keunggulan dari pada menggunakan pemilihan umum yang konvensional. Ia berujar jika e-Voting memiliki sistem yang aman dan akuntabel. Lalu, sistem e-Voting juga memberikan efek pada efisiensi dan efektivitas waktu dalam pemungutan suara. (Rafi Aufa Mawardi)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi