Wali Kota Terbitkan SE Penggunaan Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Parkir

SURABAYA-KEMPALAN: Berbagai upaya dilakukan Pemkot Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Terbaru, pemkot menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal penggunaan pembayaran non tunai untuk layanan parkir oleh orang atau badan usaha swasta. SE bernomor 645.2/8254436.7.14/2021 itu ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 15 Juli 2021.

SE tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, SE Wali Kota Surabaya Nomor 360/3324/436.8.4/2020, dan SE Wali Kota Surabaya Nomor 443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Surabaya, serta Program Gerakan Nasional Non Tunai oleh Bank Indonesia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, dalam SE tersebut terdapat dua poin penting yang disampaikan oleh Wali Kota Eri. Pertama, imbauan kepada petugas parkir baik itu petugas parkir di mal, hotel, maupun juru parkir (jukir) tepi jalan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menghindari penggunaan peluit.

Menurut Irvan, penggunaan peluit oleh jukir menyebabkan mereka harus menurunkan masker. Karena itu, penggunaan peluit akan diganti dengan alat bantu berupa bendera, sehingga jukir tetap dapat menggunakan masker ketika mengarahkan kendaraan.

“Kadang-kadang kan mereka menggunakan peluit, sehingga harus membuka masker. Makanya peluit akan diganti dengan alat bantu, bisa berupa bendera,” kata Irvan.

Kedua, lanjut Irvan, Wali Kota Eri mengimbau kepada orang dan/atau badan usaha yang menyediakan layanan parkir berbayar sebagai penunjang usaha pokoknya serta seluruh Perangkat Daerah (PD) dan badan usaha swasta untuk menyediakan sistem pembayaran layanan perparkiran secara elektrik atau non tunai.

“Terkait dengan sistem pembayaran, Pak Wali mengimbau sebisa mungkin menggunakan non tunai, apakah itu di mal-mal, apartemen, hotel, tempat wisata, BUMN, maupun BUMD,” terang Irvan.

Dijelaskan, parkir sendiri memiliki dua objek, yaitu retribusi parkir dan pajak parkir. Retribusi parkir berada di pengawasan Dishub seperti gedung-gedung parkir yang dikelola oleh Dishub. Antara lain seperti di Kertajaya, Balai Pemuda, dan Genteng Kali.

Sedangkan pajak parkir merupakan pajak lahan parkir yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan, apartemen, BUMN, BUMD, dan hotel yang memiliki sistem parkir sendiri. “Retribusi parkir itu di bawah pengawasan Dishub. Kalau pajak parkir adalah di  tempat swasta, bisa di mal, apartemen, hotel, termasuk BUMN, dan BUMD,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan pembayaran non tunai untuk layanan parkir dapat menggunakan QRIS atau QR Code yang sudah terhubung dengan berbagai penyedia jasa perbankan dan aplikasi dompet digital. Sehingga, saat ini sudah banyak pilihan pembayaran non tunai yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bahkan, Dishub Surabaya sudah mulai mensosialisasikan ke jukir tepi jalan bahwa terdapat alternatif pembayaran non tunai menggunakan kartu e-payment jika terdapat parkir meter di wilayah tersebut.

“Kalau yang ada parkir meternya bisa menggunakan kartu e-payment. Yang terbaru bisa menggunakan QRIS atau QR Code,” jelasnya.

Irvan memaparkan, saat ini gedung-gedung parkir yang dikelola Dishub dan beberapa titik parkir tepi jalan sudah menggunakan alternatif pembayaran non tunai, seperti di Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, dan Taman Bungkul. Hal ini akan dilakukan secara bertahap sehingga ke depannya akan lebih banyak lagi titik-titik parkir tepi jalan yang menyediakan pembayaran non tunai.

“Nanti secara bertahap parkir zona itu akan kita dahulukan dan titik parkir yang ada di pusat kota. Kalau yang mal dan hotel sudah ada parkir gate-nya, jadi lebih mudah,” paparnya.

Ditambahkan, penggunaan pembayaran non tunai ini memiliki keunggulan karena masyarakat tidak harus bersentuhan langsung saat melakukan transaksi pembayaran. Seperti saat menggunakan uang tunai, sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

“Sebenarnya ada banyak pilihan menggunakan pembayaran non tunai. Jadi ini sedang kita galakkan supaya bisa menekan penyebaran covid, karena salah satunya adalah melalui uang. Karcis itu juga termasuk sebagai sumber penyebaran covid,” pungkasnya. (Dwi Arifin)